Friday, 3 February 2017

Teror Dunia di Lautan Aceh

Oleh ADRIAN FAJRIANSYAH, RIANA IBRAHIM, A PONCO ANGGORO
“Espanto del Mundo!” Ungkapan yang berarti teror dunia itu diteriakkan orang-orang Portugis ketika melihat Cakra Donya, kapal yang dikirim Kesultanan Aceh Darussalam, untuk menyerang mereka di Malaka pada 1629.
lonceng-cakradonya_20150219_165106.jpg
Lonceng Cakra Donya yang tergantung di pintu masuk Museum Aceh, merupakan simbol persahabatan Aceh dan Tiongkok sejak abad ke-15 silam. Inilah saksi bisu kuatnya armada militer Kerajaan Aceh Darussalam di masa jayanya. Lonceng raksasa ini berbentuk stupa, dibuat pada 1409 Masehi. Tingginya mencapai 125 sentimeter, lebar 75 sentimeter. (kelilingaceh.blogspot.co.id)
Kapal perang itu memiliki panjang 100 meter. Tiga tiang tempat layar terkembang terpasang di atas kapal. Kemudian, di sisi kanan dan kiri kapan terpasang sampai 100 meriam.
“Betapa mulianya, betapa kuatnya! Betapa indahnya, betapa kayanya! Meskipun mata kita sudah capai karena sering heran melihat benda-benda indah, kami semua terbelalak melihat yang ini,” tulis sejarawan Spanyol, Manuel de Faria y Sousa (1590-1649), tentang Cakra Donya di Asia Portuguesa.
Dalam Hikayat Malem Dagang, hikayat yang berisi perjalanan Sultan Aceh Iskandar Muda (1607-1636) untuk menaklukkan Malaka dari Portugis yang ditulis Chik Pantee Guelima, juga disebut soal kapal Cakra Donya. Cakra berarti ‘senjata’ dan donya berarti ‘dunia’.
Cakra Donya yang berukuran besar dan berdaya rusak hebat ini membawa tiga lonceng besar. Lonceng ini hadiah dari ekspedisi dagang Tiongkok ke Aceh awal abad ke-15. Salah satu di antaranya kini masih bisa dilihat di Museum Aceh, Banda Aceh.
Cerita tentang kehebatan maritim Aceh tak berhenti di sini. Dalam buku Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda karya Denys Lombard, misalnya, juga ditulis tentang kekaguman Laksamana de Beaulieu.
Pelaut sekaligus pedagang asal Perancis itu kagum dengan banyak dan besarnya kapal perang saat kesultanan Aceh Darussalam dipimpin Sultan Alauddin Riayat Syah al-Qahhar (1537-1571). Di antara kapal itu, bahkan ada yang bisa mengangkut sampai 400 orang.
Saat kesultanan Aceh Darussalam dipimpin Sultan Iskandar Muda (1607-1636), armada maritim Aceh yang dilihat Beaulieu lebih kuat lagi. Dia menyebutkan, pada 1621, di ketiga pelabuhan perang utama, yaitu Aceh, Daya, dan Pidir, bersandar kira-kira 100 kapal perang besar yang siap berlayar. Setiap kapal bisa mempunyai awak 600 sampai 800 orang. Sepertiga dari kapal itu ukurannya jauh lebih besar dari kapal yang pernah dibangun bangsa-bangsa di Eropa.
“Di bawah pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh adalah yang paling kuat dari tetangganya di laut,” ujar Beaulieu.
Pelaut asal Inggris, Peter Mundy, yang datang ke Aceh tahun 1637, juga melihat hal yang sama. Bahkan, dia menyebutkan, Aceh punya 200 kapal perang besar. Lalu, masih ada kapal berukuran kecil yang meramaikan perairan Aceh.
Capaian itu tak lepas dari berkembangnya Aceh menjadi salah satu pelabuhan penting di Selat Malaka pada abad ke-16 hingga ke-17. Hal ini terjadi terutama setelah Portugis menguasai Malaka tahun 1511 yang membuat para pedagang, khususnya pedagang Islam, memilih pindah ke Aceh.
Aceh menjadi pintu bagi pedagang dari barat, seperti Eropa, Timur Tengah, dan India, yang hendak ke timur, seperti Tiongkok, atau sebaliknya. Inilah jalur perniagaan terpenting masa itu.
Saat melintasi perairan yang dikuasai Kesultanan Aceh, kapal-kapal harus masuk dan berlabuh ke pelabuhan Aceh. Saat berlabuh itu, mereka harus membayar sejumlah tarif untuk memperoleh izin berdagang.
Berlabuhnya kapal dari mancanegara ke Aceh juga meningkatkan nilai hasil bumi Aceh yang amat laku di dunia internasional, yaitu lada.
Saat itu, armada kapal dagang Aceh juga melaut ke berbagai belahan dunia hingga Laut Merah di Timur Tengah. Di buku Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi karya Prof Dr Amirul Hadi disebutkan, armada dagang ini memberikan pemasukan yang luar biasa. Aceh bisa memperoleh pemasukan tiga atau empat juta dukat emas setiap tahun. Ini hasil dari ekspor 30.000 atau 40.000 kuintal lada, rempah-rempah, dan barang dagangan lain.
Kondisi ini sekaligus menunjukkan kepiawaian dan ketangguhan pelaut-pelaut Aceh mengarungi lautan saat itu. Mereka tidak kalah dengan pelaut-pelaut dari Eropa, Timur Tengah, India, dan Tiongkok.
Kombinasi hasil bumi dan perdagangan itulah yang memungkinkan Aceh memiliki modal kuat guna membangun armada maritimnya.
Sementara kemampuan Aceh membuat kapal, khususnya kapal perang berukuran besar, seperti Cakra Donya, menurut sejarawan dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Husaini Ibrahim, merupakan buah kerja sama Aceh dengan Turki yang dijalin pada abad ke-16.
“Saat itu Aceh menghadapi ancaman dari Portugis sehingga Aceh meminta bantuan Turki. Karena sama-sama kerajaan Islam dan musuhnya sama-sama Portugis. Turki mengirimkan bantuan. Di antara bantuan tersebut, ada tenaga-tenaga ahli pembuat kapal,” ujar Husaini.
Sejarah
Namun, selepas pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kekuatan maritim Aceh mengalami kemunduran. Terlebih setelah Belanda melakukan agresi militer dan kemudian memonopoli perdagangan di Aceh pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20.
Kini, setelah Indonesia merdeka, tanda-tanda bangkitnya maritim Aceh, seperti di era Sultan Iskandar Muda, masih banyak dalam angan. Saat ini, jumlah pembuat kapal di pesisir Aceh bisa dihitung dengan jari.
Kapal yang dibuat maksimal berbobot 100 gros ton (GT). Kapal itu umumnya memiliki panjang sekitar 20 meter dan biasa digunakan nelayan. Di atas kapal, hanya bisa menampung 15 awak kapal.
Menurut Sekretaris Panglima Laut Aceh (lembaga adat penghimpun nelayan Aceh) Miftachuddin Cut Adek, kondisi ini terjadi karena kian sulitnya mencari kayu berkualitas untuk kapal.
Pembuat kapal di Gampong Dayah Geulumpang, Banda Aceh, Mardani (31), membenarkan hal ini. Akibat sulitnya mencari kayu itu, saat ini, untuk membuat kapal berbobot 20 GT saja bisa makan waktu hingga satu tahun. Padahal, jika bahan baku tidak sulit dicari, pembuatan kapal itu bisa selesai dalam waktu tiga bulan. Sulitnya bahan baku ini membuat harga kapal mahal. Kapal dengan bobot 50 GT, misalnya, harganya bisa mencapai Rp 4 miliar.
Karena tak kuat membeli kapal, sebagian pelaut Aceh akhirnya menjadi buruh di kapal orang lain. Penghasilan mereka pun minim karena hasil laut dibagi dua dengan pemilik kapal. Kondisi semakin parah karena umumnya mereka melaut dengan peralatan tradisional.
Tidak hanya itu, pelaut Aceh tak lagi mampu melintasi samudra seperti leluhurnya. Kini, rata-rata pelaut Aceh menjadi nelayan pesisir. Nelayan di Gampong Lamteh, Peukan Bada, Aceh Besar, Sofianto (35), misalnya, biasanya hanya melaut sejauh 20 mil laut (37,04 kilometer).
Sementara di laut, mereka terkadang menyaksikan kapan nelayan-nelayan asing, seperti dari Thailand, dengan daya jelajah lebih jauh, kapal lebih besar, dan peralatan lebih modern, masuk ke perairan Aceh mengungguli nelayan-nelayan Aceh.
Kejayaan maritim Aceh dan Indonesia secara umum saat ini memang masih banyak sebagai kenangan sejarah.
EKSPEDISI MILITER SULTAN ISKANDAR MUDA
cakra donya.JPG
  • Armada kapal dagang Aceh sejak masa Kesultanan Peureulak (840-1292), Samudra Pasai (1267-1521), dan Kesultanan Aceh Darussalam (1496-1903) telah berlayar ke negeri-negeri di Arab di sekitar Laut Merah, dan ke arah timur sampai Tiongkok.
  • Perairan utara Sumatera dan Selat Malaka dikuasai Aceh Darussalam. Pelabuhan-pelabuhan di Sumatera juga dikuasai, dari pesisir Deli sampai Padang. Demikian pula beberapa pelabuhan di Semenanjung Malaya, seperti Kedah, Perak, dan Pahang.
  • Pada 1621, di tiga pelabuhan utama, Aceh, Daya, dan Pedir, berlindung sekitar 100 kapal perang besar siap berlayar. Setiap kapal mempunyai awak 600-800 orang. Sepertiga dari jumlah kapal itu memiliki ukuran lebih besar dari kapal yang pernah dibangun bangsa Eropa.
Sumber: Lombard, Denys; “Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)”; Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2006
Kompas, Sabtu, 4 Februari 2017