Jangan Main-main dengan Rakyat

Oleh M SUBHAN SD

"Dulu saya kira kepemimpinan itu berarti kekuatan, tetapi sekarang kepemimpinan ternyata maknanya adalah berbaur dengan rakyat," kata Indira Gandhi (1917-1984), mantan Perdana Menteri India. Ucapan Gandhi sepatutnya menyadarkan para politisi di DPR yang tengah ngotot menggergaji pilar-pilar demokrasi. Di Senayan, heboh sekali politisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menyusun kekuatan untuk merampas demokrasi langsung dari tangan rakyat (electoral democracy). Mereka menyiapkan Rancangan Undang-Undang Pilkada yang hendak mengembalikan pesta demokrasi lokal ke DPRD seperti zaman Orde Baru yang otoriter.

Sampai September ini, fraksi-fraksi yang ngotot pemilihan (pilkada) di DPRD adalah Golkar, PKS, Demokrat, PAN, PPP, dan Gerindra. Padahal, pra-pilpres Mei lalu, semua fraksi itu setuju pemilihan langsung. Fraksi yang konsisten pemilihan langsung adalah PDI-P dan Hanura. PKB yang semula ingin pemilihan bupati/wali kota di DPRD, kini setuju pemilihan langsung. Memang aneh, fraksi-fraksi yang mendukung pilkada di DPRD bukannya memperkuat demokrasi di rakyat, Mereka lupa bahwa lima tahun lalu mereka bisa sampai ke Senayan pun karena dipilih langsung oleh rakyat.

Mereka beralasan pemilihan langsung berbiaya mahal (high cost) yang buntutnya banyak kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur) terjerat korupsi. Namun, kesalahan itu bukan pada sistem pemilihan langsung, melainkan lebih karena tabiat rakus kuasa dan rasionalitas keliru para politisi. Lagi pula, siapa bilang pemilihan di DPRD murah? Biaya politik dalam demokrasi langsung bisa dicek transparansi dan akuntabilitasnya. Di pilkada langsung political cost bisa dihitung, katakanlah untuk poster, spanduk, baliho, kampanye, atau sebagian money politics. Sebaliknya, pemilihan di DPRD, jangan-jangan money politics-nya ibarat "sumur tanpa dasar".

Jadi, niat politisi di Senayan ini sungguh keterlaluan. Ketika banyak pihak berpikir keras untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substansif, bukan lagi prosedural, mereka malah berpikiran mundur. Rasanya tak sulit melihat niat mereka sebagai tindakan balas dendam terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang pada Oktober mendatang akan menggantikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Kalah dalam kontestasi pilpres, termasuk dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tidak juga membuat mereka sadar dan mengakui kekalahan. Padahal, dalam demokrasi bukan cuma mengajarkan memenangi kontestasi secara elegan, melainkan pihak-pihak yang kalah seharusnya juga menerima keputusan apa pun dari suatu proses kontestasi, serta pihak-pihak yang menang sewajarnya merangkul kembali pihak-pihak yang terjungkal itu.

Kriteria pemerintahan demokratis, kata ahli ekonomi-politik Anthony Downs (1957), antara lain pihak yang kalah dalam pemilu tidak mencoba menggunakan kekerasan atau cara-cara ilegal untuk menghadang partai pemenang. Sebaliknya, partai berkuasa juga tidak membatasi kegiatan politik rakyat selama tidak ada upaya penggulingan pemerintah dengan cara-cara kekerasan. "Demokrasi ditandai dengan pemilu secara periodik yang diputuskan oleh mayoritas dengan one-person, one-vote," kata Downs.

Niat mengembalikan demokrasi ke DPRD juga tak ubahnya serangan balik karena keputusasaan saat bertarung dalam pemilihan langsung. Ternyata dalam pemilihan langsung, uang yang semula diyakini sebagai "jimat sakti" pada akhirnya bukan segala-galanya. "Uang tidak dapat membeli kehidupan Anda," teriak Bob Marley (1945-1981), legenda reggae dari Jamaika. Rakyat kita makin cerdas. Terlalu sering kita dengar rakyat bilang begini: "Ambil uangnya, jangan pilih orangnya." Sesungguhnya itulah bentuk perlawanan rakyat terhadap cara-cara berpolitik kotor.

Tak heran, buat politisi yang suka cara-cara kotor, pilkada langsung kini tidak jadi jaminan lagi, malah menjadi ancaman terbesar. Dengan pilkada langsung, rakyat makin mengerti memilih pemimpin baik. Setelah pengalaman hampir 10 tahun, pilkada langsung pun mulai menemukan bentuknya dalam menyeleksi pemimpin baik dan berintegritas. Dari pilkada langsung lahirlah Jokowi di Solo dan kemudian Jakarta, Tri Rismaharini di Surabaya, Ridwan Kamil di Bandung, Nurdin Abdullah di Bantaeng, dan banyak lagi. Jadi, jangan potong "musim semi" itu.

Menurut Freedom House (2008), untuk memenuhi standar minimum, sebuah negara electoral democracy memiliki empat syarat, yakni (1) kompetitif, dengan sistem politik multipartai; (2) hak pilih bagi semua warga negara; (3) kontestasi dan pemungutan suara lewat pemilu teratur, rahasia, tak ada penipuan, dan mewakili suara rakyat; serta (4) akses publik dari parpol kepada rakyat melalui media dan kampanye terbuka. Di dunia, banyak negara ingin berubah ke electoral democracy, meninggalkan pseudo democracy.

Lebih dari seabad silam, semasa perang saudara di Amerika Serikat, di Pemakaman Nasional Prajurit di Gettysburg, Pennsylvania, Presiden Abraham Lincoln (1809-1865) berpidato lantang: "Kita berada di sini untuk mendedikasikan pada tugas besar yang tersisa di hadapan kita... bahwa negara ini, di bawah kuasa Tuhan, akan melahirkan kebebasan baru, dan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tidak boleh binasa dari muka bumi."

Jadi, jangan main-main dengan rakyat!

Kompas, Sabtu, 13 September 2014