Agama dan Warga Negara

Oleh TEUKU KEMAL FASYA

Berapa agama yang ada di Indonesia? Jika Anda menjawab enam, berarti masih harus dipertanyakan pengetahuan Anda terhadap bangsa ini.

Indonesia tidak semata negara berbenteng maritim dengan belasan ribu pulau dan ratusan etnis, tetapi juga juntaian mutiara agama dan keyakinan yang begitu banyak, beragam, dan berwarna. dalam perjalanan sejarah, agama dan keyakinan yang banyak itu tumbuh bersamaan dengan etnis dan kebudayaan tempatan menjadi oase peradaban Nusantara yang harmonis.

Gambaran kerukunan dan saling menghormati bukan sekadar legenda untuk membagus-baguskan lembar sejarah. Hubungan antara "agama arus utama" - yang biasanya menjadi agama kerajaan lokal - dan agama minoritas tidak tersekat oleh hubungan resmi-nonresmi, tetapi hubungan saling memerlukan dan menjaga.

Politisasi agama resmi

Sejarah mencatat, eksistensi umat Hindu dan Khonghucu di dalam naungan Kerajaan Aceh atau komunitas Muslin di Bali berlangsung mesra. Hampir tidak ada nila sejarah terkait aksi pasifikasi, diskriminasi, dan terminasi. Kampoeng Tjina dan Kampoeng Keling telah dikenal sejak era Kerajaan Aceh abad XVII serta menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan.

Di Bali, komunitas Muslim Sasak Lombok menggelari penggawa atau bangsawan Karangasem Bali, Ratu Made Bengkel, dengan Baginda Ali. Mereka pun menggelari anak Made Bengkel, I Goesti Bagoes Oka, yang pernah menjadi  Gubernur Sunda Kecil pada era Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan Baginda Usman. Itu terjadi karena jejak kebajikan mereka di Pulau Lombok. Usman dan Ali adalah dua nama khalifah empat (Khilafat al-Rasyidah) dalam sejarah Islam yang terkenal karena ide-ide reformisnya.

Ironisnya, ketegangan malah terjadi ketika negara Indonesia modern dan birokrasi pemerintahan menguat. Negara gagal memahami kemajemukan agama-agama historis-endemis itu. Pada era Orde Baru, agama resmi negara hanya lima. Di luar itu, dipaksa masuk ke dalam gugus "induk" atau menjadi gugus "kepercayaan" di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001), Khonghucu menjadi agama resmi keenam dan dibina oleh Kementerian Agama. Namun, masih saja terjadi ketegangan karena reformasi status kewarganegaraan (citizenship status) tidak bergerak secepat perubahan sosial-politik nasional. Masih terlihat kekerasan legal, kultural, dan sosial yang menimpa agama-agama non-enam. Padahal, posisi mereka otonom, bukan sub-sekte atau mazhab yang boleh diindukkan ke dalam agama enam.

Contoh yang paling nyata ialah masih kuatnya gerakan penolakan terhadap Ahmadiyah dan Syiah untuk beribadah. Mereka juga tidak diakui sebagai bagian dari keluarga besar Islam. Penolakan itu wujud dari ketidakpahaman atas dua "mazhab" itu dalam sejarah Islam, termasuk kehadirannya di Indonesia. Sejarah organisasi Ahmadiyah sesungguhnya lebih tua dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia. Dalam catatan disebutkan, Ahmadiyah Qadian masuk melalui Tapaktuan, Aceh, 2 Oktober 1925, dan kemudian menyebar ke Sumatera Barat serta seluruh Indonesia,

Demikian pula ketakpahaman atas agama minoritas lainnya. Agama Kaharingan pada masa Orde Baru dimasukkan sebagai agama Hindu. Diskusi saya dengan Pak Ayal, tokoh Kaharingan Dayak Meratus, saat konferensi nasional Jaringan Antariman Indonesia, di Sentani, Papua, Mei lalu, menunjukkan pengelompokan Kaharingan ke dalam Hindu sangat ceroboh. Menurut Pak Ayal, agamanya mengenal sosok Adam sebagai "manusia suci", seperti dalam kitab agama-agama Ibrahim.

Komunikasi saya dengan Pak Ongko Wijaya, pimpinan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), membuka pikiran tentang sejarah Khonghucu yang lebih tua daripada sejarah Buddha Tiongkok. Ia terentang tali sejarah lebih dari 5.000 tahun. Ini tentu saja menakjubkan, bagaimana agama historis setua itu baru dipahami dan diakui sebaru ini di Indonesia. Ketidakpahaman publik nasional atas keberadaan agama-agama minoritas itu berpadu dengan tindakan komunikasi banal publik di sosial media sehingga muncul distorsi atas agama-agama yang kebetulan mendiami tubuh etnis minoritas menjadi agama ilegal. Komunikas kebencian itu menjadi jalan pembenaran kemaran dan pameran brutalisasi dan penyesatan, baik verbal maupun fisikal (Thomas W Simon, Ethnic Identity and Minority Protection, 2012:269).

Pintu darurat

Masalah kini, ketegangan masih berlanjut terutama wacana agama resmi versus agama tak resmi. Jika memakai nalar kewarganegaraan, penganut agama resmi secara normatif akan mendapatkan haknya sebagai warna negara.Sebaliknya, penganut agama tidak resmi memperoleh derita akibat terputusnya kewajiban negara kepadanya. Sebagai warga negara penganut agama resmi, saya tidak pernah merasakah dilema itu. Namun, bayangkan, jika Anda adalah penganut agama yang tidak resmi itu. Berapa ton derita yang akan menimpan pundak dan pikirian?

Hasrat untuk menikah, beribadah, membeli properti, dan hubungan sosial kerap menjadi aksi kriminal dibandingkan dengan urusan domestik-ekonomika biasa. Status agama tidak resmi otomatis tidak teregistrasi ke dalam status kependudukan, seperti kartu tanda penduduk (KTP), akan menjadi problem hukum, sosial, dan budaya yang harus ditanggung seumur hidup. Problem-problem inilah yang sebenarnya ingin diurai melalui kebijakan pemerintah untuk tidak memaksakan status agama pada kolom KTP.

Sikap pemerintah cq Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan kebijakan itu pun bukan serta-merta. Kebijakan itu adalah konklusi imperatif undang-undang yang seharusnya dieksekusi sejak lama. Keputusan boleh mengosongkan kolom status agama dalam KTP sudah termaktub dalam UU No 23/2006 Pasal 64 tentang Administrasi Kependudukan. Ketika UU itu diamandemen jadi UU No 24/2013, pasal itu masih dipertahankan dengan sedikit perubahan redaksional yang tak mengubah substansi (Pasal 64 Ayat (5)). Keliru ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tak menjalankannya.

Pilihan itu harus dilihat sebagai langkah taktis menangani hilirisasi dampak pengabaian negara atas agama-agama tidak resmi itu. Terobosan sudah dilakukan Menteri Agama Lukman Hakin Saifuddin pada akhir masa pemerintahan SBY dengan mengakui agama Bahai sehingga bisa jadi pintu darurat untuk mengakui agama-agama lainnya sebagai agama resmi negara. Untungnya, Lukman kembali terpilih pada Kabinet Kerja Jokowi-JK sehingga bisa meneruskan pekerjaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak agama-agama yang "diminoritaskan" itu.

Piihannya sebenarnya sederhana, bagaimana semua keyakinan dan agama-agama historis yang lahir dari degup teologis dan kultural bangsa ini bisa hidup nyaman di Indonesia: rumah bagi kita semua.

TEUKU KEMAL FASYA

Antropolog Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe; Pegiat Jaringan Antariman Indonesia

Kompas, Sabtu, 15 November 2014

Makna Pendekatan Jokowi ke KPK

Oleh ADNAN PANDU PRAJA

Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan seseorang menteri sebagai tersangka, pada umumnya mereka resisten dan mengatakan dirinya tidak merasa pernah korupsi. Sayangnya, hal tersebut juga diamini oleh presidennya.

Fenomena tersebut menggambarkan elite pemerintahan lalu tidak punya kemauan politik (political will) serius dalam memberantas korupsi dan sangat bertolak belakang dengan janji politiknya pada masa kampanye 2009. Ketiadaan political will serupa telah terjadi sejak presiden pertama dengan dikebirinya cikal bakal KPK dengan nama PARAN (Panitia Retooling Aparatus Negara) yang dipimpin AH Nasution.

Dalam perkembangannya, nasib lembaga pemberantas korupsi kembang kempis berganti-ganti nama sampai saat ini. Sebagai masyarakat paternalistik, sesungguhnya peranan pimpinan nasional sangat mujarab mencegah berkembangnya korupsi. Kata orang bijak, ikan busuk mulai dari kepalanya.

Belajar dari kealpaan kampanye 2009 lalu yang hanya menjadikan KPK sebagai komoditas kampanya belaka, para calon presiden pada Pemilu 2014 didaulat menandatangani tujuh komitmen pemberantasan korupsi di hadapan semua media nasional yang sedang meliput deklarasi harta kekayaan para calon presiden di Komisi Pemilihan Umum tanggal 30 Juni 2014.

Akibatnya, siapa pun yang akan terpilih sebagai presiden tak bisa mengelak untuk menjalankan butir kelima komitmen pemberantasan korupsi “mewujudkan adanya tes integritas dalam perekrutan dan promosi di kementerian dan lembaga”.

Komitmen Jokowi

Dalam rangka menjaga konsistensi antara janji politiknya yang akan mendukung anggaran KPK 10 kali lipat dan mematuhi butir kelima komitmen pemberantasan korupsi tersebut, Jokowi merasa perlu datang ke KPK mendengar penjelasan KPK terkait dengan nama calon-calon pembantunya beberapa saat sebelum dilantik sebagai presiden walaupun ditentang para pendukungnya. Itu karena beliau sangat paham risiko yang akan ditanggung apabila mengabaikan rekomendasi KPK, baik terhadap kinerja maupun citra kabinetnya.

Waktu pelacakan yang begitu singkat membuat sulit bagi KPK untuk menjamin mereka tidak akan berurusan dengan KPK selama lima tahun ke depan. Masih ada dua kriteria lagi yang harus dilalui para pembantu presiden; clear dan hebat (“KPK dan Jokowi-JK”, Kompas, 26 Agustus 2014). Yang utama, mereka harus berani menolak intervensi parlemen atau berkolusi dengan partai pengusungnya.

Ternyata hubungan kolutif bukan monopoli Indonesia yang menduduki urutan ke-114 dengan Indeks Persepsi Korupsi 32. Hubungan kolutif terjadi pula baru-baru ini di Negara Bagian New South Wales, Australia, yang melibatkan dua menteri dari Partai Buruh dalam perizinan industri ekstraktif. Padahal, Australia berada di urutan ke-9 dengan indeks 81.

Arti penting konsultasi Jokowi ke KPK malam terakhir sebelum dilantik sebagai presiden memberi pesan kepada seluruh komponen bangsa. Pertama, Presiden telah merekonstruksi batasan hak prerogatif Presiden dalam menentukan para pembantunya tidak lagi bersifat absolut, rahasia, dan sakral. Warna-warni KPK terhadap daftar calon menteri menjadi pertimbangan khusus.

Kedua, Presiden sangat paham posisi KPK sebagai tumpuan harapan rakyat. Bermitra dengan KPK akan memperkuat legitimasi kabinet pro rakyat. Kinerja KPK yang tidak kenal kompromi sangat dibutuhkan untuk membersihkan birokrasi kumuh yang sudah sangat menggurita. Pilihan Presiden berdekat-dekatan dengan KPK bukan tanpa risiko karena setiap saat juga bisa berurusan dengan KPK. Berdasarkan pengalaman selama ini, mereka yang bermasalah cenderung menjaga jarak dengan KPK.

Ketiga, integritas lebih penting daripada kompetensi. Beberapa calon yang tereliminasi memiliki kompetensi yang sangat memadai, tetapi integritasnya diragukan. Para penghuni tahanan KPK umumnya memiliki kompetensi. Bahkan tiga orang bergelar guru besar. Saatnya mereka yang berintegritas tampil memimpin, sebaliknya yang minim integritas akan tergusur.

Jaksa Agung dan Kapolri

Klimaks dari proses seleksi pembantu Presiden nanti pada pergantian Jaksa Agung dan Kapolri khususnya. Untuk itu, kiranya Polri harus secara proaktif membersihkan aparatnya yang berpotensi mencederai visi misi Presiden. Musababnya, visi misi Jokowi-JK akan menempatkan Polri dalam kementerian negara secara bertahap.

Konsekuensi turunan dari kebijakan Presiden, para menteri juga harus memilih para eselon di bawahnya yang berintegritas mulia dengan melibatkan KPK. Di antara eselon I, yang paling berperan signifikan mencegah korupsi adalah inspektorat jenderal. Peranannya sebagai konsultan ataupun quality assurance sangat strategis sebagai second line of defence sebelum ditangani BPK maupun KPK (“Saran Pengawasan kepada Capres”, Kompas, 24 Juli 2014).

Keempat, Presiden memberi contoh bagaimana menafsirkan pasal uji publik pada pemilihan kepala daerah, yang diatur dalam UU Pilkada. Dalam waktu yang memadai, tanpa biaya dan dilakukan oleh instansi yang memiliki kompetensi serta independen, Presiden dapat memperoleh gambaran integritas para calon pembantunya. Karena UU Pilkada tidak mengatur secara jelas, uji publik calon kepala daerah akan multitafsir, makan waktu, berbiaya tinggi, dan rentan pengondisian melalui kampanye media.

Kelima, Presiden dan KPK akan berkoordinasi secara berkala dalam rangka pemberantasan korupsi. KPK diharapkan dapat mengisi jeda kewibawaan Presiden di mata aparatnya ataupun di mata kepala daerah ekses otonomi daerah. Sebagai contoh program KPK tentang koordinasi supervisi mineral dan batubara, ratusan izin tambang telah secara sukarela dicabut para kepala daerah beberapa saat setelah bertemu KPK dan pendapat negara dari royalti meningkat triliunan rupiah (“Tambang dan KPK”, Kompas, 13 Agustus 2014).

Presiden Jokowi sedang membangun tradisi baru dan membangun positioning bahwa Presiden memiliki misi sama dengan KPK, berjuang untuk kepentingan rakyat. Namun, bangunan tersebut akan luluh lantak manakala Presiden tidak segera melindungi KPK pada saat kritis, kriminalisasi ataupun terhadap upaya yang akan mengebiri KPK melalui berbagai produk legislasi.

ADNAN PANDU PRAJA

Komisioner KPK

Kompas, Sabtu, 15 November 2014

Bengkoang untuk Kesehatan Gigi dan Tulang

Bengkuang atau bengkoang (Pachyrhizus erosus) dikenal dari umbi (cormus) putihnya yang bisa dimakan sebagai komponen rujak dan asinan atau dijadikan masker untuk menyegarkan wajah dan memutihkan kulit. Tumbuhan yang berasal dari Amerika tropis ini termasuk dalam suku polong-polongan atau Fabaceae. Di tempat asalnya, tumbuhan ini dikenal sebagai xicama atau jícama. Orang Jawa menyebutnya sebagai besusu (/bəsusu/).

Matoa

Minggu lalu (9/10), di sebuah pasar ritel di Waru, Sidoarjo, saya menemukan buah yang asing. Dalam label harga di kemasan tertulis nama 'Matoa'. Buah bulat lonjong berukuran 4-5 cm, dengan warna coklat kemerahan bercampur hijau. Karena tertarik dan ingin mencicipi saya pun membeli satu wadah buah tersebut.

Kala Alam Membalas

Oleh AGNES ARISTIARINI

Manusia tampaknya masih saja menyepelekan mikroba meski kenyataan menunjukkan bahwa mikroba sudah banyak menang. Laurie Garrett, "The Coming Plague", 1994

Hari-hari ini, dunia kembali dikhawatirkan dengan merebaknya ebola di kawasan Afrika Barat. Berawal Desember 2013 dan sempat menurun April 2014, kasus ebola meningkat lagi Juli dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda hingga sekarang. Di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone, korban terus berjatuhan.

Persis seperti yang digambarkan Albert Camus dalam novelnya, The Plague (1960) - ketika pemerintah Oran menutup pintu gerbang kota begitu wabah sampar meluas - Pemerintah Liberia memasang garis pembatas untuk mengisolasi kawasan yang terinfeksi ebola dan melarang setiap orang untuk meninggalkan Monrovia, ibu kota negeri itu. Mayat bergelimpangan dan dibiarkan membusuk di jalanan (Time, 25/8/2014).

Untuk kesekian kali, manusia tidak berdaya menghadapi ebola. Kisah ebola berawal di Rumah Sakit Misi Yambuku di kawasan Bumba Zone, Agustus 1976. Bumba Zone berada di perbatasan utara Zaire, kini Republik Demokratik Kongo, dengan padang sabana dan hutan hujan tropis yang kaya monyet hijau, babon, simpanse, gajah, kuna nil, antelop, dan kerbau liar.

Dalam Yambuku (bab V, The Coming Plague), Garrett menulis tentang Mabalo Lokela (44), yang akhir Agustus 1976 datang ke rumah sakit minta suntikan antimalaria karena demam. Ini gejala biasa jika malarianya kambuh.

Belum seminggu, Lokela balik ke rumah sakit. Ia panas tinggi, muntah, diare, sakit kepala, dan hidungnya terus mengalirkan darah. Tak ada laboratorium di rumah sakit itu untuk membantu diagnosis. Para suster mengupayakan segala cara, tetapi selang tiga hari Lokela meninggal.

Dua minggu kemudian, kecemasan meluas. Ibu dan ibu mertua Lokela, juga bayinya, meninggal dengan gejala sama. Total 21 keluarga dan teman Lokela tertulas, 18 orang meninggal. Suster Beata yang merawatnya juga meninggal.

Kecemasan berkembang menjadi kepanikan nasional ketika korban terus berdatangan. Pemerintah mengirim dua profesor dari Universitas Nasional Zaire untuk meneliti. Menurut Centers of Disease Control and Prevention (CDC) yang bermarkas di Atlanta, Amerika Serikat, dari 318 kasus yang tercatat saat itu, 280 korban meninggal. Berarti tingkat kematiannya 90 persen.

Terus merebak

Dinamai seperti nama sungai kecil di Kongo - awal virus ditemukan - ebola terus merebak di kawasan Afrika. Sepanjang 1976-2014, ebola telah menyerang 11 negara di Afrika, juga Spanyol dan AS meski strainnya berbeda.

Dengan tingkat kematian yang tinggi, yaitu 40-90 persen, dan penularan yang mudah lewat kontak langsung dengan cairan tubuh penderita, seperti ludah, darah, muntahan, air seni, dan tinja, ebola menjadi momok manusia modern saat ini.

Virus ebola tremasuk famili Filoviridae. Berasal dari kata filum - bahasa Latin yang berarti benang - virus ini memang mirip benang di bawah mikroskop. Peter Piot, salah satu penemu ebola, seperti melihat kumpulan tana tanya "????" di mikroskop.

Menurut Garrett, kemunculan virus yang mematikan ini tak lepas dari kerusakan lingkungan masif yang mengubah ekosistem. Mulai dari pembabatan hutan, sistem pertanian yang intensif dan monokultur, hingga perubahan iklim membuat puluhan penyakit baru ditemukan.

Semua itu berpadu dengan kepadatan penduduk dan mobilitas manusia yang luar biasa terkait dengan perbaikan infrastruktur dan kemajuan transportasi. Jadi, ketika pedalaman hutan menjadi obyek wisata baru, seseorang yang tak sadar terinfeksi bisa saja membawa penyakit pulang.

Serangga yang terangkut di kargo atau monyet-monyet untuk menguji coba vaksin dan obat baru bisa saja terkontaminasi virus dan kemudian menyebarkannya ke seluruh dunia.

Seperti kasus tahun 1967 di pabrik vaksin Behring Works, virus berpindah dari monyet hijau Afrika ke petugas kandang dan penduduk kota. Virus yang juga famili Filoviridae ini kemudian dinamai marburg, kota tua di Jerman tempat pabrik berada.

Berasal dari jauh

Subtipe ebola-reston juga pernah dideteksi di pusat karantina Virginia, Pennsylvania, dan Texan (AS) tahun 1989-1990. Setelah diteliti, ebola-reston ini ternyata ditularkan oleh monyet yang didatangkan dari Filipina.

Pada orangutan Kalimantan yang sehat ternyata juga ditemukan subtipe ebola dari Afrika, ebola-reston, dan virus marburg. Penelitian ini dilakukan Universitas Airlangga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Hokkaido University, Jepang.

"Artinya, virus dari famili Filovirus, baik ebola maupun marburg, pernah ada di Indonesia," kata CA Nidom dari Universitas Airlangga yang terlibat penelitian (Kompas, 12/9/2012).

Menurut Rene Dubos, mikrobiolog Perancis, dalam Mirage of Health, 1959, setiap organisme akan beradaptasi untuk bertahan pada setiap perubahan lingkungan. Jadi, nasib manusia menjadi taruhan karena alam akan membalas dengan cara tak terduga.

Kompas, Sabtu, 11 Oktober 2014

Cerita Perubahan dari Cikeas Udik

Oleh WISNU NUGROHO

Kita tengah berdusta jika menampik hadirnya perubahan selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Angka-angka statistik dan fakta yang kasatmata serta bisa diraba dengan mudah akan membungkam upaya kita berdusta. Karenanya, spanduk ucapan terima kasih kepada SBY menjelang akhir masa tugasnya ada dasarnya juga. Spanduk itu terlihat bersaing dengan centang-perenangnya iklan luar ruang di ruas jalan menuju kediaman SBY di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor.

Terkait perubahan dalam fakta kasatmata dan mudah diraba, cerita dari Cikeas Udik ini perlu dikemukakan. Cikeas Udik ini adalah kawasan berjarak sekitar 5 kilometer dari kediaman SBY. Di Cikeas Udik, tepatnya di Desa Bojong Nangka, SBY bertemu Pak Mayar saat kampanye pilpres, Agustus 2004. Mendapat tekanan dari Koalisi Kebangsaan (gabungan partai besar) yang mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai capres, SBY mendeklarasikan Koalisi Kerakyatan di rumah Pak Mayar. Di pilpres langsung pertama itu, citra SBY yang dekat dengan rakyat lebih memikat dibandingkan citra Megawati yang lekat dengan elite politik.

Tidak hanya deklarasi Koalisi Kerakyatan yang tercatat di rumah Pak Mayar. Kepada ratusan warga yang umumnya buruh lepasan dan buruh tani seperti Pak Mayar, SBY menyampaikan tiga janji perubahan. Tiga janji itu adalah mengaspal jalan, membangun SMA negeri, dan membangun irigasi.

Belum satu periode SBY berakhir, jalan di Cikeas Udik halus beraspal. SMA Negeri 1 Gunung Putri didirikan di sebagian tanah lapang yang biasa dilalui Pak Mayar pergi ke ladang. Hanya irigasi tidak bisa diwujudkan sampai 10 tahun pemerintahan SBY berakhir.

Namun, tidak mewujudnya janji irigasi untuk buruh tani seperti Pak Mayar dan warga Cikeas Udik bukan tanpa alasan. Halusnya aspal jalan memunculkan banyak pembangunan perumahan. Hadirnya SMA Negeri 1 Gunung Putri menjadi daya tarik tambahan bagi penjual perumahan. Membiarkan lahan ditanami padi, serai, dan lengkuas tidak lagi menjanjikan pemilik lahan. Dengan perubahan ini, janji pembangunan irigasi menjadi tidak relevan.

Mendatangi lagi Cikeas Udik, alasan tidak mewujudkan pembangunan irigasi, seperti dijanjikan kepada Pak Mayar, mendapat pembenaran. Rumah tempat SBY bertemu Pak Mayar sudah dirobohkan. Ladang berkontur seperti bukit di sekitar rumah Pak Mayar itu sudah diratakan. Rabu (15/10) lalu, dua truk hilir mudik membawa tanah merah yang dikeruk backhoe di gundukan tanah. Di kejauhan, alat berat lain meratakan lahan. Belasan buruh bangunan membuat tembok setinggi 2 meter. Lahan yang sebelumnya hijau memerah karena urukan tanah. Perumahan sedang disiapkan. Di gerbang masuk telah dipasang spanduk penjualan dengan cicilan jutaan rupiah per bulan.

"Jalan aspal menghadirkan para pendatang di perumahan-perumahan," ujar Afit (30), pendatang dari Jawa Tengah yang sejak 2005 tinggal di Cikeas Udik.

Tidak lagi relevan

Perumahan tidak hadir sendiri di Cikeas Udik. Di sekitarnya berdiri sejumlah gugusan rumah toko dan minimarket yang berhadap-hadapan. Lahan yang semula dipakai warga Cikeas Udik seperti Pak Mayar untuk menanam padi, serai, dan lengkuas makin berkurang. Sekali lagi, janji membangun irigasi menjadi tidak relevan.

Untuk janji membangun irigasi ini, Pak Mayar memang tidak lagi bisa berharap, apalagi menuntuk. Pada 28 Desember 2008, Pak Mayar meninggal di usia 89 tahun. Sebelum meninggal, Pak Mayar melihat jalan halus beraspal dan SMA negeri sudah didirikan. Namun, perubahan itu justru menjadi seperti petaka buatnya dan keluarga. Selain lahan garapan berkurang, tak satu pun cucu Pak Mayar bisa sekolah di SMA Negeri 1 Gunung Putri karena biaya yang mahal.

"Untuk penghuni perumahan kena Rp 6 juta, sementara warga kampung Rp 5 juta. Meski lebih murah, masih tidak terjangkau," ujar Nesi (48), putri Pak Mayar, yang tengah menunggu puterinya pulang menjadi buruh.

Seperti putrinya, lima cucu Pak Mayar yang lain juga menjadi buruh. Dengan hanya lulus SMP tanpa punya lahan garapan untuk bercocok tanam, menjadi buruh adalah pilihan terbaik meski tidak memberi banyak jaminan. Tiap tahun, kontrak buruh dievaluasi. Kerap tanpa alasan jelas, kontrak disudahi.

Menghadapi situasi mengimpit ini, Nesi seperti juga Pak Mayar, tidak banyak mengeluh apalagi menuntut. Kepada SBY yang mendatangi dan memberi tiga janji, mereka terus memberi dukungan nyata setiap diminta.

Dalam Pilpres 2014, rakyat jadi bahan jualan lagi. Ada Ibu Eli (tukang cuci dari Sulawesi Utara), Pak Abdulah (nelayan dari Sumatera Utara), Ibu Satinah (buruh tani di Jawa Tengah), dan Pak Asep (guru dari Jawa Barat). Lima tahun lagi, perubahan akan diceritakan. Namun, siapa yang menikmati? Rakyat? Kita tunggu nanti.

Kompas, Sabtu, 18 Oktober 2014

Rekonsiliasi: Cair di Kertanegara

Oleh EDNA C PATTISINA

Jam menunjukkan pukul satu siang. Di sebuah foodcourt di kawasan Jakarta Selatan, Prabowo Subianto yang baru saja menunaikan shalat Jumat datang bersama beberapa petinggi Partai Gerindra. Rupanya, kawan-kawan dekat Prabowo telah memesan sederetan meja kecil digabung-gabung untuk makan siang bersama.

Jumat (17/10) ini adalah hari ulang tahun Prabowo ke-63. Konon, Prabowo selalu enggan merayakan ulang tahunnya karena, menurut dia, akan merepotkan banyak orang.

Prabowo tampak ceria dan didaulat duduk di tengah. Ia ditodong dulu untuk berfoto bersama. Begitu duduk, para sahabat berdoa, bersyukur atas masa lalu dan masa depan. Prabowo lalu didaulat meniup lilin. Tapi, ia menolak mentah-mentah. "Nggak... nggak. Gak mau ada lilinnya," katanya.

Kue red velvet lalu disorongkan ke tengah meja untuk dipotong Prabowo diiring lagu "Selamat Ulang Tahun". Beberapa kado diterimanya, tanpa dibuka. Makan siang berlangsung seru dengan obrolan-obrolan santai. Dengan lahap, Prabowo menyantap gado-gado, soto mie, dan ditutup es cincau.

Usai makan, ia kembali ke rumah keluarganya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru. Kemarin, jadwal Prabowo memang padat. Tepat di hari ulang tahunnya itu, ia menerima tamu istimewa, yaitu presiden terpilih Joko Widodo.

Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2014). (Tribunnews/Dany Permana)

Pertemuan Prabowo dengan Jokowi kemarin adalah pertemuan paling emosional bagi rakyat Indonesia. Tepat pukul 10.00, Jokowi datang. Mendengar suara pengawalan, Prabowo segera keluar menyambut. Usai bersalaman dan beradu pipi kiri dan kanan, Prabowo memberi hormat layaknya prajurit memberi hormat pemimpinnya. Jokowi membalas hormat dengan membungkukkan badan.

Mereka lalu masuk dan bercakap-cakap di ruang tamu yang dindingnya diisi lukisan kedua orangtua Prabowo. Di ruang tamu ini, Prabowo mengucapkan selamat kepada Jokowi yang terpilih menjadi presiden ke-7 RI. Beberapa menit kemudian, pembicaraan dilakukann empat mata. Pembicaraan yang terjadi tak hanya seputar politik, tetapi juga soal kebangsaan seperti bagaimana menjadikan Indonesia kuat dan mandiri dengan dasar Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Cairnya hubungan keduanya terlihat dalam konferensi pers. Meskipun hanya beberapa menit, ketegangan berbulan-bulan belakangan ini mencair. Prabowo mengajak Jokowi berkunjung ke rumahnya di Hambalang. Jokowi menyanggupi. Januari ia akan ke Hambalang dengan helikopter Prabowo. Namun, ia menolak ajakan menyanyi, "Kalau disuruh nyanyi... wah, saya tidak bisa memenuhi. Soalnya saya tidak bisa nyanyi," kata Jokowi disambut Prabowo yang tertawa terbahak-bahak.

Jokowi juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. "Tapi Pak Prabowo tidak mau kasih tau berapa umurnya," kata Jokowi yang melirik Prabowo yang terbahak di sampingnya.

Di balik layar

Di balik cairnya kebekuan hubungan Prabowo dan Jokowi lantaran pemilu adalah Aria Bima dan Edhi Prabowo. Keduanya adalah mantan mitra kerja di Komisi VI DPR periode 2009-2014. Aria dari Fraksi PDI-P, sedangkan Edhy dari Fraksi Gerindra.

Aria menuturkan, ia berkomunikasi dengan Edhy sejak Selasa lalu di lapangan bulu tangkis Kompleks Parlemen, Senayan. Aria mengutarakan rencana Jokowi bertemu Prabowo. Ia menanyakan kepada Edhy, apakah informasi tersebut sudah sampai ke Prabowo atau belum. Edhy menjawab, rencana Jokowi yang dirancang sejak 2-3 minggu itu belum sampai.

"Dari situ saya aktif menelepon dan berkomunikasi langsung dengan Edhy. Pesan pun langsung disampaikan dan saya bertemu Pak Prabowo di Apartemen Dharmawangsa, Kamis, usai Rapat Paripurna DPR," kata Aria di ruang kerjanya di DPR.

Edhy membenarkan apa yang disampaikan Aria. "Pak Prabowo menyampaikan, untuk mengurus negara sebesar ini tidak bisa sendiri-sendiri," kata Edhy.

Setelah bertemu Prabowo, Aria mendapatkan sinyal positif dan langsung disampaikan ke Jokowi. Jokowi langsung mengiyakan dan mengatur jadwal bertemu Prabowo. Waktu pertemuan disepakati Jumat pagi. Jalan Kertanegara ditentukan kemudian, juga komitmen saling memberi dukungan.

Kompas, Sabtu, 18 Oktober 2014