Jejak Silang Peradaban Madura

Oleh MAWAR KUSUMA dan ARYO WISANGGENI

Terik mengembuskan semilir angin panas saat mobil kami melintasi perbukitan menuju Kebonagung, sebuah desa di Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Perjalanan pendek yang gerah itu-hanya sekitar 15 menit dari pusat kota Sumenep-mengawali Senin (7/3) pagi kami.

Masjid Agung Sumenep yang dulunya disebut masjid Jami, berada di tengah kota Sumenep. Madura, Jawa Timur, Sabtu (5/3). (Kompas/Eddy Hasby)

Seperti dataran tinggi lain di Madura, punggung perbukitan Kebonagung landai. Di pulau seluas 5.304 kilometer persegi itu, dataran tinggi nyaris melulu bukit kapur yang landai dan rendah dengan wilayah tertinggi Gunung Tembuku (471 meter dari permukaan laut).

Pulau itu berbentuk memanjang 190 kilometer dari barat ke timur. Bagian terlebar pulau itu, dari sisi utara hingga sisi selatan, hanya berjarak 40 kilometer. Madura memang nyaris selalu diembusi angin pesisir panas-angin Laut Jawa di utara dan angin laut Selat Madura bersua di daratannya.

Beruntung, pertengahan musim hujan menumbuhkan hijauan di kiri-kanan jalanan mulus yang kami lalui. Hijauan yang menambah semangat mendatangi Asta Tinggi, kompleks pemakaman keluarga bangsawan Kerajaan Sumenep.

Kerajaan Sumenep bagian dari sejarah besar Nusantara. Prasasti Kudadu (1294) mengisahkan bagaimana Narariya Madura Adipati Wiraraja, Raja Songenep atau Sumenep, membantu Raden Wijaya menghancurkan Jayakatwang dari Kerajaan Gelanggelang (Kediri) dan tentara Tartar.

Ukiran indah

Asta Tinggi adalah peninggalan dari babak sejarah yang lain. Kompleks pemakaman keluarga bangsawan Kerajaan Sumenep itu dibangun Pangeran Pulang Jiwo pada tahun 1672, satu setengah abad setelah imperium Majapahit runtuh.

Selepas gerbang Asta Tinggi, jalan setapak beton membelah pelataran depan makam, menggiring kaki menuju rumah jaga kompleks makam Asta Tinggi. Arkeolog Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono, yang menyertai perjalanan kami, segera saja terlibat percakapan panjang dengan salah satu juru kunci Asta Tinggi, KR Abdul Razak Qasyani. Keduanya saling bertukar sejarah dan silsilah raja- raja yang dikebumikan di Asta Tinggi.

Abdul Razak menyarankan kami mengunjungi ketiga kubah yang ada di blok tertua dari tiga blok makam para raja dan bangsawan Sumenep itu. "Setiap kubah itu dibangun pada masa berbeda. Masing-masing menjadi kubah bagi makam tiga raja penting Kerajaan Sumenep. Pertama, kubah makam Pangeran Pulang Jiwo yang memerintah pada 1672-1678. Kedua, kubah makam Pangeran Jimat yang memerintah pada 1721-1744. Ketiga, kubah makam Bindara Saod yang memerintah pada 1750-1762," tutur Abdul Razak.

Ketiga kubah itu ada di balik gerbang kedua blok paling barat dari kompleks makam Asta Tinggi. Begitu melintas gerbang kedua itu, mata segera berserobok dengan hamparan nisan-nisan yang melapuk dimakan usia ratusan tahun. Rumput-rumput coklat meranggas hadir di sela-sela nisan. Putihnya tembok kapur setinggi 4 meter menggenapkan nuansa renta makam Asta Tinggi.

Dua kubah di tengah hamparan nisan tua hadir mencolok karena ukurannya yang besar, tetapi warna kuning tembok kubah itu sama muramnya. Di belakang kedua kubah, mengintip puncak kubah ketiga-kubah tertua Asta Tinggi, kubah makam Pangeran Pulang Jiwo. Kaki melangkah ingin segera menuju kubah tertua itu, tetapi langkah-langkah kami terhenti di tengah jalan.

Kami "gagal" melewati godaan untuk melewati dulu kubah makam Pangeran Jimat karena terpesona ukiran dinding kayu kubah makam kedua itu. "Ini luar biasa, ukiran yang sangat rinci dan bentuknya berbeda dengan ukiran kayu yang umumnya terlihat di Jawa. Ukiran burung hong itu pasti pengaruh ukiran Tiongkok," kata Dwi sambil mengelus ukiran kayu kerowong (diukir hingga tembus) penuh warna dan bolak-balik itu.

Kompleks Makam Asta Tinggi merupakan kompleks pemakaman raja-raja Sumenep, terletak di Kebonagung, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Sabtu (5/3). (Kompas/Eddy Hasby)

Makam Raja Sumenep Asta Tinggi di Kabupaten Sumenep, Sabtu (5/3). Selain untuk mengagumi arsitekturnya, Komplek pemakaman yang dibuat sekitar tahun 1750 menjadi tujuan wisatwan untuk berziarah. (Kompas/Bahana Patria Gupta)

Segera Dwi memasuki bangunan kubah, melangkah di sela-sela nisan makam, melewati beberapa peziarah yang tengah berdoa. Matanya tak lepas menatap salah satu panel kayu dinding belakang kubah, berdecak kagum. "Ini binatang serupa naga, dengan kaki serupa kaki kuda. Simbol mitologis Tiongkok sangat hadir dalam ukiran ini," bisik Dwi di sela-sela lantunan doa para peziarah. Kekaguman yang sama muncul saat ia menyimak ukiran dinding belakang kubah ketiga, kubah makam Bindara Saod.

Dwi semakin penasaran untuk melihat rupa kubah makam tertua, kubah makam Pangeran Pulang Jiwo. Begitu tiba di sana, Dwi berdecak lirih melihat keindahan ukiran monokrom yang menjadi dinding belakang kubah makam sang raja.

"Ukiran-ukiran ini memberi gambaran tak terbantahkan tentang bagaimana Madura mengalami persilangan budaya dari masa ke masa. Pengaruh bentuk-bentuk ornamen dari masa Hindu dan Buddha masih terasakan, itulah akar lama Madura. Pengaruh Islam yang saat itu sudah berkembang di Madura muncul dalam bentuk stilasi berbagai bentuk tumbuhan yang mendominasi ukiran. Karena pengaruh Islam, bentuk binatang yang hadir semakin distilasi, samar, menghindari penggambaran yang menyerupai wujud aslinya," kata Dwi.

Persilangan budaya

Ukiran dari tiga masa yang berbeda-tahun 1670-an, 1720-an, dan 1750-an-seperti sebuah catatan harian dari persuaan-persuaan Madura dengan beragam budaya. Peradaban Hindu-Buddha di Madura digantikan oleh peradaban Islam Nusantara sejak Panembahan Joharsari (bertakhta 1319-1331) menjadi Raja Sumenep pertama beragama Islam (Legenda Bindoro Saod & Joko Tole, Penerbit Asta Tinggi, 2012).

Posisi Madura yang strategis, berada di simpang jalur pelayaran tradisional, membuat pelabuhan-pelabuhan tua di pesisir utara Madura-Dungkek, Pasongsongan, Ambunten, dan Slopeng-bersentuhan dengan para pedagang Arab dan Tiongkok. Pemerhati budaya Madura, Edhi Setiawan, menyebut toponimi pelabuhan Dungkek berakar dari bahasa khek (dung berarti pertama,kek berarti tamu). "Toponimi itu adalah jejak migrasi orang-orang keturunan Tionghoa pada abad ke-17," ujar Edhi menjelaskan kemunculan ornamen ukiran berbau Tiongkok di ketiga kubah tertua Asta Tinggi.

Meski tak merinci asal usul kemunculan ornamen Tiongkok dalam ukiran di ketiga kubah tertua Asta Tinggi, juru kunci KR Abdul Razak Qasyani menegaskan akulturasi budaya Tiongkok dalam peradaban Islam di Madura. "Arsitek Masjid Jamik Sumenep adalah seorang Tionghoa, Lauw Pia Ngo, yang membangun masjid itu pada 1763-1769. Lauw Pia Ngo juga membangun sebagian kubah dan bangunan di kompleks Asta Tinggi. Di Asta Tinggi, kita juga bisa menemukan jejak-jejak persilangan peradaban Madura dengan peradaban Eropa," kata Abdul Razak.

Dari tepian blok paling timur kompleks makam Asta Tinggi, kami memandangi hamparan kota Sumenep, mencari-cari kubah Masjid Jamik. Kota pesisir itu kini kian ramai, semakin padat, dan terus berdenyut, berkilauan oleh terik matahari. Kami menoleh ke belakang, menatapi gerbang-gerbang kompleks Asta Tinggi, melihat puluhan peziarah yang datang riuh, berbincang sambil menapaki jejak-jejak Madura tempo doeloe.

Wisatawan mengunjungi Makam Raja Sumenep Asta Tinggi di Kabupaten Sumenep, Sabtu (5/3). (Kompas/Bahana Patria Gupta)

Prasasti berbahasa arab di Makam Raja Sumenep Asta Tinggi di Kabupaten Sumenep, Sabtu (5/3). (Kompas/Bahana Patria Gupta)Ci

Kompas, Sabtu, 19 Maret 2016

Tanah Turun Ancaman Serius

Perlu Langkah Antisipasi Nyata yang Menyeluruh

JAKARTA, KOMPAS — Laju penurunan muka tanah di daratan Jakarta terus meningkat dari 5-6 sentimeter menjadi 10-11 cm per tahun. Di sisi lain, muka air laut juga terus meningkat 0,1-2,2 meter per tahun [potensi peningkatan permukaan air laut mencapai 0,1-2,2 meter pada periode tahun 2008-2050] akibat pemanasan global. Tanpa upaya pencegahan nyata, dampak buruk bisa terjadi.

Pekerja membangun tanggul laut di pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (30/11). Tanggul laut yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu untuk meminimalisir banjir rob yang terus meluas akibat penurunan muka tanah serta peningkatan muka air laut. (Kompas/Priyambodo)

Pakar hidrologi Universitas Indonesia, Firdaus Ali, Kamis (17/3), mengatakan, penurunan muka tanah di Jakarta setidaknya dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, laju urbanisasi di Jakarta tinggi sehingga warga membutuhkan ruang-ruang tempat tinggal baru. Pemanfaatan ruang wilayah pun terus meningkat dan tanpa kendali.

Akibatnya, beban daratan Jakarta kian berat dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan timbulnya bencana. Selain itu, pengambilan air tanah yang besar turut berpengaruh terhadap peningkatan laju penurunan tanah.

Di sejumlah titik di Jakarta Utara, penurunan muka tanah bahkan mencapai 26-32 cm per tahun.

”Kini ada sekitar 12 juta penduduk DKI Jakarta. Mereka mengambil air tanah sekitar 210 juta meter kubik per tahun,” ujar Firdaus Ali dalam diskusi bertema ”Penurunan Tanah dan Kenaikan Air Laut, Ancaman terhadap Jakarta” di Gedung OLVEH, Kota Tua, Jakarta Barat, kemarin.

Selain Firdaus, narasumber lain dalam diskusi itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bastary Pandji Indra; pendiri Utarakan Jakarta, Cynthia Boll; dan perwakilan Bappeda DKI Jakarta, Deftrianov.

Selain mendiskusikan isu lingkungan, PT Jakarta Old Town Revitalization Corporation (JOTRC) juga meresmikan gedung OLVEH (Onderlinge Levensverzekering Van Eigen Hulp) yang sudah rampung direvitalisasi. Gedung eks kantor asuransi zaman Belanda itu berada di Jalan Jembatan Batu Nomor 50, Pinangsia, dan menjadi salah satu bangunan yang direnovasi dalam proyek revitalisasi Kota Tua.

Ditinggikan berkali-kali

Direktur Utama JOTRC Lin Che Wei mengatakan, saat gedung dibongkar, pekerja bangunan menemukan fakta bahwa gedung berusia 94 tahun itu ditinggikan berkali-kali. Setelah digali, baru diketahui lapisan lantai asli gedung itu berada 95 cm di bawah permukaan jalan saat ini.

Sebagai penanda, PT JOTRC memasang meteran di depan pintu masuk sebagai penunjuk penurunan muka tanah. Rumah-rumah di belakang kantor itu pun rata-rata meninggikan lantai.

Firdaus, yang juga adalah Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan, temuan itu menunjukkan betapa pesatnya laju penurunan muka tanah di DKI Jakarta, khususnya di kawasan pesisir utara. Ia berpendapat, penurunan muka tanah itu belum tentu terjadi sepanjang 95 tahun keberadaan gedung tersebut. Bisa jadi, penurunan muka tanah baru terjadi secara pesat dalam 40 tahun terakhir. Untuk mengetahui hal itu, diperlukan kajian lebih mendalam.

”Salah satu alasan Jakarta harus membangun tanggul laut raksasa atau proyek Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development) adalah untuk melindungi Kota Tua supaya tidak tenggelam. Tak ada pilihan lain, kecuali ada ide yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Firdaus.

Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Haryadi Permana mengatakan, subsidensi Jakarta disebabkan faktor alam dan kerusakan lingkungan. Disebutkan, material penyusun cekungan Jakarta berupa tanah lembek seperti lumpur-lumpur endapan laut dan endapan delta.

”Penyedotan air tanah membuat pori-pori tanah mengecil,” katanya. Selain itu, intrusi air laut pun menambah permasalahan lingkungan.

Penyebab lain, menurut Haryadi, pembangunan gedung-gedung menara dan pencakar langit yang berbeban berat membuat tanah turun. ”Tanpa memperhatikan lingkungan, di Pluit dibangun gedung-gedung besar. Gampangannya, lihat saja sekarang ada genangan-genangan yang mengindikasikan tanah ambles,” katanya.

Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, yang ambrol sepanjang 103 meter menjadi tontonan warga, Kamis (16/9/2010), karena penurunan permukaan tanah. (Kompas/Dhoni Setiawan)

Faktor ekologi

Susi Pudjiastuti berpendapat, Jakarta saat ini sangat mengandalkan sistem manajemen hidrolik yang tak memperhatikan faktor ekologi. Tak ada upaya penyelesaian masalah penurunan muka tanah yang menyeluruh dan berkesinambungan dari hulu hingga hilir.

Pekerja membangun tanggul laut di pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (30/11). Tanggul laut yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu untuk meminimalisir banjir rob yang terus meluas akibat penurunan muka tanah serta peningkatan muka air laut. (Kompas/Priyambodo)

Yang terjadi justru daerah tangkapan air menjadi bangunan sehingga air kehilangan tempat parkir. Sungai-sungai pun diluruskan sehingga air dari hulu makin cepat sampai ke hilir.

Akibatnya, sungai tak lagi menampung air meski curah hujan stabil. ”Jakarta itu dulu desainnya memang untuk dibanjiri (daerah tangkapan air), tetapi dalam perkembangannya kanal dan reservoir banyak ditutup dan sungai diluruskan. Tidak ada jalan lain, hulu dan hilir harus membuat sesuatu yang berkelanjutan karena kita tidak bisa melawan kehendak alam,” ujar Susi.

Susi juga mendukung upaya pemerintah untuk melestarikan kawasan Kota Tua. Menurut dia, Kota Tua adalah warisan cagar budaya yang sangat indah di Ibu Kota Negara. Indonesia harus berhasil mempertahankan kawasan itu sebagai kekayaan sejarah bangsa.

Ia juga berpendapat, proyek reklamasi pulau di utara Jakarta justru berpotensi membuat Jakarta tenggelam lebih cepat. Ia berharap pihak-pihak terkait bisa menawarkan solusi lain terkait kekurangan lahan di DKI. Ia juga meminta kajian proyek reklamasi bisa dilakukan matang dan rinci.

Terkait rencana pembangunan tanggul raksasa Jakarta sebagai solusi mengatasi subsidensi, Haryadi mengatakan, hal itu masih kontroversi. ”Misal kita tidak setuju, tanggul laut juga akan jalan terus. Ini soal pilihan teknologi,” katanya.

Dia berharap pemerintah konsisten menjalankan perencanaan awal. Ia pernah mendengar paparan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta terkait tanggul. Hal-hal yang disampaikan, menurut dia, sangat ideal apabila benar-benar dilakukan.

Pembenahan menyeluruh

Kepala Subbidang Pengembangan Usaha, Ketenagakerjaan, Pariwisata, dan Kebudayaan Bappeda DKI Deftrianov menuturkan, Pemprov DKI sudah memiliki serangkaian rencana untuk mengatasi tingginya laju penurunan muka tanah. Salah satunya adalah dengan menyetop pengambilan air tanah dan menyediakan air perpipaan kepada warga DKI.

Selain dari Waduk Jatihulur, Pemprov juga berencana mengambil air baku air perpipaan dari beberapa waduk, seperti Waduk Ciawi yang sedang dibangun. Air limbah pabrik dan rumah tangga pun akan didaur ulang oleh PD PAL Jaya supaya kualitas air sungai meningkat. Saat kualitas air meningkat, pemerintah memiliki sumber air cadangan dari kali. (DEA/ICH)

Kompas, Jumat, 18 Maret 2016

Penyebab Dominan Belum Diketahui

JAKARTA, KOMPAS — Penurunan muka tanah di beberapa titik di Jakarta dirasakan warga. Namun, selama ini mereka belum mendapatkan sosialisasi dan penjelasan konkret.

Wahono (65), misalnya, sudah puluhan tahun tinggal di RT 001 RW 003 Kelurahan Roa Malaka, Taman Sari, Jakarta Barat. Kelurahan Roa Malaka berjarak sekitar 2,6 kilometer dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Pada Jumat (18/3), beberapa bangunan baru di wilayah itu retak dan merenggang struktur konstruksinya. Tembok bata retak dan ambles ke dalam tanah. Selain itu, selokan air juga miring dan ambles.

Kondisi serupa ditemukan di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal tersebut menjadi bukti terjadinya penurunan muka tanah di Jakarta.

Hidrolog Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengatakan, di sejumlah titik di Jakarta laju penurunan muka tanah sampai 18 persen selama lima tahun terakhir. Data itu dihimpun Tim Teknik Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB). ”Tahun ini, penurunan muka tanah di sejumlah titik di DKI 10-11 sentimeter per tahun,” ujar Firdaus.

Banyak faktor

Menurut Firdaus, banyak faktor yang memengaruhi penurunan muka tanah. Kondisi tanah di Jakarta dalam kacamata geologis masih muda sehingga masih mengalami proses pemadatan. Selain itu, beban statis gedung dan kendaraan bermotor, gaya tektonik yang dipicu gempa, dan pengambilan air tanah berlebihan ikut memengaruhi.

Untuk mengatasi ancaman penurunan muka tanah dan juga kenaikan muka air laut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memperkuat dan meninggikan tanggul laut dan menekan penyedotan air tanah dengan memperluas cakupan layanan air perpipaan.

Meski demikian, proyek yang dikerjakan Pemprov DKI saat ini, termasuk pembangunan tanggul, khususnya rencana tanggul laut raksasa dan reklamasi, dinilai bukan solusi. ”Justru itu berpotensi menambah turunnya tanah karena beban ditambah dengan konstruksi baru,” kata Widjo Kongko, ahli kelautan Balai Pengkajian Dinamika Pantai-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Ia mengatakan, penyebab turunnya tanah Jakarta mungkin kompleks, tetapi yang paling dominan belum diketahui. Pengambilan air tanah berlebih biasanya dominan, juga karena kondisi tanahnya yang aluvial.

Ahli gempa dan geodinamika dari ITB, Irwan Meilano, menambahkan, tidak ada bukti bahwa penurunan tanah di Jakarta dipicu adanya tektonik aktif.(DEA/MKN/AIK/C07)

Kompas, Sabtu, 19 Maret 2016

Penyedotan Air Tanah Sulit Dihindari

JAKARTA, KOMPAS — Penyedotan air tanah di Jakarta masih sulit dihindari seiring dengan penyediaan air bersih perpipaan yang belum menjangkau seluruh wilayah. Padahal, penyedotan air tanah diperkirakan menjadi salah satu pemicu utama penurunan muka tanah.

Berdasarkan data PAM Jaya, cakupan layanan air bersih sampai akhir tahun 2015 mencapai 814.000 sambungan atau sekitar 62,08 persen dari total wilayah Jakarta. ”Ada kenaikan 0,6 persen dibandingkan tahun 2014,” kata Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat, akhir pekan lalu.

Kebutuhan air bersih di DKI Jakarta mencapai 29.474 liter per detik. Namun, kapasitas produksi air perpipaan baru 17.875 liter per detik. Sejumlah warga dan pengelola gedung akhirnya menyedot air tanah dan mengolah air secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun pipa utama untuk mengalirkan air baku dari saluran induk Tarum Barat dari daerah Cakung menuju Cilincing dan Kamal Muara. Infrastruktur ini diharapkan menambah produksi air bersih untuk wilayah pesisir yang selama ini kekurangan.

Dalam kesempatan terpisah, Corporate Communication and Social Development Division Head PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) Meyritha Maryanie mengatakan, jumlah air baku dari Waduk Jatiluhur tidak bertambah sejak 1998. Karena itu, perlu diimbangi dengan sumber pasokan air baku lain lewat pemanfaatan air sungai. Kebutuhan air baku ini mendesak dan wajib dipenuhi karena jumlah pelanggan di Jakarta terus meningkat.

”Perlu ada konservasi air sungai yang berkelanjutan agar air permukaan di sungai-sungai di Jakarta bisa diolah menjadi sumber air baku. Dari 13 sungai yang melintasi Jakarta, tidak semua bisa diolah. Harapannya, ketahanan air Jakarta bisa meningkat,” ujar Meyritha dalam acara ”Walk for Water” di Jakarta, Minggu (20/3).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari potensi bahaya akibat penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut. Oleh karena itu, selain memperkuat dan meninggikan tanggul laut, pemerintah juga menekan penyedotan air tanah dengan memperluas cakupan layanan air bersih perpipaan untuk meredam dampak buruknya.

Ketua Yayasan Pelestarian Lingkungan Hidup Komunitas Peduli Ciliwung Gema Bersuci Ikmaluddin Haziz mengatakan, di sekitar 112 titik di aliran Sungai Ciliwung masih terdapat penumpukan sampah akibat perilaku masyarakat dan industri yang membuang sampah atau limbah ke sungai. Kondisi ini ikut membuat sungai tidak bisa dijadikan air baku.

Menurut Ikmal, kondisi Sungai Ciliwung di beberapa daerah, khususnya Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, membaik. Banyaknya komunitas peduli sungai dapat menurunkan jumlah sampah lewat susur sungai. Beberapa organisme seperti ikan pun dapat hidup. Sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan. Dari situ, kualitas air sungai berpotensi untuk dapat diolah menjadi air baku. ”Tantangannya, bagaimana terus menyadarkan masyarakat untuk peduli air, membuat sungai jadi halaman rumah mereka,” ucap Ikmal.

Ahli gempa dan geodinamika dari Institut Teknologi Bandung, Irwan Meilano, menuturkan, penurunan muka tanah di Jakarta bisa dikontrol oleh pengambilan air tanah. ”Ini sejalan dengan pola penurunan tanah yang mengikuti pola akuifer yang sirkular. Kalau dipicu sesar, polanya akan memanjang,” katanya.

Muka tanah turun

Ahli kelautan yang juga Lektor Kepala Bidang Oseanografi Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor, Alan Koropitan, menyebutkan, kenaikan muka air laut tidak tepat dijadikan alasan membangun tanggul laut raksasa.

”Kenaikan muka air laut global akibat pemanasan iklim hanya 2-3 mm per tahun. Untuk Laut Jawa sekitar 7 mm per tahun. Jadi, mengaitkan kenaikan air laut dengan tanggul laut raksasa terlalu jauh. Persoalan Jakarta lebih karena penurunan muka tanah,” lanjutnya.

Menurut Alan, dengan adanya penurunan muka tanah, Jakarta membutuhkan dinding penghalang. ”Tetapi, cukup di lokasi-lokasi yang penurunan muka tanahnya ekstrem, misalnya Pluit atau Muara Angke,” ujarnya.

Pembangunan tanggul laut raksasa dan reklamasi pulau baru di Teluk Jakarta, menurut Alan, justru menjadi masalah baru. Misalnya, akan menyumbat aliran air di muara dan menambah sedimentasi sehingga ancaman banjir bertambah akibat limpasan air.

Penurunan muka tanah Jakarta lebih disebabkan faktor antropogenik karena pengambilan air tanah secara berlebih, selain juga struktur tanah yang aluvial. Pembangunan tanggul laut raksasa dan reklamasi di Teluk Jakarta dinilai tidak bisa mengatasi persoalan ini, bahkan bisa menjadi masalah baru.

Widjo Kongko, ahli kelautan Balai Pengkajian Dinamika Pantai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, mengatakan, tanah turun di Jakarta progresif rata-rata 7,5 cm per tahun. Bahkan, berdasarkan penelitian geolog senior Jan Sopaheluwakan, sejak beberapa tahun lalu, daratan Jakarta terus turun dengan laju 4-20 cm per tahun. (AIK/MKN/DEA/C07)

Kompas, Senin, 21 Maret 2016

Arsip Supersemar 1966

Oleh AZMI

Surat Perintah Sebelas Maret alias Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966.

Isinya berupa instruksi Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto, selaku Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan pada saat itu.

Dalam konsep kearsipan, Supersemar merupakan salah satu jenis arsip kepresidenan berupa ”Surat Perintah”, yang benilai kesejarahan sangat tinggi, khususnya sejarah awal Orde Baru. Sebagai bagian dari catatan penting sejarah perjalanan bangsa Indonesia, meski sudah berusia hampir setengah abad, naskah asli Supersemar belum juga ditemukan. Publik pun bertanya-tanya: apakah Supersemar memang benar-benar ada?

Soekarno dan Soeharto

Tiga versi

Hilangnya naskah asli Supersemar masih jadi misteri. Saat ini, Supersemar yang beredar di tengah masyarakat ada tiga versi. Mengapa harus ada tiga? Apakah ada bagian-bagian tertentu yang sengaja ditutup-tutupi?

Keraguan keaslian Supersemar yang dipublikasikan secara luas muncul setelah Orde Baru (Orba) tumbang pada 1998. Keraguan publik atas keaslian fisik dan ketepercayaan isi Supersemar semakin diperkuat oleh keterangan beberapa saksi sejarah bekas tahanan politik Orba yang akhirnya buka suara.

Sejumlah versi Supersemar pun beredar. Entah mana yang benar. Namun, yang tidak bisa dibantah adalah Supersemar yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) saat ini bukan naskah aslinya.

Saat ini ANRI menyimpan tiga Supersemar. Namun, ketiganya memiliki versi masing-masing. Pertama, Supersemar yang diterima dari Sekretariat Negara, dengan ciri: jumlah halaman dua lembar, berkop Burung Garuda, diketik rapi, dan di bawahnya tertera tanda tangan beserta nama Sukarno.

Kedua, Supersemar yang diterima dari Pusat Penerangan TNI AD dengan ciri: jumlah halaman satu lembar, berkop Burung Garuda, ketikan tidak serapi versi pertama. Penulisan ejaan sudah menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku pada saat itu. Jika pada versi pertama di bawah tanda tangan tertulis nama Sukarno, pada versi kedua tertulis nama Soekarno.

Ketiga, Supersemar yang diterima dari Yayasan Akademi Kebangsaan, dengan ciri: jumlah halaman satu lembar, sebagian surat robek sehingga tidak utuh lagi, kop surat tidak jelas, hanya berupa salinan. Tanda tangan Soekarno pada versi ketiga ini juga berbeda dengan versi pertama dan kedua.

Dengan terdapatnya beberapa perbedaan, banyak pihak meragukan keaslian ketiga Supersemar tersebut. Untuk menjawab keraguan itu, ANRI bekerja sama dengan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri telah melakukan pengujian terhadap material/bahan yang digunakan untuk membuat Supersemar (kertas, tinta, pita mesin ketik), ciri-ciri fisik dan intelektual yang terdapat dalam Supersemar (kop surat, lambang, stempel, huruf, format ketikan).

Hasilnya? Supersemar tersebut dinyatakan tidak asli (tidak otentik). Meski demikian, ANRI tidak dapat mengatakan Supersemar itu palsu sebelum naskah aslinya ditemukan untuk digunakan sebagai pembanding.

Naskah asli Supersemar seharusnya ada di tengah-tengah bangsa Indonesia yang merdeka sehingga ada kepastian terkait sejarah awal Orba. Dengan begitu, tidak ada lagi mitos terhadap Supersemar maupun tokoh-tokoh pelakunya.

Ketidaksediaan naskah asli Supersemar juga mengakibatkan muncul berbagai persepsi publik. Apakah Supersemar sebagai tujuan Soeharto untuk memperoleh kekuasaan presiden, alat untuk melakukan kudeta secara terselubung, pintu masuk Soeharto untuk merebut kekuasaan dari Soekarno, atau Supersemar sebagai dasar pijakan perjuangan Soeharto untuk membangun Orde Baru? Persepsi publik akan mendapatkan kualitas kebenaran jika publik melihat secara langsung isi informasi sebenarnya yang tertera dalam naskah asli Supersemar. Jika dilihat dari konteks peristiwanya, Supersemar tercipta dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan pelakunya adalah penyelenggara negara.

Karena itu, Supersemar merupakan arsip negara, seperti disebutkan dalam Pasal 33 UU Nomor 43/2009 tentang Kearsipan. Sebagai arsip negara, pencarian naskah asli Supersemar merupakan tanggung jawab pemerintah (presiden). Konstitusi kita mengamanatkan bahwa presiden wajib menjamin pelayanan kepada warganya untuk memenuhi hak konstitusionalnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Salah satu hak konstitusional warga adalah hak memperoleh informasi yang terdapat dalam naskah asli Supersemar.

Sebagai lembaga kearsipan, ANRI wajib menyelamatkan arsip statis (arsip kesejarahan) dan membuat daftar pencarian arsip (DPA), yakni daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan. Baik naskah yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.

Dalam Pasal 73 UU Kearsipan juga disebutkan, setiap orang yang memiliki atau menyimpan arsip statis wajib menyerahkan kepada ANRI atau lembaga kearsipan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengumuman DPA. Selanjutnya, pemerintah akan memberikan imbalan kepada anggota masyarakat yang berperan serta dalam penyerahan arsip yang masuk dalam kategori DPA.

Catatan akhir

Pemerintah harus terus mendukung ANRI dalam melakukan pencarian naskah asli Supersemar, terutama dalam hal anggaran, sehingga upaya pencarian dapat dilakukan secara optimal.

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan ANRI. Pertama, mencantumkan naskah asli Supersemar pada urutan pertama dalam DPA dengan menyediakan imbalan tertentu bagi warga yang menyerahkan naskah aslinya.

Kedua, mengoptimalkan penelusuran ke institusi-institusi yang terkait dengan penerbitan Supersemar (Mabes TNI, lembaga kepresidenan).

Ketiga, mengonfirmasi ulang kepada anggota keluarga para tokoh yang terlibat langsung dengan Supersemar (Soekarno, Soeharto, M Yusuf, Basuki Rahmat, Amir Machmud).

Keempat, meningkatkan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh yang mengetahui peristiwa Supersemar.

Kelima, menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait dengan naskah asli Supersemar. Sekecil apa pun informasi harus ditanggapi dan terus ditelusuri hingga naskah asli Supersemar ditemukan.

Amir Machmud, Basuki Rahmat, dan M Yusuf

Dalam konteks sejarah nasional, peristiwa diterbitkannya Supersemar termasuk dalam periode sejarah Indonesia kontemporer pasca kemerdekaan. Para pelaku yang terlibat langsung dengan peristiwa itu sudah tidak ada lagi, tetapi pembuktian historis masih dapat dilakukan karena institusi-institusi terkait dan saksi-saksi sejarah masih ada sehingga bisa ditelusuri.

Untuk memperkuat restorasi sosial, kepastian sejarah, dan menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa Indonesia, pemerintah dan ANRI perlu terus melakukan pencarian. Jangan pernah berhenti atau menyerah hingga naskah asli Supersemar 1966 benar-benar ditemukan. Kerja! Kerja! Kerja!

AZMI

Direktur Pengolahan Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia

Kompas, Selasa, 10 Maret 2015

Berikut kutipan dari “Ingatan Bisa Keliru” oleh JAMES LUHULIMA, Kompas, Minggu, 20 Maret 2016

Dokumentasi "Kompas"

Kembali ke soal naskah asli Supersemar, beruntung harian Kompas telah terbit sejak 28 Juni 1965. Itu sebabnya, Kompas sempat memuat salinan (copy) Surat Perintah 11 Maret 1966 secara utuh di halaman 3, Kompas, Senin, 14 Maret 1966. Mengapa baru dimuat tanggal 14 Maret 1966? Itu karena tanggal 11 Maret 1966 hari Jumat.

Oleh karena Supersemar baru ditandatangani di Istana Bogor malam hari, maka wartawan Kompas baru menerima salinan Supersemar pada hari Sabtu, 12 Maret 1966. Pada waktu itu, Kompas belum terbit pada hari Minggu, maka salinan Supersemar baru dapat dimuat pada Kompas, Senin, 14 Maret 1966.

Dalam berita utama (headline) halaman 1, Kompas, Senin, 14 Maret 1966, juga diabadikan bahwa dalam surat pelaksanaan Supersemar yang ditandatangani Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden Soekarno, Soeharto menghilangkan klausul tiga dari Supersemar yang menyebutkan, supaya Soeharto "melaporkan segala sesuatu jang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung-djawabnya seperti tersebut di atas".

Dan, sejarah kemudian mencatat bahwa Soeharto menggunakan Supersemar untuk berbagai hal atas nama Soekarno, tanpa melaporkan segala sesuatunya kepada Soekarno.

Memang salinan itu bukanlah naskah yang asli. Namun, melalui salinan itu, orang dapat mengetahui isi naskah asli Supersemar. Untuk kebenaran sejarah, salinan naskah asli dapat digunakan untuk mengetahui isi yang sesungguhnya. Namun untuk keperluan arsip, memang diperlukan naskah asli.

Mempersoalkan keaslian kadang bisa jadi sulit. Contohnya, mempersoalkan naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Naskah itu awalnya tulisan tangan Soekarno lengkap dengan coretannya yang kemudian diketik sesuai naskah tulisan tangan Soekarno. Pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00, Soekarno membacakan naskah yang diketik. Lalu, orang mempersoalkan mana yang lebih asli, naskah dengan tulisan tangan atau yang diketik.

Mahar Politik, Politik Mahar

Oleh AZYUMARDI AZRA

Kehebohan sekitar Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tampaknya bakal terus berkembang. Pekan lalu, Basuki ”Ahok” Tjahaja Purnama memutuskan maju sebagai calon perseorangan berpasangan dengan Heru Budi Hartono, pegawai negeri sipil mantan Wali Kota Jakarta Utara yang kini menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Ahok menyatakan, ia tidak punya uang sebagai ”mahar” untuk partai politik yang dapat menjadi pengusungnya.

Ahok menyatakan ”mahar”—tegasnya ”mahar politik”—adalah untuk menutupi biaya menggerakkan parpol sejak dari tingkat bawah sampai ke atas. Namun, banyak kalangan tampak lebih memersepsikan soal mahar dengan praktik ”jual beli” dukungan antara calon dalam pilkada atau pilgub (juga dalam pileg dan pilpres) dengan parpol. Karena itu, mereka memandang negatif praktik ”mahar” dalam percaturan politik.

Praktik mahar politik mencerminkan terjadinya pergeseran arti istilah atau konsep mahar (bahasa Arab mahr, bahasa Inggris dowry) dalam wacana publik Indonesia. Mahar yang semula terkait agama (Islam) kian populer dalam wacana dan praktik politik masa demokrasi pasca-Soeharto.

Dari sudut sentimen keislaman, pergeseran makna dan konsep mahar yang semula positif menjadi peyoratif patut disayangkan karena dapat menimbulkan persepsi dan pemahaman keliru terhadap ketentuan hukum Islam. Agaknya kesulitan mencari istilah lain, mahar dengan begitu saja juga diterapkan dalam politik Indonesia.

Istilah atau konsep mahar semula dalam fikih (yurisprudensi Islam) mengacu pada ketentuan tentang pemberian wajib (calon) suami kepada (calon) istri yang disampaikan pada waktu akad nikah (ijab kabul) perkawinan. Besar-kecilnya tergantung kemampuan pihak (calon) suami, dan (calon) istri mesti ikhlas menerima.

Dengan demikian, mahar merupakan pertanda ikatan sakral (akad) dalam pernikahan antara (calon) suami dan (calon) istri. Mahar bendawi yang diberikan suami menjadi sepenuhnya milik istri sebagai cadangan jika ia membutuhkan dana.

Namun, dalam praktik politik Indonesia lebih satu dasawarsa terakhir, istilah mahar politik dipahami publik sebagai transaksi di bawah tangan atau illicit deal yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (elected office) dalam pemilu/pilkada dengan parpol yang menjadi kendaraan politiknya.

Tanpa bermaksud memberi justifikasi pada praktik mahar politik yang tampaknya kian lazim, hal sama terjadi di banyak negara. Disebut sebagai political dowry, praktik mahar politik bisa terjadi antarcalon untuk berbagai jabatan melalui pemilu dan juga antarpartai untuk membentuk koalisi.

Kehebohan pernah terjadi di Amerika Serikat saat Presiden George W Bush, yang maju sebagai calon presiden pada 2000 memilih Dick Cheney sebagai cawapres, disebut-sebut melibatkan praktik political dowry. Di Korea Selatan, koalisi Aliansi Baru, gabungan tiga partai oposisi, pada 2015 diberitakan media terbentuk berkat generous political dowry dari pihak tertentu. Political dowry disebut menghasilkan ”kawin kontrak” (marriage for convenience) dengan bulan madu di antara parpol berbeda yang (semula) memiliki kepentingan masing-masing.

Baik dalam konteks Indonesia maupun mancanegara, sangat sulit mengetahui persis proses atau modus operandi praktik mahar politik yang memunculkan ”politik mahar”. Pemberi dan penerima tidak pernah mengungkapkan bagaimana kesepakatan mahar politik tercipta, berapa jumlah mahar politik, dan apa saja yang harus dipenuhi sang calon jika ia menang kepada donor dana atau parpol pendukungnya.

Dalam konteks terakhir, Ahok misalnya menyatakan tidak punya dana untuk mahar politik. Namun, hampir bisa dipastikan ada kalangan berduit yang bersedia membayarkan mahar politik. Dengan tingkat elektabilitas sangat tinggi dibandingkan bakal calon lain, jika mau Ahok tidak sulit mendapatkan donor yang bermurah hati mendanai.

Gejala adanya donor murah hati di Indonesia juga selalu muncul dalam rumor politik sepanjang musim pileg, pilpres, dan pilkada. Bahkan di Indonesia—seperti juga di Amerika Serikat—selalu ada donor dari kalangan korporasi yang memasang kakinya di semua calon. Siapa pun yang menang, donor tetap melekat dengan kekuasaan.

Politik mahar dan mahar politik jelas menimbulkan penyimpangan dalam demokrasi. Jika demokrasi adalah kepentingan rakyat, politik mahar membuat demokrasi lebih berorientasi pada pihak pemberi mahar, baik parpol maupun donor korporasi.

Karena itu, bisa diharapkan, pemegang jabatan publik yang terlibat politik mahar dan mahar politik cenderung mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan berbagai pihak terkait langsung daripada kepentingan publik. Hasilnya, demokrasi gagal dalam meningkatkan kehidupan politik, juga dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Tak kurang pentingnya, mahar politik dan politik mahar memunculkan politik biaya tinggi—menjadi ”investasi” sangat mahal bagi setiap aspiran politik. Investasi perlu dikembalikan, dan ini mendorong merajalelanya korupsi.

Karena itu, perlu upaya serius dari berbagai pemangku kepentingan untuk memerangi praktik politik transaksional ini; misalnya perlu pengawasan lebih ketat atas keuangan dan pendanaan para calon dan parpol dalam pileg, pilpres, dan pilkada.

AZYUMARDI AZRA

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Dewan Penasihat International Idea Stockholm (2007-2013) dan Undef New York (2006-2008)

Kompas, Selasa, 15 Maret 2016