Pulau Jawa dan Asal Pemusatan Militer

Oleh IWAN SANTOSA

Penyebaran pasukan TNI ke seluruh wilayah Indonesia menjadi wacana dalam sepekan terakhir. Wacana itu muncul setelah Presiden Joko Widodo dalam pembukaan rapat kerja terbatas, 12 Januari, meminta agar gelar pasukan TNI juga memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional yang tidak lagi Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo naik tank amphibi saat meninjau Latihan Taktis TNI AD di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Sabtu (12/11/2016). (Puspen TNI)

Saat ini sebagian besar pangkalan TNI, baik dari matra darat, laut, maupun udara, berpusat di Pulau Jawa. Kondisi ini tidak lepas dari pengaruh di era kolonial, khususnya persaingan antara Inggris, Belanda, dan Perancis yang saat itu terjadi di Asia Tenggara.

Pengaruh itu dimulai dengan Perang Napoleon antara Perancis yang dipimpin Napoleon Bonaparte dan negara-negara Eropa pada akhir tahun 1700-an. Penulis buku Perang Napoleon di Jawa 1811, Jean Rocher, menceritakan, saat itu negeri Belanda diduduki Perancis yang mendapat perlawanan dari Austria, Inggris, dan Rusia.

Kerajaan Belanda yang diduduki Perancis lalu mendapat penguasa baru, yaitu Louis Napoleon. Adik Napoleon Bonaparte ini kemudian memerintahkan pembangunan kekuatan militer Perancis di Pulau Jawa. Pasalnya, sebagian wilayah Nusantara saat itu mulai dikuasai musuh Perancis, yakni Inggris.

Louis Napoleon semakin terpacu membangun kekuatan militer di Pulau Jawa karena ada Kew Documents yang dibuat William V, penguasa Belanda yang melarikan diri ke Inggris tahun 1795.

Sejarawan MC Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern menulis, Kew Documents berisi perintah kepada pejabat Belanda di Hindia-Belanda agar menyerahkan wilayahnya kepada Inggris supaya tidak dikuasai Perancis.

Secara beruntun, Inggris lalu menguasai Padang dan Malaka (1795) serta Ambon dan Banda (1796). Inggris kemudian menerapkan blokade laut terhadap Pulau Jawa yang menjadi pusat pemerintahan Perancis-Belanda.

Melihat kondisi ini, perwira kepercayaan Napoleon, yaitu Herman Willem Daendels, diutus ke Jawa untuk segera membangun pertahanan guna melawan invasi Inggris.

Batavia, kini Jakarta, sebagai pusat pemerintahan kemudian memiliki akademi militer (kini di sekitar Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto), pusat kesenjataan dan zeni di kawasan Beerland yang membentang antara Matraman dan Manggarai, benteng di sekitar Kampung Melayu, hingga tangsi militer di bilangan Lapangan Banteng.

Kota Semarang dan Surabaya menjadi pusat militer berikut industri pendukung militer, seperti senjata dan amunisi. Kota Magelang dan Salatiga juga menjadi pusat kekuatan militer.

Pusat-pusat pertahanan itu terhubung oleh Jalan Raya Pos yang dibangun semasa Daendels berkuasa dan membentang dari Anyer sampai Panarukan.

Jalan Raya Pos yang diprakarsai Herman Willem Daendels, membentang dari Anyer hingga Panarukan. (Gunawan Kartapranata)

Pulangnya Daendels ke Eropa karena dipanggil Napoleon tak berarti pembangunan fasilitas militer di Jawa lalu terhenti. Pembangunan tangsi militer dan sarana pelatihan para prajurit di Pulau Jawa dilanjutkan saat tentara Kolonial Hindia-Belanda (KNIL) terbentuk tahun 1830. Salah satu fasilitas militer yang dibangun KNIL di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah.

Asia Tenggara dibagi

Melalui Traktat London pada Maret 1824, akhirnya Belanda menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Sementara Inggris memegang pengaruh atas Singapura dan Malaysia.

Di luar itu, pada 1860-an Perancis mulai menguasai Indochina yang kini menjadi Vietnam, Kamboja, dan Laos. Kepulauan Filipina di bawah kekuasaan Spanyol dan kemudian Amerika Serikat. Sebelah timur Pulau Timor berada dalam kekuasaan Portugis. Sementara penguasaan Pulau Papua antara Belanda, Jerman, dan Australia mulai terjadi pada 1860-an dan menjelang tahun 1900-an.

Nasib bangsa-bangsa di Asia Tenggara akhirnya diatur oleh para penjajah di “negeri induk” di Eropa. Jika ada perselisihan kepentingan di negara jajahan, umumnya diselesaikan di Eropa.

Kondisi itu, menurut Jean Rocher, mengakibatkan keberadaan militer di tanah jajahan lebih dibangun untuk menghadapi ancaman domestik dan tidak diproyeksikan untuk beroperasi di mancanegara.

Kekuatan militer pun dipusatkan di sekitar ibu kota wilayah jajahan, dalam kasus Hindia-Belanda ada di Pulau Jawa.

Pramoedya Ananta Toer dalam buku Jalan Raya Pos Jalan Daendels mencatat, pembangunan militer yang terpusat di Jawa itu dilanjutkan sesudah tahun 1913 di wilayah Cimahi. Di sana dibangun rumah sakit militer serta berbagai fasilitas latihan kavaleri, infanteri, dan lain-lain kecabangan militer KNIL.

Jean Rocher dalam buku KNIL menceritakan, menjelang Perang Dunia II, secara terburu-buru KNIL membangun dan menyebar kekuatan di luar Pulau Jawa. Pada 12 Desember 1941, setelah serangan Jepang ke Pearl Harbor, Jawa dibagi dalam sejumlah komando militer, Zona Pertahanan Bali, serta di Medan dibentuk Komando Tinggi Sumatera yang membawahi sejumlah komando teritorial di wilayah Sumatera. Sejumlah komando teritorial juga dibangun di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Kekuatan udara juga mulai dibangun di Bandung, Malang, dan Batavia. Dalam keadaan serba mendadak, sejak tahun 1940-an juga mulai dirintis pembangunan pangkalan udara di luar Jawa.

Setelah Indonesia merdeka, fasilitas militer eks KNIL tersebut diserahkan kepada TNI. Sebagian besar fasilitas militer itu, karena dibangun dengan proyeksi ancaman era kolonial, tentu terpusat di Pulau Jawa.

Namun, saat ini, TNI tentu melihat dinamika regional dan global seperti yang terkait dengan Laut Tiongkok Selatan serta seruan pimpinan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) untuk menjadikan Filipina Selatan sebagai lokasi melancarkan aksi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Dinamika seperti di atas dan paradigma pembangunan yang Indonesia sentris membuat harapan Presiden agar pasukan TNI disebar ke seluruh wilayah Indonesia menjadi amat relevan.

Kompas, Minggu, 22 Januari 2017