Oleh MUSTHAFA ABD RAHMAN
Ketika beberapa saat saja gerakan kudeta militer di Turki dimulai pada Jumat (15/7) malam, jalan-jalan utama dan alun-alun di Istanbul dan Ankara serta kota-kota lain segera dipenuhi massa dari berbagai latar belakang ideologi, baik Islamis maupun sekuler, menolak upaya kudeta tersebut.
Rakyat Turki bahu-membahu ikut andil besar menggagalkan kudeta militer pada Jumat pekan lalu. Mereka turun ke jalan menghadang bala tentara pengudeta untuk membela demokrasi, bukan semata-mata membela pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan.(Reuter/Yagis Karahan)
Bahkan, banyak dari mereka tewas ketika mencoba melawan para pelaku kudeta itu di Jembatan Bosphorus dan sekitar Bandar Udara Internasional Ataturk di Istanbul serta Alun-alun Kizilay di Ankara.
Pada saat itu pula, para pemimpin oposisi yang beraliran sekuler juga segera bersuara lantang menolak upaya kudeta tersebut. Para pemimpin oposisi itu adalah Ketua Partai Rakyat Republik (CHP) yang menganut doktrin sekuler Kemalisme, Kemal Kilicdaroglu, dan Ketua Partai Gerakan Nasionalis (MHP) Devlet Bahceli.
Pemandangan para pemimpin dan rakyat Turki dari berbagai latar belakang ideologi bersatu bahu-membahu melawan upaya kudeta itu merupakan pertama kali sejak berdirinya Turki modern pada 1923.
Para analis sepakat menyebut, bersatunya para pemimpin dan rakyat Turki melawan upaya kudeta itu adalah simbol puncak kemapanan demokrasi Turki saat ini. Rakyat Turki turun ke jalan dengan rela mengorbankan jiwa raganya bukan membela Erdogan dan pemerintahannya, melainkan untuk kepentingan lebih besar, yaitu menjaga dan membela demokrasi.
Para pemimpin oposisi yang notabene adalah lawan politik Erdogan juga langsung menolak upaya kudeta itu karena mereka menyadari bahwa kudeta akan mengakhiri proses demokrasi dan menutup pintu peluang proses pergantian kekuasaan secara damai.
Analis politik Israel yang juga guru besar sejarah pada Universitas Hebrew di Jerusalem, Danny Orbach, menyebut Turki lain dulu lain sekarang.
Menjaga demokrasi
Menurut Orbach, Turki sekarang ternyata semakin menjelma sebagai negara modern dengan masyarakat sipil yang kuat serta komitmen terhadap institusi dan konstitusi yang lahir melalui proses demokrasi.
Oleh sebab itu, kata Orbach, rakyat dan pemimpin Turki bisa segera melupakan perbedaan ideologi dan politik di antara mereka ketika menghadapi ancaman bersama, yaitu ambruknya demokrasi yang melahirkan institusi dan konstitusi itu.
Hal itu, menurut dia, yang menjadi salah satu faktor utama gagalnya upaya kudeta begitu cepat di Turki pada Jumat malam pekan lalu.
Pengamat politik asal Turki, Ersat Hurmuzlu, dalam artikelnya di harian Al Hayat edisi Rabu (20/7) menyebut, rakyat Turki turun ke jalan bukan berteriak menumbangkan pemerintah Erdogan, melainkan membela pemerintah Erdogan meskipun mereka banyak berbeda pendapat dengan Erdogan karena demokrasi bagi rakyat Turki sekarang adalah pilihan di atas segala-segalanya.
Hurmuzlu menuturkan, rakyat Turki sekarang, meskipun banyak yang tidak suka Erdogan, tetap menghormati proses demokrasi dan tetap mengakui Erdogan terpilih secara demokratis.
Karena itu, lanjutnya, pemandangan rakyat Turki nekat menghadang tank-tank pelaku kudeta dengan segala risikonya menunjukkan budaya demokrasi di Turki sudah mencapai puncak kemapanan.
Presiden Recep Tayyip Erdogan (Reuters/Yagiz Karahan)
Fethullah Gulen
Pengamat politik asal Arab Saudi, Khalid Al-Dakhil, dalam artikelnya pada harian Al Hayat edisi Minggu (17/7) mengatakan, gagalnya upaya kudeta di Turki menandakan lepas landasnya Turki menuju era demokrasi yang hakiki dan posisi militer yang tunduk kepada otoritas sipil seperti di negara-negara maju yang telah sangat mapan budaya demokrasinya.
Disokong ekonomi
Salah satu faktor utama puncak kemapanan demokrasi itu bisa dicapai Turki saat ini adalah didukung oleh kemajuan ekonomi dan kesejahteraan selama satu dekade terakhir.
Pemerintah Erdogan dalam 10 tahun terakhir ini berhasil menaikkan pendapatan per kapita penduduk Turki dari hanya 3.500 dollar AS pada tahun 2001 menjadi 11.000 dollar AS pada tahun 2014.
Pada era pemerintahan Erdogan, Turki berhasil masuk anggota 20 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia (G-20).
Pada tahun 2014, sekitar 40 juta turis asing mengunjungi Turki, khususnya kota Istanbul. Pendapatan devisa Turki dari industri wisata mencapai hampir 30 miliar dollar AS. Turki menduduki urutan keenam sebagai tujuan wisata paling populer di dunia.
Adapun Turkish Airlines dalam tiga tahun berturut-turut ini menjadi salah satu maskapai penerbangan terbaik di dunia.
Pada saat proses demokrasi di Turki mencapai puncak kemapanan itu, polarisasi masyarakat di negara itu, yang secara klasik terpilah antara Islamis dan sekularis, menjadi lebih bisa dikelola secara dewasa, modern, dan bijak. Polarisasi Islamis-sekularis saat ini tidak lagi terjebak oleh kepentingan sempit, seperti yang terjadi sejak tahun 1950-an hingga 1990-an.
Identitas negara dan rakyat Turki yang selama ini sering dilematis antara Eropa dan Asia atau antara Islamis dan sekuler menjadi cair di tengah kemapanan demokrasi itu.
Pemimpin dan rakyat Turki saat ini lebih bangga menyebut diri mereka sebagai masyarakat demokratis daripada menyebut masyarakat Islamis atau sekuler. Jargon demokrasi menjadi titik temu kaum Islamis dan sekuler di Turki terakhir ini.
Karena itu, kini menjadi sangat sempit celah, untuk tidak mengatakan tertutup, bagi gerakan melawan institusi dan konstitusi yang dilahirkan oleh proses demokrasi tersebut.
Karena itu pula, siapa pun penggerak upaya kudeta di Turki pekan lalu, baik Gulenis (jaringan ulama Fethullah Gulen) maupun sisa-sisa jaringan Ergenekon (jaringan rahasia yang terdiri dari militer, polisi, dan berbagai profesi lain yang merencanakan kudeta terhadap Erdogan pada tahun 2003 dan 2004), atau koalisi Gulenis-Ergenekon, sudah menjadi sejarah masa lalu yang tidak ada tempat lagi di hati rakyat Turki saat ini.
Itu sebabnya, upaya kudeta di Turki yang dianggap melawan institusi dan konstitusi itu cepat mendapat perlawanan rakyat dan akhirnya gagal.
Kompas, Minggu, 24 Juli 2016
No comments:
Post a Comment