Sunday, 13 April 2014

Caleg Gagal

Seperti yang sudah diduga, setelah pemilu calon legislatif akan banyak orang yang memerlukan penanganan medis akibat masalah psikologis. Berikut kutipan artikel Kompas (12/4) mengenai caleg depresi:
Praktik politik kotor dan sistem politik berbiaya mahal terbukti menjungkirbalikkan akal. Tujuh calon anggota legislative di Cirebon, Jawa Barat, bahkan perlu pergi ke paranormal untuk menenangkan diri dan menghindari rasa malu akibat kalah dalam pemilu. Ratusan juta uang mereka raib dalam perhelatan pesta demokrasi itu.
151498079p.jpg
(Kontan/Benny Rachmadi)
Rasa kecut dialami Witarsa Winata (33), kader Partai Demokrat yang menghabiskan Rp 250 juta untuk mengusung istrinya, Nur Asiyah Jamil (35), dalam Pemilu 2014. Istrinya maju sebagai caleg untuk DPRD Jawa Barat di daerah pemilihan Kota/Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu.
“Saya menghabiskan uang tabungan untuk mengusung istri maju dalam pemilu. Tidak tahunya mesin partai tidak berjalan dan partai kami perolehan suaranya hancur. Saya sudah habis Rp 250 juta untuk biaya pembuatan kartu nama, poster, dan pertemuan-pertemuan dengan tim sukses maupun konstituen. Uang sudah habis semuanya,” ujar Witarsa.
Jumat (11/4) siang itu, ia duduk-duduk di depan layar televisi di Pondok Al-Busthomi, memantau perkembangan terkini hitung cepat Pemilu 2014. Dua telepon seluler Witarsa terus bordering. Namun, matanya hanya melirik sejenak pada ponsel tersebut, lalu mendiamkan saja. “Ini kawan-kawan saya dari tim sukses. Sudahlah biar saja. Saya pusing,” katanya.
Baru Jumat ini Witarsa bangkit dari kamarnya di padepokan. Dua hari sebelumnya, warga Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, itu meraung-raung, memegangi jidatnya, karena pusing dan ketakutan memikirkan nasibnya. Uang Rp 250 juta yang dikeluarkan untuk biaya pencalonan istrinya itu sebagian adalah pinjaman dari keluarga dan kenalannya. Mengetahui hasil pemilu bagi istri dan partainya ternyata jeblok, Witara tak kuasa menahan tekanan batin.
Istri Witarsa, Nur Asiyah Jamil, diungsikan ke sebuah pondok di daerah Cilincing, Jakarta. Suami-istri itu sama-sama tertekan menyaksikan hasil hitung sementara Pemilu 2014.
Witarsa merasa dibodohi oleh sistem Pemilu 2014. Pertarungan antarcaleg sangat banal dan sadis. “Di dapil saya, uang Rp 250 juta itu kecil. Ada caleg yang mengeluarkan sampai Rp 750 juta untuk biaya pemilu. Bayangkan jika suara mereka ternyata juga hancur dan uang lenyap sia-sia,” tuturnya.
Ia kesal dengan praktik politik uang yang mengakibatkan konstituen cenderung “mata duitan” sehingga mau tidak mau caleg lain harus mengeluarkan duit bagi mereka. Modal pas-pasan memaksa caleg semacam istri Witarsa untuk pinjam sana-sini. Tabungannya dari usaha jual beli sepeda motor pun amblas.
Ia juga mengaku diperalat konstituen. “Saya kecewa dengan konstituen yang menerima uang. Sebab, setelah menerima uang, mereka belum tentu mencoblos caleg yang memberikan uang. Ya, mereka ini pinter-pinter sekarang,” ujarnya.
Sejumlah warga di Cirebon pun mengaku menerima uang suap dari caleg. “Saya mendapatkan Rp 60.000 dari satu caleg DPRD Kabupaten Cirebon dan satu calon anggota DPD. Anggota tim sukses mereka memberikan uang itu kemarin (Selasa),” ujar Raharjo (33), warga Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon.
Ia melanjutkan, “Uang boleh diterima, tetapi soal memilih di bilik suara ya dikembalikan kepada pilihan masing-masing.”
Ujang Busthomi, pemilik Pondok Al-Busthomi, menyebutkan setelah  pengumuman hasil pemilu, makin banyak caleg yang ingin ditenangkan pikirannya. Tahun 2009, ia merawat 67 caleg depresi. Pemilu tahun ini kemungkinan jumlah caleg yang depresi itu bertambah, terutama setelah melihat banyak partai besar yang suaranya anjlok.
Caleg-caleg yang stres dan meminta bantuan kepada Busthomi biasanya datang di malam hari. Mereka malu jika diketahui publik. Angan-angan untuk duduk di kursi empuk lenyap, tinggal malu dan kehilangan yang besar. Kalah segala-galanya.
Caleg yang ditanganinya umumnya mengeluhkan utang, kerja tim sukses yang tidak optimal, mesin partai yang tidak mendukung, sampai konstituen yang “pintar”.
“Ada caleg yang menyebar amplop sampai 1.500 buah, tetapi suaranya hanya 230. Ada yang menyebar 700 amplop, tetapi raihannya cuma 99 suara. Ada juga yang memberikan 450 amplop, tetapi suaranya hanya 24,” kata Busthomi.
Salut buat para konstituen yang tidak mau disuap. Rakyat tidak menolak jika diberi rejeki, tetapi tidak mau jika dipaksa memilih caleg tertentu dengan uang tersebut. Semoga hal ini bisa jadi pembelajaran buat para caleg di masa mendatang untuk tidak membudayakan suap. Bisa dibayangkan jika caleg-caleg yang doyan menyuap ini menjadi anggota legislatif. Bisa diramalkan saat menjadi anggota legislatif atau setelah masa tugasnya berakhir dia akan menjadi tahanan KPK karena kasus suap dan korupsi yang lebih besar.