5.578 Gempa di Indonesia Sepanjang 2016

JAKARTA, KOMPAS ━ Sepanjang tahun 2016 terjadi 5.578 gempa bumi di Indonesia dan 12 di antaranya menimbulkan kerusakan. Tiga kali gempa merusak itu terjadi di sesar aktif yang belum terpetakan sebelumnya. Hal itu memberi pelajaran penting tentang banyak zona rentan gempa belum diketahui.

Evaluasi kejadian gempa bumi setahun ini disampaikan Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono, Jakarta, Rabu (28/12). “Selama 2016 rata-rata setiap bulan terjadi 460 kali gempa bumi,” ujarnya.

Gempa berkekuatan signifikan atau di atas M 5 terjadi 181 kali, 10 di antaranya berkekuatan M 6-6,9. Satu kali gempa tergolong besar, yakni berkekuatan M 7,8 terjadi di Samudra Hindia pada 2 Maret 2016.

“Frekuensi gempa terjadi secara fluktuatif, tak ada polanya. Misalnya, gempa merusak pada 2013 sebanyak 11 kali, tahun 2014 sebanyak 6 kali, tahun 2015 ada 6 kali, dan 2016 sebanyak 12 kali,” ucapnya.

Gempa merusak

Aktivitas gempa merusak itu adalah gempa berkekuatan M 5,5 di Ambalau, Buru Selatan, 17 Januari. Sebanyak 329 rumah rusak, 1 orang meninggal, dan 15 orang mengalami luka-luka.

Gempa merusak berikutnya berkekuatan M 6,6 di Sumba Barat pada 12 Februari. Kerusakan meliputi 10 rumah, 7 gedung sekolah, dan 2 gedung fasilitas umum rumah sakit.

Gempa M 5,1 di Halmahera Barat pada 24 Februari menimbulkan kerusakan 113 rumah, gempa M 4,7 di Lombok Barat pada 31 Maret merusak 41 rumah, dan gempa di zona subduksi berkekuatan M 5,8 di Bengkulu pada 10 April merusak 64 rumah.

Gempa pesisir selatan berkekuatan M 6,5 pada 2 Juni menyebabkan 114 rumah rusak berat, 612 rusak sedang, dan 1.905 rusak ringan. Satu orang meninggal dan 18 orang luka-luka.

Sementara gempa M 6,4 di Maluku Utara pada 8 Juni menyebabkan 18 rumah dan 1 gereja rusak. Berikutnya, gempa M 5,1 di Kendawangan, Kalimantan Barat, 24 Juni, menyebabkan beberapa rumah retak.

Pada 1 Agustus, gempa M 5,6 terjadi di Dompu dan merusak 133 rumah. Gempa M 4,2 di Pengalengan, Jawa Barat, pada 6 November merusak 4 rumah dan 2 masjid serta melukai 1 orang. Kemudian, pada 16 November, gempa M 6,2 terjadi di zona subduksi selatan Malang, Jawa Timur, dan menyebabkan 39 rumah rusak.

Terakhir, gempa M 6,5 di Pidie Jaya, Aceh, 7 Desember, merusak 11.730 rumah rusak, 102 orang meninggal, 139 orang luka berat, 718 orang luka ringan, dan 43.529 orang mengungsi.

Sumber gempa

Dari 12 gempa merusak itu, 6 gempa bersumber dari aktivitas sesar aktif dan 6 gempa bersumber di subduksi lempeng. “Tiga gempa merusak akibat sesar aktif yang belum terpetakan adalah gempa Kendawangan, gempa Pengalengan, dan gempa Pidie Jaya,” katanya.

Gempa yang menyebabkan kerusakan sebenarnya tergolong kecil hingga menengah. “Kerusakan terutama disebabkan kualitas bangunannya rendah dan tak memenuhi standar tahan gempa bumi,” kata Daryono.

Ahli gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Danny Hilman, dalam diskusi di BMKG memaparkan, gempa-gempa yang terjadi tahun ini cenderung kecil. Banyak potensi gempa besar bisa terjadi, bersumber dari sesar darat aktif ataupun di zona subduksi. (AIK)

Kompas, Kamis, 29 Desember 2016

Pseudosains

Oleh AHMAD ARIF

Seorang kawan, pegiat taman bacaan, tersentak saat akan menyampaikan bantuan buku ke Desa Caringin, pelosok Sukabumi, Jawa Barat. Ia mencoret daftar buku ilmu pengetahuan alam karena membaca catatan guru sekolah dasar di sana, pemuka agama setempat melarang ajaran ilmu kebumian.

“Ia meminta saya tak mengajarkan bentuk Bumi dan peredarannya karena bertentangan dengan agama,” ujar Mulyadi, guru itu dalam laman blognya.

Menurut Mulyadi, pemuka agama itu menjelaskan bentuk Bumi datar. Konsep Bumi mengitari Matahari dianggap tak sesuai karena Matahari beredar dari timur ke barat. “Jika tetap mengajarkan IPA, khususnya tata surya, saya dianggap kufur.”

Melalui sosial media, saya menemukan sosok Mulyadi. Ia bercerita, kejadian itu dialami saat bertugas jadi guru di sekolah dasar negeri Caringin, lima tahun lalu. “Saat itu, Caringin amat terpencil. Warganya tertutup, tak ada televisi dan radio. Kiai jadi tokoh kunci di desa,” ucapnya.

Kini, Mulyadi berpindah ke sekolah lain di Sukabumi selatan. Sebelum ia meninggalkan Caringin tiga tahun lalu, perubahan mulai terjadi seiring keterbukaan dan rasa percaya yang terbangun.

Mulyadi mengajak berdiskusi. Beberapa kali pak kiai diundang ke sekolah, diputarkan video dan ditunjukkan foto-foto Bumi dari angkasa setelah ditayangkan pembacaan ayat Al Quran. Akhirnya, dua anak kiai yang semula tak disekolahkan, menjadi muridnya di SD itu. Keterbukaan informasi dan dialog jadi kunci perubahan.

Paradoks internet

Keterbukaan informasi bukan jaminan kemajuan pengetahuan. Saat dunia kian terhubung lewat internet, paham lama yang percaya bahwa Bumi datar justru bangkit lagi.

The Flat Earth Society, kelompok dibentuk pada 1956, mendapat pengikut di sejumlah blog sejak 2004 dan forum diskusi dunia maya. Kelompok itu⎼dibentuk orang Inggris, Samuel Shenton⎼percaya, bentuk Bumi seperti disket, Kutub Utara di tengah dan Kutub Selatan di batas terluar berselimut es.

Fundamentalis Kristen asal Amerika, Charles K Johnson, meneruskan gerakan Shenton, menganggap gambar Bumi bulat dari angkasa sebagai kebohongan sistematis. Pendaratan Apollo 11 di Bulan disebut konspirasi. Menurut Johnson, jatuhnya satelit Challenger pada 1986 sebagai hukuman Tuhan (Regal, 2009).

Di Indonesia, grup Indonesian Flat Earth Society di Facebook dan kelompok lain mempromosikan paham Bumi datar dan mengunggah di Youtube. Paham itu dibumbui tafsir agama.

Ketegangan agama dan ilmu pengetahuan jadi soal lama. Galileo Galilei (1564-1642), ilmuwan, pendukung teori heliosentris, Bumi mengelilingi Matahari, ditahan atas pandangan itu oleh gereja Katolik di Roma. Teori itu di Barat dikembangkan Copernicus (1473-1543). Lalu, 350 tahun setelah kematian Galileo, gereja Katolik mengakui keliru atas pandangan sains. Saat itu, teori Bumi bulat dan Bumi mengitari matahari telah kukuh.

Brian Regal dalam buku Pseudoscience: A Critical Encyclopedia (2009) memasukkan konsep flat earth sebagai pseudosains, sesuatu yang seolah-olah ilmiah, tetapi tak sesuai kaidah sains. Contohnya, ada guru besar, lulusan Amerika Serikat, percaya kemampuan Dimas Kanjeng Taat Pribadi “menggandakan uang” dengan teori gravitasi, fisika kuantum, hingga transdimensi.

Pseudosains pun tampak dari pernyataan Donald Trump bahwa perubahan iklim ialah hoax dan ciptaan Tiongkok agar industri AS tak kompetitif. Ia membantah ribuan artikel ilmiah perubahan iklim. Nyatanya Trump terpilih sebagai presiden AS.

Psedosains bisa melanda siapa saja, mulai dari orang yang jauh dari pengetahuan hingga mereka yang terpapar informasi.

Kompas, Rabu, 28 Desember 2016

Jejak Keberulangan Tsunami di Aceh

Oleh AHMAD ARIF

Ingatan pendek adalah musuh utama kesiapsiagaan. Sepuluh tahun setelah tsunami Aceh, ingatan terhadap tragedi itu semakin pudar. Rumah-rumah baru dibangun di tapak bencana. Padahal, jejak di dalam lapisan tanah yang digali dari sejumlah lokasi di Aceh merekam informasi tentang tsunami yang berulang kali melanda kawasan ini.

Awalnya adalah gempa berkekuatan M 9,3 yang melanda, Minggu, 26 Desember 2004, semenit sebelum pukul 09.00. Setengah jam kemudian, tsunami berketinggian hingga 35 meter yang menyapu Banda Aceh dan kota-kota lain di pesisir barat Pulau Sumatera, menewaskan 160.000 orang.

Bom Waktu Rekonstruksi Kawasan Bencana

Oleh AHMAD ARIF

Tsunami Aceh 2004 seperti pembuka kotak pandora tentang betapa rentannya negeri ini terhadap bencana. Namun, kotak ini masih separuh terbuka, belum sepenuhnya menjadi pengetahuan yang menggerakkan perubahan untuk menjadikan negeri ini lebih siaga bencana.

Suasana pesisir laut Aceh yang kembali padat setelah lebih dari 10 tahun dilanda gempa dan tsunami di kawasan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh. Upaya mitigasi bencana di Aceh dinilai belum optimal. Pemerintah gagal merelokasi warga dari area pesisir yang dulu terdampak parah tsunami. Kini, daerah itu sudah padat lagi. Di sini lain, pemerintah jarang melakukan simulasi bencana. Akibatnya, warga belum cepat tanggap ketika gempa besar terjadi. (Kompas/Eddy Hasby)

Rencana pengosongan pesisir Aceh yang rentan tsunami dari hunian hanya menjadi wacana. Pesisir yang pernah dilanda tsunami, mulai dari Banda Aceh, Aceh Besar, Calang, hingga Meulaboh kembali dipadati hunian.

Fenomena yang sama terjadi di kawasan lain yang terdampak tsunami, seperti Pangandaran, Jawa Barat, dan Cilacap, Jawa Tengah. Kawasan wisata Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat, dibangun kembali di lokasi yang pernah hancur dilanda tsunami 2006. Fenomena sama terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Hal itu menunjukkan, aspek tata ruang yang peduli mitigasi bencana diabaikan dalam pembangunan di daerah.

Seperti di Aceh, hunian, warung makan, dan hotel kembali menjamur di pesisir Pangandaran. Jarak bangunan dengan pantai rata-rata kurang dari 5 meter dari garis pantai, bahkan sebagian berbatasan langsung dengan laut. Kondisi sama terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Beberapa kawasan yang pernah dilanda tsunami akibat gempa berkekuatan 6,8 skala Richter yang berpusat di Pangandaran kembali dipadati hunian.

Kondisi ironis terjadi di kawasan relokasi tsunami yang jauh dari pantai yang justru ditinggalkan karena warganya memilih kembali pulang ke kampung lama di pesisir. Misalnya di Lhok Kruet, Kecamatan Sampoinie, Aceh Jaya. Menurut survei yang dilakukan Abdul Muhari, peneliti tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, rumah-rumah di relokasi Lhok Kruet yang berada di bukit dan relatif aman dari tsunami hanya dihuni 40 persen. Sebaliknya, kampung lama kembali penuh.

Yuichiro Tanioka, profesor seismologi dari Hokkaido University yang berkunjung ke Aceh, beberapa waktu lalu, mengatakan, ”Ada kecenderungan pola kembali ke daerah berisiko di Aceh, seperti juga halnya di Jepang. Akan tetapi, di Jepang hal itu terjadi bukan dilakukan korban selamat, melainkan oleh pendatang yang tak mengalami langsung kejadian tsunami.”

Tanioka menyimpulkan, kembalinya warga ke daerah berisiko dikarenakan kurangnya fasilitas, sarana, dan prasarana penghidupan di lokasi relokasi. ”Hal ini yang seharusnya dihindari dalam rekonstruksi tsunami di masa depan,” kata Tanioka.

Irina Rafliana dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan fenomena serupa di kawasan Mentawai yang terdampak tsunami tahun 2010. Setelah lima tahun, kawasan relokasi di Dusun Sabeu Gununggung, Km 14 di Pagai Utara, Mentawai, tak tersedia sumber air bersih dan listrik. ”Jika kondisi ini terus dibiarkan, saya khawatir warga kembali ke kampung lama,” katanya.

Belajar dari Jepang

Abdul Muhari mengatakan, ada tiga hal pokok yang menjadi pembeda jika kita melihat hasil rekonstruksi di Aceh dengan Jepang setelah tsunami 2011. Faktor itu adalah regulasi, konsep rekonstruksi, skala prioritas saat tanggap darurat, dan fase pemulihan.

Dari aspek regulasi, Jepang menerbitkan 17 undang-undang (UU) pada 2011. Undang-undang itu terkait pelaksanaan rekonstruksi mulai dari pembentukan badan otoritas, aturan rekonstruksi fisik, ekonomi, tata ruang, struktur pelindung tsunami, pengembangan wilayah baru, keuangan, hingga pajak.

Keberadaan UU itu membuat segala kebijakan yang diambil badan rekonstruksi Jepang memiliki dasar hukum kuat untuk mengosongkan pesisir yang terkena tsunami berketinggian 2 meter lebih dari permukiman.

Di Aceh, tak satu pun produk undang-undang untuk menunjang rekonstruksi. ”UU No 24/2007 lebih pada pengelolaan bencana secara umum dan pembentukan BNPB. Ketiadaan regulasi tertinggi dalam pelaksanaan rekonstruksi menjadikan pengambilan keputusan tak memprioritaskan mitigasi bencana,” ujarnya.

Muhari menambahkan, rapuhnya koordinasi di tingkat perencanaan dan implementasi membuat rekonstruksi Aceh tak terkonsep baik. Misalnya, penyeragaman pola rekonstruksi daerah datar dengan perbukitan. Penduduk di daerah datar, seperti Calang dan Banda Aceh, tentu keberatan dipindahkan ke perbukitan karena jauh dari kawasan mereka sebelumnya.

Di Jepang, untuk daerah datar, seperti Sendai, pola rekonstruksi yang digunakan adalah pola multilayer, yakni proteksi berlapis dengan membangun tanggul tak hanya di pantai, tapi juga di darat. Untuk daerah perbukitan, pola rekonstruksi yang digunakan adalah relokasi ke daerah ketinggian.

Sementara itu, saat fase tanggap darurat dan pemulihan, dari berbagai kasus di Indonesia, cenderung gagal menyediakan hunian sementara yang memadai. Kepastian berapa lama di pengungsian juga tak diberikan. Kondisi itu membuat korban selamat ingin secepatnya kembali ke kampung asal agar segera lepas dari ketergantungan terhadap bantuan. Kondisi sebaliknya terjadi di Jepang. Hunian sementara dibuat dengan amat baik, termasuk kepastian waktu kapan akan di sana.

Jika ketiga persoalan itu tidak dibenahi, rekonstruksi Indonesia setelah bencana hanya akan menanam bom waktu karena gagal membangun kawasan yang lebih aman bencana.

Kompas, Rabu, 24 Desember 2014

Darurat Pola Pikir

Oleh M ZAID WAHYUDI

Setahun terakhir bangsa Indonesia dihadapkan pada situasi emosional. Kesulitan menalar dan berpikir kritis mengikis persaudaraan dan saling percaya anak bangsa. Sebaliknya, curiga, benci, dan eksklusivitas meraja. Ujian sepertinya masih berulang pada tahun depan.

Sejak Pemilu Presiden 2014, masyarakat seolah terbagi dua, antara kelompok pengagum (lover) dan pembenci (hater). Jika pembedanya dulu hanya soal pilihan presiden, kini beragam, mulai dari penyikapan unjuk rasa hingga perdebatan Bumi bulat versus Bumi datar.

Setiap kelompok membangun argumentasi demi menguatkan diri dan kelompoknya serta memengaruhi kepercayaan lawan. Teori konspirasi sering dijadikan pijakan untuk berargumen dengan memanfaatkan informasi dangkal, tak lengkap, dan tanpa data. Teks lebih penting dibandingkan dengan konteks.

Provokasi, cacian, dan fitnah sering menyertai argumen yang disampaikan. Etika, sopan santun, dan penghormatan atas perbedaan tidak dipertimbangkan.

Media sosial membuat pandangan berdasar teori konspirasi yang miskin saringan kian mudah menyebar. Sejumlah tokoh pun menduplikasi pandangan itu hingga teori konspirasi menyebar ke pelosok negeri melintasi batas geografis dan latar belakang sosial, ekonomi, serta pendidikan.

“Masyarakat makin kabur, bingung mana yang benar dan tidak benar, mana informasi bohong atau betul,” kata Kepala Pusat Studi Otak dan Perilaku Sosial Universitas Sam Ratulangi Manado Taufiq Pasiak, Rabu (21/12).

Masyarakat seolah dihadapkan hanya pada dua pilihan yang bertentangan dan menafikan kemungkinan adanya pilihan lain.

Tak berdaya

Repotnya, hampir semua isu yang berkembang dimaknai dengan teori konspirasi. Mulai dari isu tenaga kerja asal Tiongkok, vaksinasi, pengampunan pajak, impor makanan kaleng Thailand, hingga pencetakan uang baru. Bahkan fenomena “Om Telolet Om” dinilai sebagai upaya pendangkalan keyakinan agama.

Kemunculan berbagai teori konspirasi merupakan reaksi atas ketidakberdayaan menghadapi ketidakpastian dan ketidakmampuan mengontrol situasi yang terjadi. Mereka yang menghadapi situasi itu biasanya berusaha memahami dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.

“Usaha itu membuat mereka menghubungkan hal yang di kehidupan nyata belum tentu saling berkait,” kata psikolog sosial dari Universitas Vrije Amsterdam, Belanda, Jan-Willem van Prooijen, seperti dikutip time.com, 14 Agustus 2015.

Otak manusia memang memiliki kapasitas luar biasa untuk mengembangkan narasi. Saat tak berdaya dan menghadapi ketakpastian, bagian otak yang disebut amigdala akan menganalisis, menelaah ulang informasi, hingga menciptakan narasi yang koheren dan mudah dipahami.

Namun, otak pada dasarnya membenci keacakan. Manusia takut, situasi acak itu akan menghancurkan mereka.

“Cara termudah melawan ketakutan itu adalah memercayai teori konspirasi sehingga mereka bisa menunjuk orang lain untuk disalahkan,” ujar ahli kognitif Universitas Western Australia, Stephan Lewandowsky, seperti dikutip psychologytoday.com, 28 Mei 2015. Manusia memang lebih suka hidup dengan hal-hal konyol dibanding rasa takut.

Namun, umumnya orang akan mengonfirmasi teori konfirmasi yang mereka terima. Masalahnya, konfirmasi itu sering menghadapi kesalahan standar, bias konfirmasi yang merupakan penyimpangan dari berpikir kritis. Bias karena mereka hanya mencari informasi pendukung anggapannya atau pikirannya.

Hal yang mereka cari adalah pembenaran, bukan kebenaran. Akibatnya, gunungan bukti diabaikan dan meyakini sejumput bukti paling sesuai pikirannya.

Teori konspirasi umumnya muncul di tengah ketidakpastian dan histeria massal, seperti krisis ekonomi, serangan teror, bencana alam, dan konflik politik.

Psikolog Universitas Westminster, Inggris, Viren Swami, di nytimes.com, 21 Mei 2013, menyebut mereka yang membangun dan percaya teori konspirasi biasanya memiliki pandangan sinis pada dunia atau persoalan politik. Kepercayaan diri untuk memberi arti bagi dunia juga rendah.

Taufiq menambahkan, mudahnya teori konspirasi berkembang di Indonesia tak lepas dari tak terbiasanya masyarakat menalar, berpikir kritis, dan skeptis atas setiap informasi yang diperoleh. Akibatnya, rumor dan gosip pun lebih mudah diterima.

“Bangsa Indonesia tidak cukup mampu mengolah pikiran dan menalar, mereka lebih mengedepankan insting,” katanya.

Berpikir kritis

Di tengah derasnya informasi era digital saat ini, ketidakmampuan menalar itu membahayakan. Anak Indonesia akan sulit mengolah informasi, bahkan yang sederhana sekalipun. Kondisi itu sudah jadi keluhan sebagian pengusaha karena banyaknya pekerja yang gagap memahami panduan tertulis kerja.

Dosen kosmologi Institut Teknologi Bandung, Premana W Premadi, saat berpidato di Forum Pidato Kebudayaan, Dewan Kesenian Jakarta, 10 November lalu, menyebut ketakmampuan menalar itu membuat seseorang mudah terdisorientasi karena pijakan logikanya tak kokoh.

Pengetahuan yang mereka miliki belum cukup untuk menilai dan menyaring informasi. Akibatnya, muncul salah pengertian, salah perhitungan, salah paham, dan salah putusan. Persoalan inilah yang sering memicu banyak masalah dan ketegangan dunia.

“Akar semua itu kurangnya latihan berpikir sehingga ruang gerak pikirannya sempit,” katanya.

Tanpa kemampuan menalar, sulit menumbuhkan dialog antarkelompok berbeda, bukan kelompok satu ide. Dialog butuh kemampuan bahasa untuk menata dan mengejawantahkan pikiran. Tanpa nalar, dialog hanya akan berisi emosi dan kosakata mentah, tanpa ide atau konten yang bisa dikomunikasikan.

Ketidakmampuan menalar itu juga berbahaya bagi masa depan anak bangsa. Howard Gardner dalam buku Five Minds for the Future (2007) menyebut kemampuan berpikir yang dibutuhkan di tengah dunia yang mengglobal adalah kemampuan menghargai sesama, menjunjung etika, fokus satu bidang, menyintesis informasi, dan berpikir kreatif. Semua itu butuh nalar.

Karena itu, di tengah kuatnya intoleransi dan kebencian pada kelompok lain, perlu menata ulang pendidikan. Pendidikan harus menekankan nalar agar bisa memahami sebab-akibat dengan runut dan cermat, tak bisa lagi mengutamakan pengoleksian informasi dan pengetahuan secara dogmatis dan menghafal.

Tanpa nalar, bangsa Indonesia akan jadi wayang. Tak hadirnya nalar akan membuat kehidupan kita berbangsa penuh konflik dan gejolak. Hilangnya nalar akan membuat proses demokrasi kita hanya jadi drama hura-hura yang penuh huru-hara.

“Hal yang bisa menghancurkan bangsa ini bukan perbedaan suku, agama, bahasa, atau budaya, tapi cara berpikir,” kata Taufiq.

Kompas, Sabtu, 24 Desember 2016

Ditemukan, 218 Zona Sesar Aktif Baru

Kegagalan Struktur Faktor Dominan di Pidie Jaya

JAKARTA, KOMPAS ━ Gempa bumi di Pidie Jaya, Aceh, Rabu (7/12) kian menegaskan banyaknya sumber gempa di daratan Indonesia yang belum teridentifikasi. Sesar Pidie JAya termasuk satu dari 218 patahan darat aktif baru yang akan ditambahkan dalam peta kegempaan nasional.

Sumber, mekanisme, dan konsekuensi dari gempa yang mengguncang Pidie Jaya itu didiskusikan di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), di Jakarta, Kamis (22/12). “Seperti gempa bumi Yogyakarta tahun 2006, gempa di Pidie Jaya kali ini terjadi di tempat yang tidak diprediksi sebelumnya. Ini terjadi di tempat yang tidak diprediksi sebelumnya. Ini tantangan bersama mengantisipasinya,” kata Kepala BMKG Adi Eka Sakya, kemarin.

Ahli gempa pada Lembaga Ilm Pengetahuan Indonesia (LIPI) Danny Hilman mengatakan, sesar besar Sumatera termasuk paling aktif di dunia dan terbagi dalam beberapa segmen. Segmen paling aktif di sekitar Selat Sunda yang kecepatan geraknya 40 milimeter (4 sentimeter) per tahun. “Jarang ada sesar yang sebesar itu pergerakannya. Sesar di San Andreas (Amerika) saja hanya 2,5 sentimeter per tahun. Di Indonesia, hanya sesar Sorong yang bergerak lebih aktif, pergeseran 5 sentimeter per tahun,” katanya.

Di luar segmen Selat Sunda, rata-rata kecepatan sesar Sumatera 14 mm-20 mm per tahun. Memasuki wilayah Aceh, segmen sesar Sumatera ini pecah menjadi dua jalur utama: satu jalur melalui Banda Aceh hingga Sabang dan jalur lain melalui Seulimeum, Aceh Besar.

“Gempa Pidie Jaya ini terjadi di luar jalur sesar utama. Dipicu sesar lokal yang sebelumnya belum teridentifikasi dalam peta gempa. Ada catatan di zona Pidie Jaya ini pernah dilanda gempa pada 1967,” ujarnya.

Berdasarkan pola sebaran gempa susulan, kata Danny, sesar Pidie Jaya ini memiliki posisi sejajar dengan sesar utama di Sumatera. Selain sesar Pidie Jaya, Aceh juga memiliki sejumlah sesar lokal lain yang lebih dulu teridentifikasi, yaitu sesar Samalanga, sesar Bireuen, dan sesar Lhokseumawe.

Menurut Kepala Bidang Informasi Peringatan Dini Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa Pidie Jaya diduga terkait aktivitas sesar belakang di perairan sekitar Pidie Jaya.

Sesar baru

Rahma Hanifa, peneliti gempa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Pusat Studi Gempa Bumi Nasional, mengatakan, sesar Pidie Jaya dipastikan akan ditambahkan dalam Peta Bahaya Gempa Bumi Nasional versi Standar Nasional Indonesia (SNI) terbaru yang saat ini dalam tahap finalisasi. Selain sesar Pidie Jaya, juga akan ditambahkan 218 zona patahan darat aktif baru.

Dalam Peta Bahaya Gempa Bumi Nasional versi SNI 2010, kata Rahma, sesar aktif darat ada 53 segmen. Ditambah itu, jumlah sesar darat di Indonesia menjadi 271 sesar. Rinciannya, 57 sesar di Sumatera, 36 di Jawa, 3 di Kalimantan, 48 di Sulawesi, 80 di Papua dan Maluku, serta 47 di Nusa Tenggara dan Banda.

Selain zona sesar ini, juga akan ditambahkan empat segmen zona subduksi di laut, dari semula 12 menjadi 16 segmen. Salah satu tambahan informasi baru yang penting adalah adanya kalkulasi tiga segmen di Samudra Hindia di selatan Jawa yang jika runtuh bersamaan bisa memicu gempa berkekuatan M 9,2 atau nyaris setara gempa Aceh tahun 2004.

Andi mengingatkan, banyaknya sesar darat yang baru teridentifikasi itu menuntut upaya mengurangi risiko korban dan kerugian menjadi vital. “Harusnya memang at all cost untuk itu. Satu nyawa saja sudah terlalu banyak,” ujarnya.

Berdasarkan survei peneliti pada Balitbang BMKG, Nazli, dan Sri Hidayati dari Badan Geologi, kerusakan bangunan gempa di Pidie Jaya disimpulkan terutama karena mutu konstruksi yang buruk. “Banyak ditemukan bangunan rusak berat, sedangkan di sampingnya utuh. Pengukuran mikro tremor hasilnya hal sama,” kata Nazli.

Selain buruknya mutu bangunan, ditemukan juga likuifaksi. Likuifaksi adalah fenomena rusaknya struktur tanah dan biasanya menjadi lembek dan berlumpur akibat guncangan gempa karena kondisi tanah berpasir. Ditemukan pula jalur-jalur sesar yang muncul di permukaan.

Menurut Danny, di sepanjang zona sesar yang teridentifikasi sebaiknya tak didirikan bangunan lagi. “Minimal bergeser 20 meter dari jalurnya. Jika tidak, kalau gempa, hancur lagi,” katanya. (AIK)

Kompas, Sabtu, 24 Desember 2016

Memitigasi Bahaya dari Langit-Bumi

Oleh AHMAD ARIF

Gempa di Pidie Jaya, Aceh, pada 7 Desember 2016 di zona yang belum terpetakan menambah panjang kerentanan negeri ini. Adapun cuaca meluaskan skala dan frekuensi banjir-longsor.

Situasi bangunan pondok pesantren di bawah Lembaga Pendidikan Islam Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiyah roboh akibat gempa di Samalanga, Kabupaten Bireun, Aceh, Sabtu (10/12/2016). (Kompas.com/Garry Andrew Lotulung)

Sekalipun gempa dan gejolak hidrometeorologi itu fenomena alam tak terhindarkan, bencana adalah proses kebudayaan.

Berdasarkan data BNPB, jumlah kejadian bencana tahun 2016 tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Daerah bencana juga meluas dengan kerugian ekonomi setidaknya Rp 30 triliun. Gempa dan hidrometeorologi, utamanya banjir dan longsor, paling dominan.

Sebagian bencana terjadi di zona langganan, misalnya banjir di Jakarta, Tangerang, Bekasi, hulu Citarum di Kabupaten Bandung, hingga banjir di Bengawan Solo meliputi Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik.

Namun, di luar zona langganan itu muncul daerah-daerah baru. Beberapa bencana di luar zona yang diperkirakan itu, misalnya banjir di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, pada Februari 2016, yang terparah di daerah itu dalam 30 tahun terakhir.

Demikian juga banjir di Kota Bandung, gempa di Pidie Jaya, hingga banjir besar di Bima merupakan anomali. Semua data ini menunjukkan, daerah rawan bencana kian meluas.

Hidrometeorologi

Banjir di Kota Bima, Pulau Sumbawa, NTB, sejak Kamis (22/12), contoh nyata kondisi cuaca yang kian tak ramah. Berdasarkan data BMKG, curah hujan di Plampang, Pulau Sumbawa, mencapai 208 mm per hari. Itu sangat tinggi, tertinggi dalam sejarah curah hujan di wilayah itu.

Proses evakuasi korban banjir Bima, NTB, Rabu (21/12/2016). (Kompas.com/ foto dokumentasi Badan SAR Mataram)

Mobil terbalik di salah satu ruas jalan di Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (10/2/2016). Kelurahan Bintang adalah salah satu kawasan paling parah yang dilanda banjir. (Kompas/Rhama Purna Jati)

Warga menggunakan perahu melewati hunian yang terendam banjir luapan Sungai Kampar di Desa Kemang Indah, Kabupaten Kampar, Riau, Kamis (11/2/2016). (Kompas/Syahnan Rangkuti)

Warga melintasi Jalan Raya Dayeuhkolot-Banjaran, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang lumpuh terendam banjir, Minggu (13/3/2016). Selain merendam ribuan rumah warga di sejumlah kecamatan, banjir akibat luapan Sungai Citarum ini melumpuhkan akses Dayuehkolot-Banjaran sehingga perekonomian warga pun terganggu. (Kompas/Rony Ariyanto Nugroho)

Petugas dari DPPK Kota Bandung saat melakukan evakuasi bangkai mobil Grand Livina di Sungai Citepus, Jalan Pasirkoja, Bandung. Mobil tersebut hanyut sejauh 1 kilometer terbawa banjir yang terjadi sehari sebelumnya, Senin (24/10/2016). (Kompas.com/Dendi Ramdhani)

Tak hanya di Sumbawa, wilayah Bali juga dilanda hujan ekstrem, seperti Buleleng dengan 192 mm per hari, Karangasem 103,5 mm per hari, dan Tabanan 249 mm per hari.

Munculnya siklon tropis Yvette di Samudra Hindia, 653 kilometer selatan Denpasar, diduga kuat pemicu hujan deras yang masih akan terjadi tiga hari ke depan. Indonesia memang relatif aman dari dampak langsung siklon tropis karena rute edarnya menjauhi khatulistiwa. Namun, dampak tak langsung berupa cuaca buruk kian serius. Beberapa peneliti, seperti Emanuel (2005), mendokumentasikan bukti data observasi bahwa daya kuat badai tropis meningkat. Itu ditunjukkan oleh integral kolom kecepatan angin terhadap waktu saat melintas daerah Samudra Pasifik Barat dan Atlantik terentang 50 tahun terakhir.

Penguatan topan tropis itu hanya satu masalah yang diduga dibangkitkan perubahan iklim. Perubahan cuaca juga berubah. Beberapa kali banjir dan longsor di Jawa, Juni-September 2016, terjadi saat kemarau.

Berdasarkan catatan Kompas, Juni-September 2016, terjadi banjir dan longsor di Purworejo, Kebumen, dan terakhir di Garut dengan korban 100 jiwa lebih. Padahal, Juni hingga September, biasanya masuk kemarau.

Riset peneliti BMKG, Siswanto (2015), menemukan perubahan suhu dan curah hujan di Jakarta dalam 130 tahun. Disebutkan, ada kenaikan suhu rata-rata 1,6 derajat celsius tahun 1997 saat super El Nino. Setelahnya, cenderung turun-naik. Kenaikan itu melampaui kenaikan suhu global yang hanya 0,85 derajat celsius.

Perubahan iklim itu yang diduga memengaruhi berkurangnya jumlah hari hujan periode 1866-2010. Namun, proporsi curah hujan ekstrem melebihi 50 mm per hari terhadap total hujan tahunan naik signifikan.

Dengan pola cuaca seperti itu, tak heran jika bencana hidrometeorologi mendominasi total bencana di Indonesia. Tahun ini, lebih dari 90 persen merupakan bencana hidrometeorologi. Jenis bencana terbanyak banjir (713 kejadian), puting beliung (608), dan tanah longsor (552).

Lokasi longsor di desa Desa Donoranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Minggu (19/6/2016)

Warga bersama personil TNI dan polisi bersama-sama melakukan evakuasi korban longsor di Desa Karangrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (19/6/2016). Longsor terjadi pada Sabtu (18/6/2016) malam. (Kompas/Regina Rukmorini)

Suasana pemukiman warga yang tersapu banjir bandang Sungai Cimanuk di Desa Haur Panggung, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (22/9/2016). Banjir bandang luapan terjadi pada Selasa (20/9/2016) sekitar pukul 23.00. (Kompas/Rony Ariyanto Nugroho)

Gempa bumi

Sekalipun frekuensinya relatif rendah, gempa masih menjadi ancaman mematikan. Dari 5.357 gempa yang terdeteksi BMKG sepanjang 2016, sebanyak 12 kejadian di antaranya merusak. Jika dilihat yang terkuat, gempa pada 2 Maret 2016 yang terjadi di bawah laut Samudra Hindia dengan kekuatan M 7,8.

Dari aspek dampak, gempa Pidie Jaya paling menyita perhatian. Gempa M 6,5 pada Rabu (7/12) itu sebenarnya bukan terkuat tahun ini, tetapi menimbulkan kerusakan dan korban jiwa terbanyak. Total kerugian Rp 1,9 triliun serta korban tewas 104 orang dan luka berat 268 orang.

Masih ada perdebatan soal sumber pembangkit gempa Pidie Jaya. namun, mayoritas ahli menyepakati terjadi di zona belum terpetakan. Pusat gempa itu tidak ada di Peta Bahaya Gempa Bumi Nasional versi Standar Nasional Indonesia 2010.

Bahkan, gempa itu belum ada di draf peta SNI baru yang akan diluncurkan Desember ini. Para ahli yang tergabung dalam Pusat Studi Gempa Bumi Nasional (PuSGeN) merevisi drafnya, salah satunya dengan memasukkan data gempa tersebut. Nama sesar Pidie Jaya disiapkan untuk menamai zona kegempaan baru ini.

Kita jelas tak bisa mengubah sumber bencana. Jika laju perubahan iklim tak terhentikan, intensitas cuaca ekstrem kemungkinan meningkat. Gempa akan terus terjadi selama lempeng bumi terus bergerak.

Namun, bencana apa pun bisa dikurangi dampak kerusakan dan korban jiwanya. Syaratnya, tata kelola lingkungan dan tata ruang berbasis risiko menjadi arus utama. Tak ada cara lain.

Kompas, Sabtu, 24 Desember 2016

Toleransi, Denyut Kehidupan "Kota Wali"

Oleh ABDULLAH FIKRI ASHRI

Setiap tahun, menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kompleks keraton di Kota Cirebon, Jawa Barat, didera kemacetan lalu lintas. Ribuan orang hilir mudik di antara pedagang dan kendaraan. Uniknya, saat itu pula, semangat toleransi antarumat yang berbeda agama dan suku tak sekejap pun macet.

Pengunjung memadati Mande Manguntur di kompleks Keraton Kanoman, Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin (12/12). Ribuan pengunjung hilir mudik di Keraton Kanoman untuk ikut serta dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. (Kompas/Abdullah Fikri Ashri)

Seperti malam itu, Senin (12/12), di sepanjang Jalan Pulaseran, sekitar Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon, pedagang makanan dan pakaian memadati bahu jalan yang juga telah menjadi tempat parkir. Hujan mengguyur tanpa henti.

Ribuan orang berdesak-desakan di keraton yang berdiri lebih dari lima abad itu. Berbagai suku dan agama menyatu dalam tradisi Panjang Jimat, puncak acara Maulid Nabi Muhammad SAW. hal itu tampak dalam acara sungkeman atau silaturahim antara Sultan Keraton Kasepuhan XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat dengan masyarakat, termasuk dengan warga Tionghoa.

“Saat ini, yang perlu diteguhkan ialah toleransi di antara kita. Jangan sampai bangsa kita terpecah,” ujar Arief malam itu.

Prosesi Maulid atau muludan di “Kota Wali” memang menjadi momen memperkuat toleransi. Tidak sulit mendapatkan contoh. Halaman depan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan Perguruan Advent Cirebon (PAC) yang terletak di sekitar keraton, misalnya, diokupasi pasar tumpah muludan.

Bagi Kepala Sekolah TK dan SD PAC, Marni, meskipun muludan bukan bagian dari ritual agamanya, ia tidak mengeluhkan kemacetan yang dipicu Pasar Maulid. Bahkan, halaman parkir gereja dan sekolah dijadikan tempat pengunjung peringatan hari besar Islam itu.

Padahal, tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Cirebon tidak berlangsung sehari dua hari. Pada pedagang berjualan sejak pukul 10.00 hingga 22.00 di bahu jalan sebulan penuh. “Sekolah dan jemaat enggak terganggu. Ibadah kami setiap hari Sabtu pagi, sebelum pedagang berjualan. Kami juga saling mengajak untuk berbelanja di muludan,” ujarnya.

Kepala PAC, J Siboro, menuturkan, meskipun berbeda agama dan suku, toleransi tetap menjadi yang utama. Sebelum peringatan Maulid, pihaknya rapat bersama pihak Keraton Kasepuhan dan aparat kecamatan untuk menyukseskan acara itu.

“Kami mencoba membantu sebisanya. Kalau Idul Fitri, kami mengunjungi Sultan Keraton Kasepuhan,” ujarnya.

Di sekolah beragama Kristen itu juga terdapat empat guru beragama Islam. Mereka mengajar dengan mengenakan jilbab.

Sekitar 1 kilometer ke arah utara, semarak menyambut Maulid juga tampak di Keraton Kanoman. Pasar Kanoman lebih ramai dengan pengunjung dan pedagang baru. Sekitar 400 meter dari keraton, terdapat kawasan Pecinan, sebagai salah satu pusat perdagangan. Pedagangnya kebanyakan etnis Tionghoa. Tidak terasa sedikit pun persaingan antarpedagan yang berbeda etnis tersebut.

Pasar Maulid juga menjadi tempat bagi siapa saja, tak peduli agama dan etnisnya. Setidaknya 700 hingga 1.000 pedagang atau usaha kecil menengah, berpartisipasi di pasar itu. Perputaran uang diperkirakan Rp 20 miliar dalam sebulan.

“Non-Muslim di Kota Cirebon berkontribusi besar dalam perekonomian dan kehidupan sosial umat Muslim. Begitu pun sebaliknya. Mereka saling mendukung,” ujar Sultan Sepuh Arief.

Kesejukan relasi sosial itu tidak terbentuk dari program pemerintah daerah ataupun pusat. Akan tetapi, selama berabad-abad secara turun-temurun diselenggarakan oleh keraton dan masyarakat.

Warisan besar

Menurut Arief, toleransi tersebut merupakan warisan besar Syekh Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu dari wali sanga, ulama besar di Jawa sejak abad ke-15 Masehi.

Antrean kendaraan hingga 1,5 kilometer terjadi di Jalan Raya Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tepatnya sekitar makam Sunan Gunung Jati. (Kompas/Abdullah Fikri Ashri)

Pengunjung memadati Bangsal Sekaten di kompleks Keraton Kanoman. (Kompas/Abdullah Fikri Ashri)

Nayaga, pemain gamelan, memainkan gamelan pusaka di Keraton Kanoman, Kota Cirebon, Jawa Barat. Gamelan yang berumur lebih dari 500 tahun itu hanya dimainkan menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. (Kompas/Abdullah Fikri Ashri)

Sebagai pemimpin, Sunan Gunung Jati paham betul akan pentingnya keberagaman dan sifat toleransi. Apalagi, berdasarkan naskah Purwaka Caruban Nagari yang ditulis tahun 1720 oleh Pangeran Arya Carbon, Cirebon berasal dari kata Sarumban lalu diucapkan Caruban yang berarti campuran. Orang berbagai etnis, dari Jawa, Tionghoa, hingga Arab yang berada di wilayah Panjunan bercampur di kota ini.

Tengoklah arsitektur keraton dan sejumlah masjid yang merupakan akulturasi budaya. Bangunan Siti Inggil di Kasepuhan dan Kanoman, misalnya, mengadopsi gerbang berupa bangunan berundak bercorak Hindu.

Bahkan, Sunan Gunung Jati tidak mengubah nama bangunan itu. Nama Panca Niti yang merupakan tempat istirahat pejabat Keraton Kanoman, misalnya, tidak berganti.

“Ini bukti bahwa Sunan Gunung Jati tidak merusak kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Meskipun berbeda etnis dan agama, masyarakat di Cirebon sadar persatuan,” ujar Cepi Irawan, kerabat Keraton Kanoman.

Keramik asal Tiongkok, misalnya, juga menempel di dinding kompleks Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan Peguron Kaprabonan, serta Masjid Sang Cipta Rasa dan Masjid Merah Panjunan.

Profesor Dadan Wilda dalam bukunya Sunan Gunung Jati (Petuah, Pengaruh dan Jejak-Jejak Sang Wali di Tanah Jawa), corak Tionghoa masuk ketika utusan perdagangan Tiongkok yang dipimpin Laksamana Cheng Ho atau dikenal dengan nama Sampo Kong tiba di Cirebon. Sunan Gunung Jati menerima hadiah keramik dan bahan porselen lain. Ia juga menikah dengan Putri Ong Tien asal Tiongkok.

“Itu sebabnya, setiap acara besar warga Tionghoa di Cirebon juga menjadi kegiatan bersama masyarakat di Kota Wali,” ujar Sidik Sugiharto, Ketua Wihara Dewi Welas Asih. Saat perayaan Cap Go Meh, misalnya, ribuan orang memadati Jalan Kantor, sekitar wihara. Keraton ikut terlibat dalam acara itu.

Replika kereta Kencana Paksi Naga Liman dari keraton juga tersaji. Kereta peninggalan leluhur Cirebon itu menyimbolkan hibriditas kebudayaan. Dua sayap di kiri dan kanan menyimbolkan paksi atau burung (buroq) yang mewakili Islam. Adapun wajah yang mirip naga, tetapi memiliki belalai masing-masing melambangkan peninggalan Tionghoa dan Hindu.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah usai. Denyut toleransi di Kota Wali pun terus hidup.

Kompleks makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, yang dihiasi keramik asal Tiongkok. (Kompas/Rini Kustiasih)

Kereta Singabarong di Keraton Kasepuhan, Cirebon, Jawa Barat. (Kompas.com/Fitri Prawitasari)

Keramik-keramik berwarna cokelat ini dibawa ke keraton Kasepuhan, Cirebon pada sekitar 1745. Keramik-keramik yang berisi cerita para nabi dalam Kitab Perjanjian Lama dipasang sebagai hiasan di salah satu sudut keraton. Keberadaan keramik-keramik ini semakin membuktikan bahwa keraton menjadi pusat percampuran berbagai budaya. (Kompas.com/Ervan Hardoko)

Kompas, Minggu, 18 Desember 2016