Indonesia Membuang Makanan

Oleh AHMAD ARIF

JAKARTA, KOMPAS — Setiap orang di Indonesia rata-rata membuang 6 kilogram makanan per tahun sehingga total makanan yang terbuang mencapai 1,6 juta ton per tahun. Di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, total makanan yang dibuang mencapai 28 kilogram per orang per tahun, terbanyak berupa sayur dan buah-buahan. Ini menjadi ironis di tengah masih tingginya gizi buruk dan tengkes pada anak-anak Indonesia.

Ilustrasi sampah sisa makanan kondangan. Foto: Prabarini Kartika/kumparan

Jangan Membuang Makanan!

Oleh M PUTERI ROSALINA

Masih ingat dengan peringatan orang tua untuk selalu menghabiskan makanan yang kita santap di piring? Berbagai peringatan muncul dari orang tua. Seperti ”Ayo makanan dihabiskan, nanti ayamnya mati” atau ”Jangan membuang sebutir nasi, nanti nasinya nangis”. Saat itu, kita menuruti wejangan tersebut tanpa tahu artinya hingga membawa kebiasaan tersebut sampai dewasa.

Peringatan orang tua tersebut benar. Intinya, jangan pernah membuang makanan yang telah disediakan oleh orang tua dengan susah payah. Mitos ayam peliharaan akan mati karena zaman dulu ayam masih mahal harganya dan anak-anak umumnya memiliki ayam peliharaan. Juga dengan nasi yang menangis terkait dengan membuang berkat yang sudah didapat.

Dua orang petugas catering membersihkan sampah sisa makanan acara resepsi di Jatake, Kota Tangerang, Banten, Minggu (1/9/2019). (ANTARAFOTO/Fauzan)

Virus Korona dan Kegagapan Teologis

Fathorrahman Ghufron
Wakil Katib Syuriyah PWNU Yogyakarta; Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Pada 16 Maret 2020, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang tata kelola penyelenggaraan ibadah di tengah situasi pandemi Covid-19

Wilayah dengan sebaran virus korona sangat mengkhawatirkan boleh tidak melaksanakan shalat Jumat dan kegiatan ibadah lain secara berjemaah. Adapun orang yang sudah positif korona wajib hukumnya mengisolasi diri dan haram baginya untuk beribadah secara berjemaah atau jumatan di masjid atau mushala.

Bumi Relatif Tenang, Kondisi Cuaca Bergolak

Sebanyak 11.573 gempa bumi terekam di Indonesia sepanjang tahun 2019. Meski demikian, tak terjadi bencana geologi sebesar tahun-tahun sebelumnya. Korban jiwa, kehancuran, dan kerugian ekonomi lebih banyak diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi.

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, dari belasan ribu gempa bumi yang terjadi di Indonesia tahun ini, hanya 1.107 yang dirasakan. Sebanyak 344 gempa berkekuatan di atas M 5, dan 17 di antaranya menimbulkan kerusakan.

Nyamuk Mendeteksi Insektisida Melalui Kaki

Nyamuk memiliki kemampuan amat tinggi dalam beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, termasuk kekebalan terhadap insektisida. Kini para peneliti berhasil mengidentifikasi mekanisme yang membuat nyamuk penular malaria menjadi kebal terhadap insektisida. Spesies nyamuk Anopheles ini mampu mendeteksi racun melalui kakinya. Hasil kajian Victoria A Ingham dan tim dari Vector Biology, Liverpool School of Tropical Medicine, Inggris, ini dipublikasikan di jurnal Nature, 25 Desember 2019. Awalnya para peneliti mempelajari perilaku Anopheles gambiae dan Anopheles coluzzii, dua vektor malaria utama di Afrika Barat. Mereka menemukan populasi nyamuk yang resisten insektisida memiliki protein SAP2 di kakinya. "Kami menemukan mekanisme resistensi insektisida yang baru dan menyebabkan kelambu berpestisida kehilangan keampuhannya," kata Victoria Ingham, dalam rilis.

Kompas, Sabtu, 28 Desember 2019, halaman 10

Amblesan Tanah di Cekungan Bandung

Bandung, Kompas – Kawasan cekungan Bandung dibayangi potensi bencana alam yang dipicu penurunan permukaan tanah akibat kondisi alam dan ulah manusia yang tinggal di sekitarnya. Regulasi terkait tata ruang dan pembangunan di daerah-daerah amblesan tanah sangat dibutuhkan sebagai langkah mitigasi bencana.

Badan Geologi menyebutkan, sebagian kawasan cekungan Bandung berpotensi mengalami penurunan muka tanah dengan laju 15-20 sentimeter (cm) per tahun. Daerah itu meliputi Kecamatan Dayeuhkolot, Majalaya, Banjaran, dan Rancaekek di Kabupaten Bandung, serta di Kota Cimahi. Sementara amblesan antara 5-10 cm per tahun terjadi di Kecamatan Gedebage (Kota Bandung) serta Kecamatan Banjaran dan Rancaekek (Kabupaten Bandung).

Beginilah Tanda-Tanda Angin Puting Beliung

Puting beliung adalah fenomena angin kencang yang bentuknya berputar menyerupai belalai, keluar dari awan Cumulonimbus (CB), dan terjadi di daratan (jika terjadi di perairan dinamakan Water Spout). Namun, tidak semua awan CB dapat menimbulkan fenomena puting beliung, ada kondisi tertentu seperti ketika kondisi labilitas atmosfer yang melebihi ambang batas tertentu, yang mengindikasikan udara sangat tidak stabil.

Puting beliung di Dusun Terung Kulon, Keboharan, Krian, Sidoarjo tertangkap kamera, Rabu (15/2/2017). Foto: Somek Radisa/Suara Surabaya

Sampah Makanan: Langkah Sejumlah Negara Cegah Kemubaziran

Oleh ADITHYA RAMADHAN

Dari tahun ke tahun, populasi dunia kian bertambah. Kebutuhan akan pangan pun terus meningkat, padahal luas area pertanian kian menyusut. Ini satu masalah. Namun, ada problem lain yang juga krusial: tingginya makanan yang terbuang dan jadi sampah.

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memperkirakan, sepertiga makanan yang diproduksi di dunia untuk konsumsi manusia setiap tahun, atau sekitar 1,3 miliar ton, hilang karena menjadi sampah, bukan karena dikonsumsi. Mayoritas makanan itu adalah buah dan sayuran, termasuk umbi-umbian.

Di negara kaya, setiap tahun konsumen membuang 222 juta ton makanan atau hampir menyamai makanan yang diproduksi di Subsahara Afrika, yaitu 230 juta ton. Jika dihitung per kapita, setiap orang di Eropa dan Amerika Utara membuang 95-115 kilogram makanan setahun. Adapun orang di Subsahara Afrika, Asia Selatan, dan Asia Timur membuang 6-11 kilogram tiap tahun.

Kondisi Cuaca di Indonesia Beragam

Kondisi cuaca di Indonesia beragam. Pergerakan massa udara basah Madden-Julian Oscillation meningkatkan curah hujan di sebagian daerah, tetapi area lain memasuki kemarau.

Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua memiliki zona iklim ekuatorial dan dua puncak musim hujan, April dan Desember. Peningkatan hujan pada area ini dipengaruhi pergerakan massa udara basah Madden-Julian Oscillation di sepanjang khatulistiwa secara periodik dari barat ke timur.

Fenomena berbeda terjadi di Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Timur, yang beriklim monsunal dengan satu puncak musim hujan. Iklim monsunal dipengaruhi pergantian angin monsun dari Asia dan Australia.

Dikutip dari: Kondisi Cuaca Beragam, Kompas, Sabtu, 15 Juni 2019, halaman 10

Karang Makin Sekarat

Oleh ICHWAN SUSANTO

Tekanan lingkungan pada ekosistem terumbu karang kian berat. Mulai dari kekurangan oksigen, penipisan rangka, pemutihan, hingga penyakit akibat sampah plastik.

Hewan karang yang diperkirakan hidup sejak zaman purba kondisinya kian memprihatinkan. Mulai dari perubahan iklim akibat ulah manusia yang membawa penghangatan global hingga ketidakberadaban manusia yang tak bisa mengelola sampah ”modern”-nya semakin menekan kehidupan ekosistem karang.

Aru, Perahu Surga Keragaman Hayati

Oleh AHMAD ARIF

Sore itu, hutan hujan adat Desa Loran, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, masih menampakkan wajah purbanya. Pepohonan tumbuh menjulang dan merapat. Kulit batangnya dilapisi lumut dan berbagai jenis epifit. Sebagian lagi dibelit tanaman rambat, yang menjulur tinggi mencari cahaya. Cendawan tumbuh subur di batang yang melapuk karena usia.

Ancaman Nyata dari Nanoplastik

JAKARTA, KOMPAS — Sampah plastik yang terlepas ke lautan menimbulkan berbagai permasalahan baru. Selain plastik berukuran besar yang kerap ditemukan pada saluran pencernaan penyu dan paus, kini plastik ukuran nano pun menjadi ancaman besar bagi kehidupan kelas piramida makanan terbawah.

Larva kerang Pasifik (Crassostrea gigas) yang memakan nanopartikel polistirena (berpendar biru) (Cole dan Galloway, 2015)

Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Akbar Tahir, Sabtu (1/4) di Jakarta, mengatakan, plastik berukuran nano atau lebih kecil dari 300 mikrometer menyerupai plankton atau sumber makanan di perairan laut. Ia menunjukkan penelitian Nicolas Christian Ory dan kawan-kawan (2017) yang membuktikan ikan layang mengonsumsi plastik menyerupai copepod krustasea kecil berukuran 1-2 milimeter.

Pada tahun lalu, peneliti Inggris James Clark dan kawan-kawan menemukan nanoplastik dalam tubuh copepod. Kondisi tersebut bisa sangat membahayakan karena nanoplastik ini akan masuk dalam rantai makanan dan terakumulasi setelah copepod itu dimakan ikan yang berakhir di manusia.

Akbar mengatakan, plastik bisa menyerap dan mengandung bahan pencemar di laut sehingga merugikan kesehatan manusia. Bahan kimia berbahaya yang umum sebagai zat aditif dalam plastik, seperti Bisphenol-A (BPA), phthalates, polyaromatic hydrocarbons, dan bahan anti/pemadam api (flame retardants), memicu penyakit kanker, keguguran, dan sindrom autisme.

Dalam riset bersama Universitas Hasanuddin dan University of California Davis (2014 dan 2015), ditemukan plastik di saluran pencernaan ikan dan kerang di Makassar dan California AS. dari 10 ikan teri di Makassar, 4 ekor di antaranya memiliki mikroplastik di dalam pencernaannya. “Dari paus sampai teri sekarang ditemukan plastik. Ini sangat mengkhawatirkan,” katanya dalam diskusi Combating Marine Debris di @america yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Di California, plastik yang ditemukan kebanyakan berupa filamen yang diduga berasal dari cucian pakaian nilon. Sementara di Indonesia, plastik yang ditemukan berupa fragmentasi plastik.

Marta Muslin, penyedia jasa wisata di Komodo, Labuan Bajo, NTT, mengkhawatirkan destinasi yang dikunjungi 100.000 wisatawan tiap tahun itu terancam sampah. Selain di kota, sampah plastik juga ditemuinya saat mendampingi pengunjung menyelam ataupun tracking melihat komodo. Ia bersama dive operator setempat melakukan aksi bersih sampah sebagai sosialisasi dan edukasi bagi warga.(ICH)

Kompas, Minggu, 2 April 2017

Negara Versus Freeport

Oleh SITI MAIMUNAH

Setelah skandal “Papa Minta Saham”, PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia kembali berbalas pantung. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini mengumumkan force majeur pada 17 Januari 2017 untuk menekan Indonesia agar terhindar dari kewajiban pengolahan dan pemurnian di smelter dalam negeri dan mengubah kontrak karya sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Penandatanganan kontrak pengelolaan tambang antara Freeport dengan pemerintah Indonesia, 1967. (ANP)

Padahal, telah berulang kali Pemerintah Indonesia mengubah peraturannya sendiri karena gagal memaksa PT Freeport Indonesia patuh. Freeport juga tak malu-malu menggunakan cara memperhadapkan buruh sebagai bidak menghadapi pemerintah lewat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Sudah waktunya taktik seperti itu diakhiri.

Kontrak karya Freeport sudah berumur setengah abad, ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 1967 sebelum UU Pertambangan Indonesia disahkan, bahkan sebelum penentuan pendapat rakyat Papua berlangsung. KK ini mewariskan luka mendalam bagi Indonesia dan rakyat Papua.

Model kontrak karya Freeport yang diadopsi dalam UU Nomor 11 Tahun 1967 tak hanya membuat Indonesia memberikan pelayanan luar biasa kepada investasi asing. Model kontrak itu juga mewariskan kasus-kasus pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan di sekitar tambang, seperti di sekitar tambah Rio Tinto, Newmont, Newcrest, dan Inco/Vale di Kalimantan, Sulawesi, Sumbawa, dan Halmahera.

Bagi rakyat Papua–pemilik sebenarnya cebakan emas terkaya di dunia itu–kehadiran PT Freeport Indonesia bagai pisau bedah yang memutus ikatan orang Papua dengan alamnya dan pintu terjadinya pelanggaran HAM. Pada 1972 dan 1977, lebih dari 1.000 orang Amungme meninggal karena kekerasan (Elsham Papua, 2003).

Australian Council for Overseas Aid (1995) melaporkan kasus-kasus pembunuhan dan penghilangan paksa oleh militer terhadap puluhan warga asli Papua di sekitar tambah PT Freeport Indonesia sepanjang 1994-1995. Kucuran dana keamanan PT Freeport Indonesia untuk kepolisian dan TNI–sekitar Rp 711 miliar sepanjang 2001-2010 (Indonesia Corruption Watch, 2011) membuat kawasan itu menjadi ajang kekerasan dan bisnis militer.

Selamatkan Papua, bukan Freeport

Meskipun kehadiran Freeport menjadi sumber ketidakpuasan rakyat Papua dan Indonesia, sistem pemerintahan oligarki dan korup negeri ini memungkinkan korporasi internasional berkuasa dan mendapat keuntungan di atas keselamatan rakyat dan lingkungan. Salah satunya dengan mengubah peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup demi kepentingan korporasi tambang.

Kondisi permukaan tambang PT Freeport Indonesia. (Richard Erari)

Pertama, pembuangan limbah. Hasil kajian dampak lingkungan hidup pertambangan PT Freeport Indonesia menemukan, limbah tailing telah merusak 36.000 hektar kawasan Sungai Ajkwa sepanjang 60 kilometer ke arah laut (Walhi, 2006). Angka padatan tersuspensi total (TSS) limbah tailing pada beberapa lokasi dalam kurun September-Desember 2010 mencapai 18 kali di atas ambang baku mutu yang diperkenankan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004.

Namun, PT Freeport Indonesia lolos dari jerat hukum karena Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 431 Tahun 2008 yang membolehkan perusahaan membuang tailing dengan TSS hingga 45 kali ambang baku mutu yang diperkenankan.

Kedua, PT Freeport Indonesia dibiarkan merusak sungai-sungai dan laut untuk pembuangan limbah dan menggunakan air permukaan Sungai Aghawagon, Otomona, Ajkwa, Minajerwi, dan Aimoe untuk pengangkutan dan pengendapan tailing tambang tanpa membayar pajak. Pemerintah Provinsi Papua menyatakan, PT Freeport Indonesia menunggak pajak pemanfaatan sungai dan air permukaan Rp 32,4 triliun sejak 1991 hingga 2013.

Ketiga, pada 2004 pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, PT Freeport Indonesia bersama 12 perusahaan tambang lainnya berhasil memotori pemerintah dengan restu DPR Senayan untuk mengubah UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

UU yang semula melarang tambang terbuka di hutan lindung ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang mengizinkan 13 perusahaan menambang terbuka seluas hampir satu juta hektar hutan lindung, termasuk 10.000 hektar di antaranya di kawasan konsesi PT Freeport Indonesia.

Keempat, pada Februari 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, audit lingkungan terakhir pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia adalah 25 tahun lalu, sementara pengawasan tahunan dihentikan pada 2011. Padahal, sejak pertengahan 2016, PT Freeport Indonesia memperluas tanggul limbah tailing yang justru mengancam Sungai Tipuka (Jatam, 2017).

Hampir setiap tahun, konflik akibat ketidakpuasan terhadap PT Freeport Indonesia muncul di permukaan. Terakhir, perusahaan ini tak mau mematuhi UU Minerba. Lagi, pemerintah pasang badan agar PT Freeport Indonesia tidak melanggar UU. Keluarlah PP Nomor 1 Tahun 2014 yang memungkinkan PT Freeport Indonesia mengundurkan kewajiban pembangunan smelter hingga Januari 2017.

Disusul Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2016 yang mengubah Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2014 yang memerintahkan PT Freeport Indonesia membangun pabriknya hingga 60 persen sebelum boleh mengekspor konsentrat. PT Freeport Indonesia membalasnya dengan ancaman pengadilan arbitrase.

Tak usah terlalu khawatir dibawa ke arbitrase internasional. Presiden Joko Widodo dengan Nawacitanya memiliki modal sosial dan politik cukup kuat untuk menangani kasus PT Freeport Indonesia dengan cara yang berbeda, lebih bermartabat, dan adil bagi Papua dan rakyat Indonesia. Sudah waktunya melakukan penegakan hukum tanpa kecuali. Bukan sebatas negosiasi bentuk perizinan, pembangunan smelter ataupun divestasi saham.

Tambang Freeport hampir setengah abad, kini waktunya menunjukkan kuasa Indonesia di atas Freeport.

SITI MAIMUNAH

Peneliti Sajogyo Institute

Kompas, Sabtu, 18 Maret 2017

Lahan Kritis Terus Bertambah

JAKARTA, KOMPAS ━ Terus bertambahnya lahan kritis, terutama di daerah aliran sungai, menjadi penyebab utama banjir yang makin kerap terjadi, terutama di Pulau Jawa yang kondisi ekologinya telah mencapai fase kritis. Apalagi, tren pembangunan saat ini mengabaikan daya dukung lingkungan, bahkan cenderung menambah lahan kritis.

Salah satu indikasi bahwa rentetan banjir akhir-akhir ini akibat daerah aliran sungai (DAS) kritis adalah curah hujan saat ini relatif normal. Berdasarkan data Badan Meteorologi , Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan saat ini berada di bawah nilai klimatologis atau nilai rata-rata dalam 30 tahun terakhir.

“Cuaca hanya pemicu, faktor utama bencana ini saya percaya tetap kerusakan lahan dan daerah aliran sungai,” kata Direktur Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan, Jumat (17/2), di Jakarta.

Hingga kemarin, banjir melanda sejumlah daerah dan cenderung semakin luas, genangan juga semakin tinggi dan lama. Di Jawa Tengah, sekitar 5.000 warga mengungsi akibat banjir yang melanda enam desa di Kabupaten Brebes sejak Kamis (16/2) sore. Kemarin, ketinggian banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Pemali di enam titik ini masih mencapai 1 meter di sejumlah lokasi. Selain permukiman warga, ratusan hektar sawah juga terendam hingga 40 sentimeter.

Kepala Badan Penanggulanan Bencana Daerah Brebes Eko Andalas mengatakan, banjir ini besar dan tak terduga. Penanggulangan sementara membuat tanggul darurat dari tumpukan karung berisi tanah dan pasir. “Untuk jangka panjang melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan dinas pengelolaan sumber daya air,” katanya.

Di Jawa Timur, luapan Kali Lamong menggenangi 11 desa di tiga kecamatan di Kabupaten Gresik. Ketinggian genangan di jalan-jalan desa berkisar 40-70 cm. Banjir ini diduga dipicu perubahan tata guna lahan. Banyak lahan sawah dan tambak diuruk dan dijadikan perumahan.

Perubahan tata guna lahan diduga menjadi pemicu utama banjir besar di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu. Lilik mengatakan, terdapat pembukaan hutan yang masif setelah reformasi 1998 dan digantikan tanaman sayur di kawasan hulu. Pada saat bersamaan, laju penyempitan badan sungai dari 1 meter pada Februari 2013 menjadi 7 meter November 2013. Banjir bandang di Garut pada September 2016 juga disebabkan kerusakan daerah tangkapan air dan penyempitan aliran Sungai Cimanuk.

“Laju penambahan lahan kritis semakin tinggi dan terjadi di semua wilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Di Aceh, misalnya, pada 2006 lahan sangat kritis hanya 67.000 hektar, tetapi pada 2012 mencapai 121.000 hektar. Pada 2006, di Jawa Tengah lahan kritis 9.000 hektar dan pada 2012 menjadi 10.000 hektar,” kata Lilik.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hilman Nugroho mengatakan, luas lahan kritis di Indonesia saat ini 24,3 juta hektar dari total luas daratan di Indonesia 190 juta hektar.

Kepentingan ekonomi

Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor Hariadi Kartodiharjo mengatakan, tren berkurangnya tutupan hutan seiring meluasnya lahan kritis. Ini konsekuensi kebijakan pembangunan yang hanya mementingkan aspek ekonomi dan mengabaikan daya dukung lingkungan. Padahal, pengabaikan ekologi ini terbukti sangat merugikan.

Kerugian itu, kata Hariadi, bukan hanya disebabkan banjir rutin yang semakin luas, melainkan juga nilai ekonomi yang hilang akibat pembalakan liar, kebakaran, tambang, kebun di kawasan hutan, dan kerusakan lahan. “Berdasarkan kajian Bappenas terbaru, kerugian akibat kerusakan hutan dan hilangnya keragaman hayati secara nasional pada tahun 2013 mencapai Rp 642 triliun,” kata Hariadi.

Meskipun kerugian bencana sangat tinggi, katanya, faktor risiko tak pernah dimasukkan dalam skema investasi pembangunan. Akhir Oktober 2015, Hariadi dan sejumlah akademisi membuat petisi kepada Presiden Joko Widodo agar memperhatikan krisis ekologi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa yang sudah mencapai fase kritis.

Bencana hidrometeorologi yang kian intensif ini, menurut Hariadi, merupakan salah satu indikasi kehancuran ekologi. Data Indeks Risiko Bencana yang disusun BNPB beberapa tahun terakhir selalu menempatkan Jawa sebagai pulau paling rentan bencana jenis ini.

Dari 118 kabupaten/kota di Jawa, sebanyak 94 daerah memiliki risiko banjir sangat tinggi. Adapun 110 dari 118 kabupaten/kota berisiko mengalami kekeringan. Jika tidak ada perubahan paradigma pembangunan, kata Hariadi, kerugian akibat bencana akan semakin tinggi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, banjir di beberapa daerah akhir-akhir ini dipicu lahan kritis yang semakin luas. Banjir di Jakarta, misalnya, selain faktor cuaca dan tersumbatnya drainase, juga dipicu kondisi DAS Ciliwung yang tutupan lahannya kurang dari 15 persen. Seharusnya, tutupan DAS Ciliwung minimal 30 persen.

Salah satu upaya KLHK, katanya, adalah penghijauan di DAS Ciliwung dan Citarum pada 2016. Di DAS Cimanuk dan Citarum juga akan dilakukan penghijauan besar-besaran. “Di DAS lain di Indonesia juga dilakukan, tetapi terbatas anggaran,” katanya. (AIK/ACI/NIK/KRN/DIT/RWN/ODY/SON)

Kompas, Sabtu, 18 Februari 2017

Pemutihan Terumbu Karang Terus Meluas

JAKARTA, KOMPAS — Pemutihan karang melanda sekitar dua pertiga terumbu karang di Indonesia sepanjang tahun 2016. Kombinasi El Nino dan pemanasan global penyebab utamanya, selain faktor antropogenik rusaknya kawasan perairan.

“Kawasan terbanyak pemutihan karang adalah Nusa Tenggara, Bali, dan selatan Jawa. Juga di Sumatera, seperti Mentawai, Nias, Tapanuli Tengah, serta perairan Sulawesi dan Kalimantan,” kata M Abrar, peneliti terumbu karang pada Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Jumat (20/1). Mayoritas karang itu kemudian mati.

Pemantauan di beberapa lokasi, kata Abrar, terjadi penurunan tutupan karang 10-40 persen. “Terjadi hampir di semua kedalaman. Bahkan, sampai kedalaman 25 meter,” ujarnya.

Seperti dilaporkan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), suhu Bumi tahun 2015 dan 2016 mencapai kenaikan tertinggi, yaitu 1,1 derajat celsius dibandingkan periode prarevolusi industri (1850-1899). Itu diikuti kenaikan suhu air laut. “Pemutihan hingga kedalaman 25 meter menunjukkan kenaikan suhu ekstrem di laut tak hanya permukaan,” ujarnya.

Sejumlah penelitian menyebutka, terumbu karang sensitif perubahan lingkungan dan suhu air. Pemutihan karang menandai hilangnya alga simbiotiknya, zooxanthellae. Tanpa pigmen warna itu, karang tak bisa hidup lama.

Karang cenderung memutih jika suhu meningkat tajam dalam waktu singkat atau meningkat perlahan-lahan. Perubahan salinitas tiba-tiba, kekurangan cahaya lama, dan penyakit juga bisa menyebabkan kematian karang.

Semakin intens

Ketua Kelompok Kebijakan Perubahan Iklim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Anastasia Kuswardhani mengatakan, laporan terjadinya pemutihan karang sepanjang tahun 2016 memang banyak. “Kami masih mengkaji karena perubahan iklim atau lebih faktor antropogenik atau kerusakan lingkungan lokal,” kata dia.

Pemantauan perubahan suhu laut di lokasi pemutihan karang belum ada dalam rentang waktu panjang. “Pendataan baru dilakukan sehingga sulit menyimpulkan apakah ini dampak perubahan iklim,” ujarnya.

Baru-baru ini, Australia melaporkan pemutihan koral hingga 93 persen di Great Barrier Reef, ekosistem koral terluas di dunia, 300.000 kilometer persegi yang ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO. “Perairan Australia lebih rentan terdampak perubahan iklim. Di Indonesia memang ada tren kenaikan suhu air laut, tetapi lebih stabil dibandingkan negara lain, seperti Australia,” kata Anastasia.

Menurut Anastasia, penyebab pemutihan terumbu karang tak hanya perubahan suhu, tetapi banyak faktor manusia, seperti sedimentasi, polusi, dan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Di Raja Ampat, Papua Barat, keragaman terumbu karang terkaya di dunia selamat dari pemutihan tahun 2016.

Koordinator Program Pengawasan dan Evaluasi The Nature Conservancy Raja Ampat Awaludinnoer mengatakan, “Raja Ampat memang dapat dua kali peringatan NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) tentang ancaman pemutihan karang. Namun, tak terjadi. Saya kira faktor pengelolaan lingkungan turut menyelamatkan di Raja Ampat,” tuturnya.

Meski demikian, tren kenaikan suhu perairan tetap bisa berdampak di Raja Ampat. “Ada kecenderungan pemutihan karang  di Indonesia kian sering dan meluas,” ujarnya. (AIK)

Kompas, Sabtu, 21 Januari 2017

Suhu Indonesia Terus Naik

JAKARTA, KOMPAS — Selaras dengan rekor tahun 2016 sebagai tahun terpanas global sepanjang sejarah, suhu rata-rata di Indonesia konsisten meningkat. Dengan tidak adanya El Nino seperti pada 2015, pecahnya rekor tahun terpanas di 2016 menunjukkan efek gas rumah kaca sebagai pemeran utama kenaikan suhu.

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu rata-rata Indonesia pada 2016 lebih tinggi 1,2 derajat celsius dibandingkan normalnya, berdasar rata-rata suhu 1981-2010. Itu melampaui rata-rata anomali suhu 2015 sebesar 1 derajat celsius dibandingkan normalnya.

Di sisi lain, Indonesia tahun 2016 tak seperti 2015 yang dilanda kekeringan karena El Nino, fenomena menghangatnya suhu muka laut Samudra Pasifik area khatulistiwa, yang memicu curah hujan minim. “Berarti, efek gas rumah kaca (GRK) paling berpengaruh membuat rekor suhu terpanas selalu pecah dari tahun ke tahun,” kata Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklom BMKG Dodo Gunawan, Jumat (20/1).

Dodo mencontohkan, kadar karbon dioksida di atmosfer Jakarta, Jumat kemarin, menembus angka 450 bagian per sejuta (ppm), yang berarti ada 450 molekul karbon dioksida per 1 juta molekul atmosfer. Dalam konteks perubahan iklim, jika volume gas rumah kaca secara global mencapai 450 ppm, suhu bumi bertambah 2 derajat celsius.

Emisi gas karbon di wilayah barat Indonesia melalui pengukuran di Stasiun Pemantau Atmosfer Global (GAW) Bukit Kototabang, Sumatera Barat, pun menunjukkan tren peningkatan dan belum ada tanda-tanda stabil di angka tertentu. Dodo menuturkan, kadar CO2 pada 2004 terpantau masih pada kisaran angka 370-an ppm, kemudian pada 2016 di kisaran 390 ppm.

Dari data anomali suhu pada 2016, provinsi dengan kenaikan suhu tertinggi, yaitu Yogyakarta, mencapai 2,5 derajat celsius dibandingkan normalnya, disusul Bali (2 derajat celsius).

Karena itu, kata Dodo, salah satu strategi memitigasi kenaikan suhu adalah menekan emisi GRK lewat penyesuaian pada aktivitas sehari-hari. Gas rumah kaca berdampak lebih besar dibandingkan fenomena alam semacam El Nino, tetapi sekaligus yang paling bisa diintervensi manusia.

Indonesia berjanji menurunkan emisi GRK hingga 29 persen dibandingkan kondisi tanpa intervensi pada 2030. Dengan kerja sama luar negeri, pemerintah siap menurunkan 41 persen.

Menanggapi itu, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Nur Masripatin mengatakan, pemerintah menggalakkan mitigasi pengurangan emisi, terutama di sektor energi dan penggunaan lahan. (JOG)

Kompas, Sabtu, 21 Januari 2017

2016, Tahun Terpanas di Bumi

JAKARTA, KOMPAS ━ Tahun 2016 dinobatkan sebagai terpanas dengan rekor baru dalam kenaikan suhu global yang mencapai 0.86 derajat celsius dibandingkan rata-rata periode referensi tahun 1961-1990. Kenaikan suhu bumi secara progresif itu turut memicu penyimpangan pola cuaca yang kian kerap.

Kejadian cuaca berat terjadi selama 2016, termasuk Topan Matthew. Frekuensi dan magnitudo gejala alam ini semakin tinggi. (Reuters/Logan Abassi)

Kenaikan suhu global itu dilaporkan World Meteorological Organization (WMO), seperti disebut peneliti cuaca dan iklim ekstrem BMKG, Siswanto, Jumat (6/1). “Kenaikan suhu ini melampaui rekor lama tahun 2015 yang tercatat setinggi 0,77 celsius,” katanya.

Kenaikan temperatur global terpantau progresif dalam periode panjang dengan fluktuasi kenaikan mengikuti variabel iklim, terutama pengaruh El Nino dan La Nina. “Kejadian Super El Nino yang menguat sejak paruh ketiga 2015 hingga pertengahan 2016 telah melesatkan suhu global lebih panas 0,2 derajat celsius dari rekor 2015,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BMKG Andi Eka Sakya mengatakan, kenaikan suhu global memicu perubahan iklim. Dampak ikutannya frekuensi penyimpangan pola cuaca kian tinggi dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.

Kenaikan suhu atmosfer, kata Siswanto, juga diikuti menghangatnya temperatur laut global secara progresif. Pada November 2016, kenaikan suhu perairan laut mencapai 0,76 derajat celsius dibanding 30 tahun sebelumnya. Pada 2015, kenaikan suhu perairan global 0,73 derajat celsius dan pada 2010 kenaikannya 0,57 derajat celsius, juga dibandingkan 30 tahun sebelumnya.

Kepala Laboratorium Data Laut dan Pesisir, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Widodo Setiyo Pranowo mengatakan, kenaikan suhu di permukaan laut saat ini kemungkinan menyebar vertikal ke lapisan lebih dalam. Itu menyebabkan kenaikan suhu laut melambat sejak 2009, tetapi progresif.

Jika kondisi ini berlanjut, ia khawatir akan terjadi fenomena pembalikan arus utama samudra di dunia. Dampaknya besar, termasuk pada kematian terumbu karang dan kehidupan ikan.

Lemuru menghilang

Dari dinamika cuaca di tahun 2016 ini saja, kata Widodo, telah terjadi dampak signifikan di sektor perikanan. “Ikan spesies lemuru (Sardinella lemuru) menghilang dari habitatnya di Selat Bali. ini seperti yang terjadi tahun 2010,” katanya.

Di sisi lain, banyak hujan sepanjang 2016 juga menyebabkan perairan pesisir menurun salinitasnya sehingga berpengaruh pada fisiologis ikan budidaya tambak. “Produksi telur beberapa jenis ikan dan anakannya berkurang daya tahan tubuhnya akibat perubahan lingkungan sehingga ikan yang bisa tumbuh besar sedikit,” ujarnya.

Terkait kenaikan suhu di Jakarta, Siswanto menemukan kenaikan suhu rata-rata 1,6 derajat celsius dalam 135 tahun. Penelitian yang dipublikasikan di International Journal of Climatology tahun 2016 itu menggunakan pengukuran data suhu Jakarta periode 1866-2012.

“Kenaikan suhu Jakarta ini melampaui laju naiknya temperatur global yang hanya 0,85 derajat celsius,” katanya. Adapun pengukuran tahun 2015, kenaikan suhu Jakarta bahkan sudah mencapai 1,8 derajat celsius.

Suhu maksimum siang hari di Jakarta tertinggi tahun 2016 tercatat 37,6 derajat celsius pada 1 Juli 2016. (AIK)

Kompas, Sabtu, 7 Januari 2017

Memitigasi Bahaya dari Langit-Bumi

Oleh AHMAD ARIF

Gempa di Pidie Jaya, Aceh, pada 7 Desember 2016 di zona yang belum terpetakan menambah panjang kerentanan negeri ini. Adapun cuaca meluaskan skala dan frekuensi banjir-longsor.

Situasi bangunan pondok pesantren di bawah Lembaga Pendidikan Islam Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah roboh akibat gempa di Samalanga, Kabupaten Bireun, Aceh, Sabtu (10/12/2016). (Kompas.com/Garry Andrew Lotulung)

Sekalipun gempa dan gejolak hidrometeorologi itu fenomena alam tak terhindarkan, bencana adalah proses kebudayaan.

Berdasarkan data BNPB, jumlah kejadian bencana tahun 2016 tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Daerah bencana juga meluas dengan kerugian ekonomi setidaknya Rp 30 triliun. Gempa dan hidrometeorologi, utamanya banjir dan longsor, paling dominan.

Sebagian bencana terjadi di zona langganan, misalnya banjir di Jakarta, Tangerang, Bekasi, hulu Citarum di Kabupaten Bandung, hingga banjir di Bengawan Solo meliputi Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik.

Namun, di luar zona langganan itu muncul daerah-daerah baru. Beberapa bencana di luar zona yang diperkirakan itu, misalnya banjir di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, pada Februari 2016, yang terparah di daerah itu dalam 30 tahun terakhir.

Demikian juga banjir di Kota Bandung, gempa di Pidie Jaya, hingga banjir besar di Bima merupakan anomali. Semua data ini menunjukkan, daerah rawan bencana kian meluas.

Hidrometeorologi

Banjir di Kota Bima, Pulau Sumbawa, NTB, sejak Kamis (22/12), contoh nyata kondisi cuaca yang kian tak ramah. Berdasarkan data BMKG, curah hujan di Plampang, Pulau Sumbawa, mencapai 208 mm per hari. Itu sangat tinggi, tertinggi dalam sejarah curah hujan di wilayah itu.

Proses evakuasi korban banjir Bima, NTB, Rabu (21/12/2016). (Kompas.com/ foto dokumentasi Badan SAR Mataram)

Mobil terbalik di salah satu ruas jalan di Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (10/2/2016). Kelurahan Bintang adalah salah satu kawasan paling parah yang dilanda banjir. (Kompas/Rhama Purna Jati)

Warga menggunakan perahu melewati hunian yang terendam banjir luapan Sungai Kampar di Desa Kemang Indah, Kabupaten Kampar, Riau, Kamis (11/2/2016). (Kompas/Syahnan Rangkuti)

Warga melintasi Jalan Raya Dayeuhkolot-Banjaran, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang lumpuh terendam banjir, Minggu (13/3/2016). Selain merendam ribuan rumah warga di sejumlah kecamatan, banjir akibat luapan Sungai Citarum ini melumpuhkan akses Dayuehkolot-Banjaran sehingga perekonomian warga pun terganggu. (Kompas/Rony Ariyanto Nugroho)

Petugas dari DPPK Kota Bandung saat melakukan evakuasi bangkai mobil Grand Livina di Sungai Citepus, Jalan Pasirkoja, Bandung. Mobil tersebut hanyut sejauh 1 kilometer terbawa banjir yang terjadi sehari sebelumnya, Senin (24/10/2016). (Kompas.com/Dendi Ramdhani)

Tak hanya di Sumbawa, wilayah Bali juga dilanda hujan ekstrem, seperti Buleleng dengan 192 mm per hari, Karangasem 103,5 mm per hari, dan Tabanan 249 mm per hari.

Munculnya siklon tropis Yvette di Samudra Hindia, 653 kilometer selatan Denpasar, diduga kuat pemicu hujan deras yang masih akan terjadi tiga hari ke depan. Indonesia memang relatif aman dari dampak langsung siklon tropis karena rute edarnya menjauhi khatulistiwa. Namun, dampak tak langsung berupa cuaca buruk kian serius. Beberapa peneliti, seperti Emanuel (2005), mendokumentasikan bukti data observasi bahwa daya kuat badai tropis meningkat. Itu ditunjukkan oleh integral kolom kecepatan angin terhadap waktu saat melintas daerah Samudra Pasifik Barat dan Atlantik terentang 50 tahun terakhir.

Penguatan topan tropis itu hanya satu masalah yang diduga dibangkitkan perubahan iklim. Perubahan cuaca juga berubah. Beberapa kali banjir dan longsor di Jawa, Juni-September 2016, terjadi saat kemarau.

Berdasarkan catatan Kompas, Juni-September 2016, terjadi banjir dan longsor di Purworejo, Kebumen, dan terakhir di Garut dengan korban 100 jiwa lebih. Padahal, Juni hingga September, biasanya masuk kemarau.

Riset peneliti BMKG, Siswanto (2015), menemukan perubahan suhu dan curah hujan di Jakarta dalam 130 tahun. Disebutkan, ada kenaikan suhu rata-rata 1,6 derajat celsius tahun 1997 saat super El Nino. Setelahnya, cenderung turun-naik. Kenaikan itu melampaui kenaikan suhu global yang hanya 0,85 derajat celsius.

Perubahan iklim itu yang diduga memengaruhi berkurangnya jumlah hari hujan periode 1866-2010. Namun, proporsi curah hujan ekstrem melebihi 50 mm per hari terhadap total hujan tahunan naik signifikan.

Dengan pola cuaca seperti itu, tak heran jika bencana hidrometeorologi mendominasi total bencana di Indonesia. Tahun ini, lebih dari 90 persen merupakan bencana hidrometeorologi. Jenis bencana terbanyak banjir (713 kejadian), puting beliung (608), dan tanah longsor (552).

Lokasi longsor di desa Desa Donoranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Minggu (19/6/2016)

Warga bersama personil TNI dan polisi bersama-sama melakukan evakuasi korban longsor di Desa Karangrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (19/6/2016). Longsor terjadi pada Sabtu (18/6/2016) malam. (Kompas/Regina Rukmorini)

Suasana pemukiman warga yang tersapu banjir bandang Sungai Cimanuk di Desa Haur Panggung, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (22/9/2016). Banjir bandang luapan terjadi pada Selasa (20/9/2016) sekitar pukul 23.00. (Kompas/Rony Ariyanto Nugroho)

Gempa bumi

Sekalipun frekuensinya relatif rendah, gempa masih menjadi ancaman mematikan. Dari 5.357 gempa yang terdeteksi BMKG sepanjang 2016, sebanyak 12 kejadian di antaranya merusak. Jika dilihat yang terkuat, gempa pada 2 Maret 2016 yang terjadi di bawah laut Samudra Hindia dengan kekuatan M 7,8.

Dari aspek dampak, gempa Pidie Jaya paling menyita perhatian. Gempa M 6,5 pada Rabu (7/12) itu sebenarnya bukan terkuat tahun ini, tetapi menimbulkan kerusakan dan korban jiwa terbanyak. Total kerugian Rp 1,9 triliun serta korban tewas 104 orang dan luka berat 268 orang.

Masih ada perdebatan soal sumber pembangkit gempa Pidie Jaya. namun, mayoritas ahli menyepakati terjadi di zona belum terpetakan. Pusat gempa itu tidak ada di Peta Bahaya Gempa Bumi Nasional versi Standar Nasional Indonesia 2010.

Bahkan, gempa itu belum ada di draf peta SNI baru yang akan diluncurkan Desember ini. Para ahli yang tergabung dalam Pusat Studi Gempa Bumi Nasional (PuSGeN) merevisi drafnya, salah satunya dengan memasukkan data gempa tersebut. Nama sesar Pidie Jaya disiapkan untuk menamai zona kegempaan baru ini.

Kita jelas tak bisa mengubah sumber bencana. Jika laju perubahan iklim tak terhentikan, intensitas cuaca ekstrem kemungkinan meningkat. Gempa akan terus terjadi selama lempeng bumi terus bergerak.

Namun, bencana apa pun bisa dikurangi dampak kerusakan dan korban jiwanya. Syaratnya, tata kelola lingkungan dan tata ruang berbasis risiko menjadi arus utama. Tak ada cara lain.

Kompas, Sabtu, 24 Desember 2016