Oleh TRIAS KUNCAHYONO
Siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadi konflik Palestina dan Israel, serta berbagai macam konflik lainnya, termasuk konflik etnis, di Timur Tengah? Jawabannya: Inggris dan Perancis!
Zaman ketika Perang Dunia I berkobar, Perancis dan Inggris merupakan dua kekuatan besar dunia yang memiliki ambisi besar. Inggris, yang sudah menguasai Terusan Suez, berharap dapat menggunakan terusan itu untuk menggerakkan armadanya ke timur.
Apalagi, pada tahun 1911, tulis John B Judis dalam Genesis, perusahaan minyak Inggris menemukan minyak di Persia. Sejak itu muncul spekulasi, ada minyak di Mesopotamia. Itu sebabnya, Inggris berusaha mencari jalan untuk membawa minyak dari timur ke barat, lewat Palestina.
Sementara itu, lawan utamanya, Jerman, mulai membangun jaringan rel kereta api yang akan menghubungkan Berlin dengan Baghdad dan kota-kota pelabuhan di Teluk Persia.
Pada saat yang hampir bersamaan, hubungan bisnis Perancis dengan kota-kota pelabuhan di Laut Tengah – Beirut, Sidon, dan Tirus – telah tumbuh dan berkembang. Karena itu, perlu sebuah kebijakan untuk mengamankan bisnisnya itu.
Perjanjian Sykes-Picot
Kondisi lapangan seperti itulah yang mendorong Perancis dan Inggris, setelah pecah PD I, merancang sebuah langkah untuk mengamankan kepentingan mereka. Hal itulah yang telah mendorong kedua negara mengadakan pembicaraan rahasia dan akhirnya melahirkan sebuah perjanjian di antara mereka yang disetujui oleh Rusia. Perjanjian yang kemudian disebut Perjanjian Sykes-Picot itu ditandatangani pada 16 Mei 1916. Disebut Sykes-Picot karena ditandatangani oleh Mark Sykes dari Inggris dan George Picot dari Perancis.
Mark Sykes dan George Picot
Kesepakatan itu diambil setelah Perancis dan Inggris melihat Kekhalifahan Utsmaniyah (Ottoman) yang berpusat di Turki mulai goyah. Dalam PD I, Ottoman bergabung dengan Jerman. Ketika itu, Kekhalifahan Utsmaniyah dipimpin Sultan Mehmed V (berkuasa tahun 1908-1918), dan nantinya digantikan oleh Sultan Mehmed VI (1918-1922).
Perjanjian Sykes-Picot, pada garis besarnya, berisi pembagian wilayah Kekhalifahan Utsmaniyah yang tengah memasuki rembang petang. Berdasarkan perjanjian itu, Perancis menguasai Suriah, Lebanon, dan Cilicia. Sementara Inggris mendapatkan wilayah yang sekarang bernama Jordania, sebagian Irak (termasuk Baghdad), serta Pelabuhan Haifa dan Acre.
Sebagian besar Palestina dikontrol bersama oleh kekuatan Sekutu. Lembah Jordan ada di bawah pengaruh Inggris. Jerusalem di bawah administrasi internasional. Rusia mendapatkan sebagian Turki, termasuk Istanbul dan Selat Bosporus.
Ada, paling tidak, tiga kepentingan strategis dari perjanjian ini. Pertama, pembagian Timur Tengah mengabadikan konsep tradisional sistem perimbangan kekuasaan Eropa. Karena, Inggris dan Perancis tetap khawatir munculnya kekuatan lain yang akan menggerogoti wilayah mereka, dan mereka melihat Jerman berpotensi untuk itu.
Kedua, pembentukan negara Arab merupakan balasan atas revolusi Arab melawan Turki. Ketiga, dengan menguasai wilayah antara Terusan Suez dan Teluk Persia, Inggris mengamankan jalur laut ke India.
Isi Perjanjian Sykes-Picot sebenarnya bertentangan dengan perjanjian yang ditandatangani Inggris dengan penguasa Mekkah. Perjanjian ini disebut McMahon-Hussein 1915. Perjanjian ini merupakan hasil korespondensi antara komisioner tinggi Inggris di Mesir, Sir Henry McMahon, dan Sharif Hussein bin Ali di Mekkah.
Menurut perjanjian itu, Inggris berjanji setelah PD I selesai akan menyerahkan wilayah yang sebelumnya dikuasai Utsmaniyah, kepada orang-orang Arab yang tinggal di wilayah itu. Inggris mendukung kemerdekaan negara-negara Arab di wilayah, termasuk di Semenanjung Arab (kecuali Aden), dan seluruh Irak, Palestina, Transjordan, dan Suriah hingga Turki di bagian utara serta Persia bagian timur. Hussein juga akan meminta Inggris mendukung restorasi kekhalifahan.
Namun, Inggris dan Perancis ketika menandatangani Perjanjian Sykes-Picot, sepertinya menutup mata terhadap Perjanjian McMahon-Hussein. Persoalannya menjadi lebih rumit lagi setelah Inggris mendukung bahkan menjadi sponsor utama lahirnya Deklarasi Balfour (1917), yang isinya mendukung orang-orang Yahudi untuk mendapatkan “national home” di Palestina. Tentu saja isi Deklarasi Balfour itu bertentangan dengan Perjanjian McMahon-Hussein.
Hussein, paling tidak, mengartikan bahwa berdasarkan Perjanjian McMahon-Hussein, Palestina akan diberikan kepada orang-orang Palestina setelah perang usai. Namun, dengan munculnya Deklarasi Balfour, ceritanya menjadi lain.
Krisis Timur Tengah
Inilah perjanjian yang menggambarkan arogansi kekuasaan besar pada masa itu. Kekuatan Eropa mencampuri Timur Tengah dan, yang lebih penting lagi, mengabaikan garis-garis tradisional yang memisahkan agama dan etnik di kawasan itu.
Perjanjian Sykes-Picot disusun dan ditandatangani tanpa pernah dikonsultasikan atau sekurang-kurangnya dibicarakan dengan para pemimpin politik atau pemuka suku penduduk di Timur Tengah pada masa itu. Sykes dan Picot dengan pensil di tangan menarik garis di atas peta Timur Tengah dan membagi-bagi wilayah tersebut tanpa banyak pertimbangan.
Akibat dari perjanjian yang saling bertentangan itu – McMahon-Hussein, Sykes-Picot, dan Deklarasi Balfour – dirasakan dunia Arab hingga saat ini, termasuk konflik etnis yang pecah di Suriah, juga di Irak dan Lebanon. Memang, Inggris telah mendudukkan dua putra dari sekutu Arab-nya untuk menjadi penguasa di Jordania dan Irak.
Namun, mereka, termasuk wilayah yang dikuasai Perancis – Suriah dan Lebanon – tak memperoleh kemerdekaan penuh sampai setelah Perang Dunia II berakhir.
Yang merasa sangat dikhianati Inggris adalah Palestina. Alasannya, Inggris tak memenuhi janjinya untuk menyerahkan wilayah Palestina kepada mereka. Yang terjadi justru sebaliknya, memberikan jalan kepada orang-orang Yahudi untuk mendirikan negara Israel di Tanah Palestina.
Padahal, dalam Perjanjian Sykes-Picot, Jerusalem secara jelas disebutkan ada di bawah “administrasi internasional” dan akan diserahkan kepada Palestina. Namun, ini tak pernah direalisasikan oleh Inggris.
Pembagian garis batas wilayah yang dicoretkan Inggris dan Perancis telah menimbulkan konflik berkepanjangan melintasi tidak hanya dekade, tetapi juga bahkan abad. Masalah di Palestina terus berkepanjangan hingga kini.
Sementara itu, kini muncul struktur politik baru di beberapa negara Timur Tengah berdasarkan garis etnik atau sektarian, seperti yang terjadi di Suriah dan Irak.
Irak, setelah Saddam Hussein timbang, seperti terpecah menjadi tiga wilayah besar berdasarkan garis sektarian: Syiah di selatan hingga sebagian tengah, Sunni sebagian tengah, dan Kurdi di wilayah utara.
Suriah, demikian pula, tercabik-cabik perang saudara berbau sectarian. Lebanon tak terkecuali meski sedikit banyak bisa mengendalikan.
Perkembangan terakhir di Irak utara mempertegas hal itu, yakni dengan muncul kelompok yang menamakan dirinya Negara Islam Irak Suriah (NIIS). Keputusan NIIS hari Minggu, 29 Juni 2014, yang memproklamasikan kekhalifahan baru di sebagian wilayah Irak dan Suriah, telah memunculkan persoalan baru serta membahayakan bagi Suriah dan Irak.
Hari itu, Abu Bakr al-Baghdadi memproklamasikan dirinya sebagai Khalifah Ibrahim yang wilayah kekuasaannya membentang dari Allepo (Suriah) hingga Provinsi Diyala (Irak). Diyala adalah provinsi di sebelah timur laut Baghdad dan dekat dengan perbatasan Iran.
Aleppo, sebuah kota di Suriah bagian barat laut, merupakan kota terbesar kedua di Suriah. Pada zaman Kekhalifahan Utsmaniyah yang berpusat di Turki, Allepo merupakah kota terbesar ketiga setelah Konstantinopel (Istanbul) dan Kairo.
Dengan munculnya “kekhalifahan” baru ini, garis-garis batas yang pernah diputuskan secara rahasia dan sepihak oleh Inggris dan Perancis (baru terungkap ke media setelah pecah Revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917) seolah hilang.
Garis-garis perbatasan itu dihapus oleh NIIS. Namun, pertanyaannya, apakah Suriah dan Irak akan menerima? Lahirnya NIIS nyata-nyata mengurangi wilayah mereka.
Konflik baru tidak akan terhindarkan. Tidak mustahil ini akan memberi inspirasi kepada suki Kurdi untuk merdeka.
Inilah semua hasil campur tangan negara-negara Barat pada masa lalu, yang sebenarnya berlanjut selama Perang Dingin dan sekarang ini.
Kompas, Minggu, 13 Juli 2014
bangsat ya mereka memecah belah negara orang
ReplyDelete