Literasi Rendah Ladang ”Hoax”

Warga Membaca Berita Tak Sampai 1 Menit

JAKARTA, KOMPAS — Rendahnya kesadaran literasi menjadi salah satu faktor pendorong masifnya peredaran kabar bohong atau hoax. Dengan budaya baca yang rendah, masyarakat menelan informasi secara instan tanpa berupaya mencerna secara utuh.

Inisiator komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoax, Septiaji Eko Nugroho, Senin (6/2), di Jakarta, menilai, masyarakat yang kesadaran literasinya rendah menjadi ladang subur peredaran hoax. ”Bangsa kita bukan bangsa pembaca, tetapi bangsa ngerumpi. Informasi yang diterima langsung diyakini sebagai sebuah kebenaran, lalu berupaya membagi informasi tersebut kepada orang lain,” ucap Septiaji.

Hal itu relevan dengan catatan UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa). Indeks membaca bangsa Indonesia menurut UNESCO (2012) hanya 0,001. Artinya, di antara 1.000 orang, hanya satu orang yang membaca secara serius. Demikian pula catatan survei Most Literated Nation in The World (2015) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-60 dari 61 negara.

Septiaji mengatakan, di tengah rendahnya minat dan budaya baca, Indonesia kini menghadapi tantangan baru untuk mendorong warganya melek digital.

Namun, dosen filsafat Universitas Indonesia, Tommy F Awuy, meluruskan bahwa penyebaran berita bohong kadang tidak melulu relevan dengan tingkat literasi. Sejumlah grup media sosial tertentu juga dihuni oleh orang dengan tingkat literasi yang memadai.

Tommy menyebut dunia media sosial bukanlah dunia yang bersemangat menunjuk pada kebenaran atau kesalahan, melainkan berpengaruh atau tidak. Karena itulah, dalam media sosial muncul buzzer atau agen yang memiliki pengaruh dan banyak pengikut. Mereka sering disewa pihak-pihak tertentu untuk menguasai dan memenangi sebuah kompetisi. ”Buzzer bekerja dengan keterampilan atau kemampuan khusus. Mereka dapat mengonstruksi sebuah realitas untuk menebar pengaruh,” ujar Tommy.

Awalnya, buzzer merupakan bagian dalam strategi pemasaran sebuah produk. Mereka biasanya orang-orang terkenal, mulai dari artis, olahragawan, ilmuwan, penulis, hingga tokoh masyarakat.

Namun, belakangan berkembang pula buzzer dalam dunia politik. Dengan keahliannya, mereka mengonstruksi realitas, seorang buzzer bisa meraup keuntungan dari pemasangan iklan ataupun bayaran dari pihak tertentu.

Penetrasi digital di tengah masyarakat berlangsung sangat cepat. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Polling Indonesia 2016 mencatat 132,7 juta orang atau lebih dari separuh penduduk Indonesia (51,8 persen) telah menggunakan internet.

Dilihat dari pelakunya, pengguna internet Indonesia 69,9 persen di antaranya mengakses internet melalui apa saja, termasuk gawai.

Septiaji menilai kemunculan media baru digital inilah yang memunculkan gegar budaya di masyarakat. Orang dengan mudah saling mencaci tanpa canggung atau merasa bersalah.

Laman daring Turnbackhoax.id yang digerakkan oleh aktivis teknologi informasi di Indonesia selama 1 Januari 2017 hingga 2 Februari 2017 menerima 1.656 aduan informasi bohong, fitnah, ataupun hasutan. Laman daring itu selama sebulan terakhir dikunjungi sebanyak 47.132 kali oleh 13.915 pengguna internet. Jumlah ini naik dibandingkan periode Desember 2016 yang berjumlah 28.219 kali oleh 10.898 pengguna internet.

Membaca sepintas

Pakar media sosial Nukman Luthfie mengatakan, fenomena ini melanda tak hanya Indonesia. ”Kondisi seperti ini bahkan juga terjadi di negara-negara dengan tingkat pendidikan tinggi,” ujar Nukman. Contohnya, berita bohong pun merebak di Amerika Serikat menjelang Pemilihan Presiden November 2006.

Menurut Nukman, sekitar 59 persen konten di media sosial tidak pernah diklik atau dibuka. Era klik paid atau bisnis berdasarkan jumlah klik sudah lewat. Cara itu tergantikan dengan era share atau penyebaran melalui aneka macam media sosial atau grup-grup tertutup.

”Sebagian besar tulisan online hanya dibaca sepintas lalu, bahkan kadang tidak dibuka atau diklik sama sekali. Judul berita cenderung dianggap kesimpulan agar orang yang baca bisa segera tahu isinya. Kalaupun dibaca, tidak sampai semenit,” paparnya.

Kecenderungan seperti ini pula yang akhirnya diikuti sebagian media arus utama. Karena tuntutan bisnis, mereka kerap sengaja membuat judul berita yang bombastis, sensasional. Informasi sekilas dikemas provokatif.

Yusuf Nurrachman, CEO Rumahweb, salah satu registrar domain internet mengakui, pihaknya kerap kena getah dari situs-situs bermasalah ini, karena pihaknya dianggap terlibat dalam aktivitas situs yang kerap berurusan dengan kepolisian.

Direktur Politica Wave Yose Rizal mengungkapkan, penindakan secara hukum bisa menjadi solusi jangka pendek untuk memberikan efek jera. Sementara itu, solusi jangka panjang adalah membangun literasi digital yang sebaiknya melibatkan sektor pendidikan seperti diajarkan ke sekolah sejak dini.

(ABK/DNE/ELD/ELN/SON)

Kompas, Selasa, 7 Februari 2017