Wednesday, 6 August 2014

Rumah Susun Jakarta: Warga Merintis Hidup Baru

Daya hidup telah menguatkan warga relokasi asal Waduk Pluit, Jakarta Utara, untuk bertahan hidup di Rumah Susun Sederhana Sewa Pulogebang, Jakarta Timur. Dua bulan, mereka pernah mencecap sulitnya hidup di rusunawa dengan bergantung pada nasi bungkus bantuan pemerintah.
113555320140807-162733780x390.jpg
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. (Kompas/Nadia Zahra)
120506420140125-114737780x390.jpg
Rumah di pinggiran Waduk Pluit sisi selatan sebelum relokasi. (Kompas/Dian Fath Risalah El Anshari)
2028284taman-waduk2780x390.jpg
Kondisi Taman Kota Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara Jumat (15/5/2015). (Kompas/Tangguh Sipria Riang)
Namun, kini, setelah satu tahun lebih di rusunawa, mereka merasakan hidup yang lebih teratur. Tempat tinggal yang nyaman bagi anak-anak mereka.
Rio (38) dan Vini (29), pasangan suami istri ini, pernah diliputi ketakutan saat harus pindah ke Rusunawa Pulogebang pada Februari 2013 karena rumah kontrakan mereka di Waduk Pluit disapu banjir. Mereka sempat diliputi kekhawatiran ekonomi keluarga terganggu karena Rio bekerja sebagai petugas keamanan di Daan Mogot, Jakarta Barat. Sementara Rusunawa Pulogebang berada 45 kilometer dari Daan Mogot.
“Kami tak memiliki bayangan hidup di tempat baru. Apalagi. Kami lahir dan besar di Waduk Pluit,” ujar Vini.
Tanpa harta benda karena semua perabot rumah tangga tersapu banjir, Vini bersama suami dan kedua anak mereka harus mencecap pahit selama masa awal tinggal di rusunawa.
Mereka pernah bertahan hidup dengan nasi bungkus bantuan pemerintah selama dua bulan. Lima bulan, suaminya menganggur karena tidak memiliki ongkos kerja di Daan Mogot.
Dengan berjualan makanan, Vini dan Rio menyambung hidup di rusunawa. Saat itu, kehidupan mereka menjadi tak terlalu berat karena Pemerintah Provinsi DKI memberikan keleluasaan bebas biaya sewa unit rusunawa selama enam bulan bagi warga relokasi.
Namun, cukup lima bulan itu Vini merasakan sulitnya hidup karena sang suami mulai memperoleh pekerjaan sebagai petugas keamanan di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Vini pun dapat kembali mencicil membeli perabot rumah tangga.
Dibandingkan dengan tempat tinggalnya di Waduk Pluit, diakui Vini, unit rusunawa jauh lebih manusiawi. Unit berukuran sekitar 30 meter persegi itu dibagi atas ruang tamu, dua kamar tidur, satu kamar mandi, serta balkon untuk mencuci dan menjemur pakaian.
Sebaliknya di Waduk Pluit, Vini menempati rumah kontrakan berukuran 2 meter x 3 meter, yang hanya cukup untuk satu tempat tidur ukuran 1,8 meter x 2 meter. Dengan tempat yang begitu sempit, dia harus membayar sewa rumah kontrakan seharga Rp 500.000 per bulan.
Ditambah setiap hari, dia harus mengeluarkan biaya membeli air Rp 15.000 untuk mandi, mencuci pakaian, dan juga makanan.
Di rusunawa, Vini hanya cukup membayar sewa unit seharga Rp 248.000, ditambah biaya penggunaan listrik dan air sekitar Rp 200.000 per bulan. Dengan demikian, dalam sebulan Vini cukup mengeluarkan biaya kurang dari Rp 500.000, lebih murah dibandingkan dengan mengontrak di Waduk Pluit.
“Enaknya di rusunawa ini aman bagi anak-anak. Ada banyak ruang bagi mereka untuk bermain,” kata Vini.
Menurut beberapa penghuni Rusunawa Pulogebang asal Waduk Pluit, kebiasaan kaum ibu berkumpul untuk bergosip juga berkurang sejak menempati rusunawa. Unit rusunawa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah kontrakan di Waduk Pluit membeli jarak antartetangga untuk berinteraksi.
“Kami, kaum ibu, jadi sibuk di rumah masing-masing. Paling hanya ngobrol dengan tetangga di unit sebelah,” kata Siti (39), salah seorang penghuni rusunawa asal Waduk Pluit ini.
Namun, karena itu pula, Siti mengaku, kini dia lebih aktif mengikuti pengajian dan turut mengurus pendidikan anak usia dini (PAUD) di rusunawa.
“Saya merasakan kehidupan kami lebih teratur, tidak hanya bergosip setiap hari,” kata Siti sambil tertawa.
002006120140905-125529780x390.jpg
Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara. (Kompas/Andri Donnal Putera)
1210313Cakung-20130916-00257780x390.jpg
Salah satu blok di Rusun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur. (Kompas/Ratih Winanti Rahayu)
Perubahan kebiasaan hidup juga dialami Syafudianto (56) sejak menempati Rusunawa Marunda pada 2013. Pedagang rokok dan minuman panas ini tak lagi membuang sampah sembarangan seperti yang dilakukan semasa tinggal di Pantai Marunda.
“Waktu pertama kali pindah, rasanya kagok. Biasa hidup serabutan, sekarang jadi teratur,” ujarnya.
Syafudianto dan istrinya sebelumnya tinggal di pinggir Pantai Marunda, mendiami sebuah gubuk sederhana yang dibangun tanpa izin pemerintah. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Jakarta Utara menggusur pemukiman di sepanjang Pantai Marunda dan memindahkan warga ke rusunawa tersebut.
Ayah dua anak ini mengaku, ketika masih tinggal di Pantai Marunda, ia membuang sampah langsung di sekitar rumahnya. Itu karena wilayah tersebut tidak memiliki tempat sampah. Kebiasaan tersebut terbawa olehnya ketika pindah ke rusunawa sehingga ia sering ditegur petugas kebersihan. Setelah tiga bulan, Syafudianto terbiasa dengan kebiasaan barunya, membuang sampah di tempatnya.
Untuk mendukung kehidupan warga Rusunawa Marunda, pengelola rusunawa menata lantai dasar setiap gedung agar warga bisa berwirausaha. Contohnya, di Blok A terdapat salon, warung makan, toko kelontong, penatu kiloan, dan warung internet. “Setiap bulan, penghuni rusunawa bertambah. Akibatnya, usaha saya juga berkembang,” kata Amir (65), pemilik warung makan padang.
Di Blok B, ada ruangan tempat gerobak bakso, nasi goreng, dan mi ayam ditata berderet. Di tengah ruangan tersebut terdapat meja dan bangku kayu agar pembeli bisa duduk dan menikmati hidangan dengan santai. Sementara karena Blok C belum diatur area usahanya, warga menjajakan makanan keliling kompleks rusunawa.
Sejak 2013, lebih dari 1.000 warga yang bermukim di bantaran waduk ataupun area publik telah direlokasi ke sejumlah rusunawa di Jakarta, seperti kompleks Rusunawa Marunda, Pulogebang, dan Rusunawa Pinus Elok (Penggilingan, Jakarta Timur). Namun, itu pun baru sebagian karena diperkirakan masih ada 1 juta jiwa lagi yang hidup di bantaran waduk dan sungai, serta area publik, yang harus direlokasi ke rusunawa. Untuk itu Pemprov DKI harus menyediakan 1.100 blok rusunawa yang diperkirakan selesai dalam waktu lima tahun.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro), salah satu badan usaha Pemprov DKI yang ditugaskan menyediakan lahan untuk rusunawa, sedang menyiapkan lahan rusunawa seluas 100 hektar di Jakarta Timur. Di atas lahan itu akan didirikan rusunawa sebanyak 500 blok.
Menurut Direktur Utama PT Jakpro Budi Karya Sumadi, relokasi warga ke rusunawa ini tak hanya akan meningkatkan kualitas hidup warga miskin. Namun, dengan cara ini pula, area publik dikembalikan pada fungsinya. (MDN/A05/A15)
Kompas, Rabu, 6 Agustus 2014