Zimbabwe, Malawi, dan FCTC

Oleh KARTONO MOHAMAD

Beberapa bulan yang lalu Zimbabwe menandatangani Konvensi tentang Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau yang disusun oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Zimbabwe merupakan negara ke-180 dari 194 anggota WHO yang mengaksesi FCTC.

Indonesia perlu bangga karena ikut aktif merumuskan isi Konvensi tentang Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) yang sekarang sudah diterima sebagian besar negara di dunia. Tinggal beberapa negara kecil, seperti Andorra, Liechtenstein, Monako, dan beberapa negara terbelakang, seperti Somalia, Sudan Selatan, dan Indonesia yang belum mengaksesi.

Kasus Zimbabwe dan Malawi menarik karena kedua negara itu merupakan penghasil tembakau terbesar di Benua Afrika. Penghasilan ekspor tembakau menempati posisi pertama dalam penghasilan devisa. Indonesia mengimpor tembakau antara lain juga dari Zimbabwe.

Pada awalnya Zimbabwe enggan menandatangani FCTC karena mengira akan menekan kepentingan ekonominya. Berkat guyuran dana yang besar dari Phillip Morris dan BAT, mereka terbujuk menolak FCTC. Persatuan petani tembakau Zimbabwe pada awalnya meminta agar pemerintahnya tidak menandatangani FCTC. Namun, kemudian Menteri Pertanian Zimbabwe mampu menyadarkan presidennya agar menandatangani FCTC.

Mungkin karena melihat bahwa Tiongkok, Brasil, dan Malawi, pesaing terbesar Zimbabwe dalam produksi tembakau, sudah lama ikut FCTC dan tetap berjaya dalam pasar tembakau internasional, Zimbabwe merasa terkucilkan. Tidak dapat memperjuangkan kepentingannya ketika negara-negara anggota FCTC berbicara tentang pertanian tembakau. Akhirnya pada 2013 Ketua Perhimpunan Petani Tembakau Zimbabwe Gavin Foster justru mendesak pemerintahnya agar menandatangani FCTC ”sehingga kita dapat membela kepentingan pertanian tembakau Zimbabwe”.

Berbeda lagi dengan Malawi, yang produksi tembakaunya nomor empat sesudah Tiongkok, Brasil, dan Amerika Serikat (Indonesia menduduki nomor tujuh atau delapan, di bawah Turki). Sejak awal aliansi petani tembakau mereka mendesak agar Malawi ikut menandatangani FCTC. Berjuang dari dalam akan lebih baik daripada berteriak-teriak sendirian di luar. Dalam praktik, wakil Tiongkok dalam sidang-sidang mitra FCTC memang gigih memperjuangkan kepentingan pertanian tembakau mereka.

Tanaman substitusi

Sebagaimana diketahui, dalam FCTC memang disepakati bahwa untuk mengurangi suplai rokok, setiap negara berkewajiban mencarikan tanaman substitusi bagi petani tembakau yang ingin alih tanam. Wakil Tiongkok dalam sidang mitra bukannya tidak setuju dengan anjuran alih tanam itu, tetapi mengusulkan agar dilakukan dengan hati-hati dan sejalan dengan menurunnya jumlah perokok di dunia. Dan, mengharapkan negara besar ikut mendanai program alih tanam itu.

Bagaimanapun juga negara-negara penghasil tembakau itu sadar bahwa semakin maju penduduk sebuah negara, semakin kecil jumlah perokoknya. Dan, negara yang bukan mitra FCTC tentu tidak akan berkesempatan diajak bekerja sama dalam program semacam itu. Karena itu, Zimbabwe akhirnya mengaksesi FCTC di akhir 2014.

Berbeda dengan Zimbabwe, asosiasi petani tembakau Malawi sejak awal sudah mendukung pemerintahnya agar menandatangani FCTC. Dalih mereka sama, ”akan lebih baik berjuang di dalam daripada dari luar”. Karena itu, Malawi seperti negara-negara penghasil tembakau lainnya sudah sejak awal bergabung dalam mitra FCTC. Di sana tidak ada yang mengatakan bahwa FCTC adalah untuk kepentingan negara-negara besar, atau semacam proxy waruntuk menghancurkan ekonomi negara kecil.

AS sendiri semula tak mau menandatangani FCTC. Bukan karena khawatir pertanian tembakaunya akan mati, atau takut ekonominya akan dihancurkan oleh ”negara besar”, tetapi lebih untuk melindungi industri rokoknya. Kalau banyak negara yang mengendalikan konsumsi rokok bagi penduduknya, industri rokok raksasa mereka terancam meskipun di dalam negerinya sendiri konsumsi rokok dikendalikan. Dalam 20 tahun terakhir, jumlah perokok Amerika menurun dari 40 persen tinggal 18 persen dan ditargetkan akan tinggal 10 persen pada 2020. Baru pada 2006 Presiden Barack Obama menandatangani FCTC.

Mereka masih untung karena di dunia ini masih ada negara berpenduduk besar yang masih menyediakan rakyatnya konsumen rokok. Bahkan, kedatangan industri rokok asing yang di negaranya sudah mengalami kesulitan disambut dengan tangan terbuka. Dampaknya buruk bagi mutu hidup rakyatnya, tak jadi kepentingan para pemimpinnya, dan para kapitalis asing itu.

KARTONO MOHAMAD

Mantan Ketua PB IDI

Kompas, Sabtu, 12 Maret 2016

Deparpolisasi

Oleh M SUBHAN

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mungkin dianggap "biang kerok". Gara-gara memilih jalur perseorangan untuk ikut Pilkada DKI Jakarta 2017, ia dituding melakukan deparpolisasi. Padahal Ahok bukan orang pertama yang memilih jalur perseorangan. Pada pilkada serentak tahun 2015, menurut data Skala Survei Indonesia, ada 35 persen pasangan calon perseorangan. Sebanyak 14,4 persen mereka menang, mengalahkan mesin partai politik. Ahok memang apes saja. Namun, ini menunjukkan Ahok ditakuti parpol.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri langsung bereaksi. Elite PDI-P dikumpulkan, Senin (7/3) malam. Megawati memerintahkan PDI-P DKI Jakarta memperkuat konsolidasi dan melawan deparpolisasi. "Secara tata negara, deparpolisasi adalah pelemahan. PDI-P melawan deparpolisasi," kata Prasetio Edi Marsudi, Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/3).

Bukan baru kali ini saja Megawati bicara deparpolisasi. Ketika berpidato di Kongres IV PDI-P di Bali, 9 April 2015, Megawati juga bicara hal sama. Bagi parpol, deparpolisasi adalah bencana besar. Karena, parpol bisa ditinggal pemilih. Apabila gerakan ini terus membesar, parpol bisa-bisa masuk ke liang kubur.

Nah, Presiden Soekarno, ayah Megawati, pernah menyerukan parpol-parpol dikubur karena paradoksal, saling sikut, membuat bangsa terbelah. Dua kali Bung Karno berpidato serius ingin mengubur parpol. Pertama di depan wakil pemuda dari semua parpol pada 28 Oktober 1956 dan kedua di depan kongres persatuan guru pada 30 Oktober 1956.

Suara Bung Karno menggelegar, "Ada penyakit yang kadang-kadang lebih hebat daripada rasa suku dan rasa daerah! Yaitu penyakit apa? Penyakit kepartaian saudara-saudara!... Tahukah saudara-saudara pemuda dan pemudi, impianku saat aku berpidato di hadapan saudara-saudara ini? Impianku lha mbok ya... pemimpin-pemimpin partai-partai ini, berjumpa satu sama lain, mengadakan musyawarah satu sama lain, dan lantas mengambil keputusan satu sama lain: marilah sekarang ini bersama-sama kita menguburkan semua partai!"

Padahal baru setahun Indonesia menggelar pemilu demokratis diikuti 172 peserta (parpol dan perseorangan) pada 1955. Memang, pada era demokrasi parlementer kehidupan politik selalu gonjang-ganjing. Kabinet saling menjatuhkan. Usia kabinet sebatas masa panen. Misalnya, Kabinet M Natsir (Partai Masyumi) bertahan 6 September 1950-23 April 1951. Demikian kabinet lainnya seperti Kabinet Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) antara 26 April 1951-23 Februari 1952, Kabinet Wilopo (PNI) 30 Maret 1952-2 Juni 1953, Kabinet Ali Sastroamidjojo I PNI 31 Juli 1953-24 Juli 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 11 Agustus 1955-3 Maret 1956.

Stabilitas politik pun goyah. Sebagai bangsa baru, konflik politik terlalu membebani dan tidak kondusif. Bung Karno mengkritik sistem yang liberal itu. Tahun 1957, Bung Karno mulai mengarahkan pada sistem Demokrasi Terpimpin. Tahun 1959, terbit Dekrit Presiden: kembali ke UUD 1945 dan Konstituante dibubarkan. Pada pidato 17 Agustus 1959, Bung Karno mengeluarkan Manifesto Politik (Manipol) untuk menyelesaikan revolusi. Era demokrasi terpimpin dimulai. Inilah deparpolisasi pertama di negeri ini.

Deparpolisasi berikutnya sepanjang Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Langkah awal adalah penyederhanaan atau perampingan parpol. Ini eufemisme saja. Faktanya adalah pengerdilan parpol. Caranya, pasca Pemilu 1971, fusi parpol-parpol dilakukan tahun 1973. Parpol-parpol Islam, seperti Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti, disatukan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Parpol-parpol nasionalis dan Katolik/Kristen, seperti PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), disatukan di Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Orde Baru sendiri membesarkan Golongan Karya (Golkar) yang dirintis sejak 1964 melalui militer (TNI). Memang unik karena Golkar tidak dimasukkan dalam kategori parpol. Setiap pemilu, mereka disebut organisasi peserta pemilu (OPP), terdiri dua parpol dan satu Golkar.

Ciri utama sistem politik era Orde Baru adalah konsep massa mengambang (floating mass). Konsep ini melarang parpol beroperasi di tingkat bawah (grass root). Padahal dalam demokrasi, akar rumput itulah basis massa. Karena tidak bisa menjangkau lapisan bawah, parpol pun teralienasi dari rakyat. Itulah era Demokrasi Pancasila. Membonsai parpol sembari membesarkan Golkar adalah bentuk deparpolisasi secara sistematis.

Meskipun mengalami deparpolisasi, nyatanya parpol bisa bertahan. Bagaimanapun parpol adalah pilar penting demokrasi. Tanpa parpol, maka demokrasi tumbang, dan itu artinya rakyat bisa tidak berdaulat. Dalam terminologi politik, parpol punya fungsi-fungsi penting: sarana komunikasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana sosialisasi politik, sarana pengelola konflik (Miriam Budiardjo, 1994). Intinya, parpol mustahil ditiadakan dalam pengelolaan negara dan bangsa.

Maka, pasca reformasi 1998, parpol jadi magnet luar biasa. Parpol tumbuh bak cendawan di musim hujan, walaupun banyak pula berguguran tak lolos ambang batas. Masalahnya, banyak orang yang selalu tergiur memburu takhta, dan tentu mesti lewat parpol sebagai kendaraan politik.

Menariknya, pada era pemilihan langsung, faktor "figur" jadi daya tarik tersendiri. Publik lebih memilih figur lingkaran luar ketimbang elite atau kelompok oligarkis di parpol. Figur Joko Widodo yang sekelas kader justru jadi produk laris-manis. PDI-P menang Pemilu 2014, tetapi Jokowi yang jadi presiden. Faktor figur menggerus legitimasi parpol. Tanpa disadari oleh parpol, inilah pintu awal proses deparpolisasi.

Runyamnya lagi sebagian besar parpol bercitra buruk. Banyak kader terjerat korupsi. Politik uang menjadi virus yang menjalari sekujur tubuh parpol-parpol. Survei Populi Center, Januari 2015, menunjukkan cuma 12,5 persen responden yang percaya parpol. DPR, tempat kerja parpol, menjadi lembaga terkorup (39,7 persen), di atas Polri (14,2 persen). Distrust terhadap parpol begitu tinggi. Perilaku korup kader justru itulah proses deparpolisasi. Sadarkah mereka?

Sekarang ini, kalaupun ada gejala deparpolisasi sesungguhnya lebih sebagai reaksi pasif terhadap perilaku buruk parpol. Jangan bayangkan gejala deparpolisasi itu seperti gerakan aktif, katakanlah semacam gerakan moral Golput (Golongan Putih) pada 1971. Golput itu bukan cuma deparpolisasi, melainkan sekaligus degolkarisasi.

Jadi, jangan salahkan jalur perseorangan. Jalur perseorangan sama konstitusional dengan parpol. Jangan cengenglah melihat fenomena Ahok. Lebih baik parpol introspeksi dan cepat berbenah agar bisa merebut kembali hati rakyat.

Calon Perseorangan Bukan Deparpolisasi

JAKARTA, KOMPAS — Pencalonan kandidat kepala daerah dari jalur perseorangan merupakan strategi politik yang difasilitasi undang-undang sehingga tidak bisa disimpulkan sebagai upaya deparpolisasi. Deparpolisasi terjadi saat partai politik tidak mampu menjalankan fungsi representasi rakyat dan tidak bisa menyediakan calon kepala daerah berkualitas.

Pengajar FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto, di Jakarta, Jumat (11/3), mengatakan, dirinya tidak sependapat dengan argumentasi yang menyatakan kehadiran kandidat dari jalur perseorangan menjadi pertanda deparpolisasi. Melaju dari jalur perseorangan tidak berarti menafikan eksistensi partai dalam sistem bernegara.

”Kandidat maju melalui jalur perseorangan itu merupakan strategi yang disediakan undang-undang. Keliru besar dan reaktif kalau orang memutuskan maju ke gelanggang perseorangan lalu dianggap deparpolisasi,” kata Gun Gun.

Selama ini, cukup banyak calon perseorangan yang melaju dalam pilkada dan terpilih. Berdasarkan catatan Kompas, hingga 2015 terdapat 11 kepala daerah yang memenangi pilkada melalui jalur ini. Empat di antaranya menang pada pilkada serentak 2015, yaitu M Syahrial-Ismail Marpaung di Kota Tanjung Balai (Sumatera Utara), Martin Rantan-Suprapto di Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat), Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto di Kabupaten Rembang (Jawa Tengah), dan Ramlan Nurmatias-Irwandi di Bukittinggi (Sumatera Barat).

Pasangan Calon Independen, M Syahrial (kiri) dan Ismail Marpaung menang telak di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut). Mereka mengalahkan tiga calon lainnya, termasuk pasangan petahana.M Syahrial masih berusia 27 tahun. Calon termuda ini merupakan mantan Ketua DPRD Kota Tanjungbalai yang mundur menjelang pencalonannya.(potretnews.com)

Abdul Hafidz (kiri) dan Bayu Andriyanto. Pada Pilkada 2015, keduanya maju dari jalur perseorangan di Kabupaten Rembang. (Tribun Jateng/Mamduk Adi Priyanto)

Ramlan Nurmatias (kiri) dan Irwandi (kanan), saat mencalonkan diri menjadi walikota dan wakil walikota Bukittingi melalui jalur perseorangan. (hariansinggalang.co.id)

Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai calon dari jalur perseorangan atau parpol memiliki hak yang sama. Tidak ada yang bisa disalahkan dari majunya calon perseorangan. ”Orang bisa maju dari jalur perseorangan atau parpol, semua sama haknya di mata hukum,” ujarnya.

Pengajar FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga Pribadi, menilai calon perseorangan muncul dari keinginan rakyat untuk mendapatkan alternatif pemimpin daerah dari luar parpol. Mereka muncul sebagai efek kekecewaan rakyat terhadap parpol yang kini sudah menjadi mesin politik bagi para elitenya. Oleh karena itu, fenomena calon perseorangan seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi parpol.

Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Toto Sugiarto, calon perseorangan dalam pilkada juga penting sebagai solusi atas minimnya calon yang ditawarkan parpol. Minimnya calon yang ditawarkan dari partai itu terlihat pada pilkada 2015. Bahkan, di tiga kabupaten hanya ada satu pasangan calon kepala-wakil kepala daerah. (APA/ONG/GAL/OSA/NTA)

Kompas, Sabtu, 12 Maret 2016

Mengejar 3 Menit hingga Timur Halmahera

Oleh M ZAID WAHYUDI

Mendung tebal di langit timur Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, sejak Rabu (9/3) pagi. Beranjak siang, awan gelap itu justru berarak naik dan menutupi Matahari. Kontak pertama antara piringan Bulan dan piringan Matahari, tanda mulainya tahapan gerhana matahari di Maba, pun akhirnya terlewat. Bahkan, hujan turun 1 jam menjelang puncak gerhana.

Peneliti dari Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat memeriksa alat sembari menunggu awan yang masih menutupi Matahari di Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, Rabu (9/3). Pengamatan dan penelitian proses gerhana matahari total di Maba terganggu awan yang menutupi Matahari. (Kompas/Heru Sri Kumoro)

Natchimuthuk Gopalswamy, ketua tim peneliti Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) untuk pengamatan gerhana matahari total (GMT) di Maba, sesekali berdiri dari kursinya dan menatap langit. Raut wajahnya tegang, cemas, dengan cuaca yang tak kunjung membaik. Meski bergerak perlahan, awan-awan penggantinya tak kalah tebal.

NASA berada di Maba untuk Ekspedisi Bersama GMT 9 Maret 2016 dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Tim peneliti fisika Matahari NASA yang berbasis di Pusat Penerbangan Antariksa Goddard, Greenbelt, Maryland, AS, itu rela jauh-jauh menuju Maba, kota kecil dengan infrastruktur serba terbatas, untuk mengejar fase totalitas gerhana terlama yang bisa disaksikan dari daratan: 3 menit 20 detik.

”Ini 3 menit yang sangat penting bagi kami, yang menyiapkan penelitian setahun sebelumnya,” kata Gopalswamy.

Fase total terlama gerhana kali ini 4 menit 9 detik yang terjadi di satu titik di Samudra Pasifik di kawasan Federasi Mikronesia atau 560 kilometer tenggara Guam. Penelitian memang bisa di atas laut menggunakan kapal, tetapi itu tidak memberikan dudukan stabil pada teleskop sehingga sulit diperoleh data yang bermakna secara saintifik.

Selain itu, berdasarkan data meteorologi, potensi tutupan awan di Maba lebih rendah dibandingkan daerah lain yang dilintasi jalur totalitas gerhana. Namun, kenyataannya berbeda. ”Kita memang tidak bisa memprediksi keberadaan awan setiap saat,” ujar Gopalswamy.

Misi NASA kali ini mengukur temperatur elektron di korona dan kecepatan geraknya menjauhi Matahari yang akan dipimpin ahli fisika Matahari NASA, Nelson L Reginald. Korona adalah bagian Matahari yang masih diselimuti misteri. Meski korona adalah bagian terluar Matahari, suhunya bisa mencapai 1 juta derajat celsius. Padahal, suhu di permukaan Matahari hanya 5.500 derajat celsius.

Korona hanya bisa disaksikan saat GMT. Meski kini ada koronagraf yang bisa mengeblok sinar Matahari sehingga bisa membuat semacam ”gerhana” tiruan, alat itu punya keterbatasan. Koronagraf tak bisa digunakan mengamati korona bagian dalam yang terletak di dekat permukaan Matahari. Padahal, di sanalah tempat terbentuknya lontaran massa korona (CME). Karena itu, penelitian korona saat GMT tetap penting.

Penelitian tim Lapan juga terkait korona. Satu tim dipimpin Emanuel Sungging Mumpuni akan mengamati spektrum korona bagian bawah untuk mengetahui garis-garis emisi korona sehingga bisa memprediksi tingkat aktivitas Matahari pada siklus aktivitasnya saat ini. Satu tim lain yang dipimpin Rhorom Priyatikanto juga ingin mengetahui aktivitas Matahari, tetapi dilakukan mengambil citra korona dan menganalisis model korona yang diperoleh.

Harapan

Kemarin, 1 jam sebelum totalitas gerhana, hujan deras mengguyur lokasi penelitian di Pendopo, Alun-alun Maba. Sontak, peneliti NASA dan Lapan melindungi teleskop dan alat-alat. Namun, hujan kurang dari 10 menit itu ternyata mampu mengusir awan-awan yang menutupi Matahari hingga sesudahnya. Matahari pun menampakkan diri walau masih berselimut awan tipis.

Harapan Matahari akan terlihat penuh saat fase totalitas itu kembali muncul. Kondisi itu membuat para peneliti NASA dan Lapan bersemangat lagi. Meski Matahari tidak terus-terusan terlihat, peluang terlihatnya GMT masih tetap ada.

Meski demikian, hingga fase total gerhana berlangsung, langit tidak pernah benar-benar bersih. Ketegangan tim kian bertambah karena saat kegelapan menyelimuti Bumi dan menimbulkan decak kagum masyarakat yang turut menyaksikan gerhana, korona hanya terlihat putih tipis berbalut awan tebal di sekelilingnya. Ketegangan itu berubah kekecewaan saat terang lagi.

Kekecewaan terlihat jelas di wajah Reginald. Meski secara kasatmata korona terlihat, itu tidak cukup digunakan untuk penelitian ilmiah. ”Tak ada sama sekali data yang bisa diperoleh. Kami butuh korona yang benar-benar bebas dari awan. Tak mungkin mengambil data korona di belakang awan,” kata Reginald.

Terlebih lagi, itu untuk pertama kalinya tim NASA menggunakan kamera polarisasi yang bisa memisahkan elektron di korona dengan partikel lainnya. Namun, Gopalswamy senang kamera bisa bekerja dengan baik. Untuk itu, kamera akan diuji lagi pada GMT 21 Agustus 2017 yang akan melintasi seluruh daratan AS.

Demikian pula tim Lapan. Meski data saintifik gerhana kali ini tidak banyak didapat, pengolahan data yang akan dilakukan masih bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi ilmu pengetahuan. ”Lapan pun ingin bisa mengamati GMT di AS tahun depan. Apalagi, kerja sama Lapan dengan NASA sudah terjalin baik,” kata Sungging.

Meski demikian, ada satu hal yang berhasil dibuktikan tim Lapan dan NASA dari gerhana kali ini. Korona yang sempat diambil citranya menunjukkan bentuk simetrik. Korona di bagian utara dan selatan Matahari memang lebih pendek dibandingkan di bagian timur dan barat.

”Itu menunjukkan aktivitas Matahari sedang menuju penurunan dari maksimum menuju minimum,” kata Rhorom.

GMT 9 Maret 2016 memang sudah berlalu. Namun, pencarian para peneliti dan pemburu gerhana di mana pun tak pernah berujung. Matahari, sang bintang induk Tata Surya, masih menyimpan banyak misteri. Kegagalan satu kali gerhana bukan penghalang. Banyak gerhana lain yang bisa diteliti dan didatangi demi ilmu pengetahuan meski harus berjuang ekstra keras.

Kompas, Kamis, 10 Maret 2016

Indonesia Merayakan Gerhana

MABA, KOMPAS — - Gerhana matahari menyambangi seluruh bumi Indonesia, Rabu (9/3). Sebagian kecil daerah bisa menyaksikan gerhana matahari total, dan lainnya hanya melihat gerhana matahari sebagian. Kemarin, kemeriahan dan antusiasme warga menunjukkan gerhana tidak lagi menakutkan, tetapi sebuah perayaan bersama.

Fase gerhana matahari total di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (9/3). (Kompas/Yuniadhi Agung)

Rasa ingin tahu warga serta gerhana yang hanya berlangsung sesaat setelah Matahari terbit membuat warga mulai bersiap menyaksikan gerhana sejak pagi buta. Meski tanpa bekal peralatan yang memadai, warga memadati tempat-tempat terbaik untuk mengamati gerhana.

Kagum, haru, terpesona, bercampur aduk menjadi satu. Warga menjadi saksi atas kuasa alam. Dari pagi nan terang, menjadi gelap meski untuk sesaat, kemudian terang kembali seperti sedia kala. Sungguh fenomena alam yang sangat langka.

Meski demikian, tak semua daerah yang dilintasi gerhana matahari total (GMT), warga bisa menikmati fenomena alam itu. Mendung, bahkan hujan, menghalangi keinginan warga untuk menikmati proses terjadinya GMT. Bukan hanya warga, melainkan sejumlah peneliti yang datang dari sejumlah negara juga harus menelan kekecewaan.

Apa pun hasilnya, gerhana matahari kali ini menjadi perayaan bagi bangsa Indonesia. Jika pada gerhana matahari 11 Juni 1983 warga dipaksa mengurung diri di rumah karena ancaman kebutaan, kini warga bebas menyaksikan fenomena alam langka itu.

Tak hanya itu, berbagai festival, syukuran, dan aneka perayaan lain juga digelar. Di hampir semua daerah terdengar gema takbir dari masjid untuk mengajak umat melakukan shalat gerhana.

Pagai sampai Maba

Proses GMT kemarin dimulai dengan gerhana matahari sebagian (GMS). Peristiwa yang dipicu tertutupnya sebagian permukaan Bumi oleh bayang-bayang luar atau penumbra Bulan itu pertama kali menyentuh wilayah Indonesia di Kepulauan Pagai, Sumatera Barat. Awal gerhana mulai sekitar pukul 06.20, tetapi baru bisa diamati warga pukul 07.00 WIB karena cuaca mendung.

Selanjutnya, 1 jam 18 menit kemudian, GMT terjadi. Pagai menjadi daerah pertama dilalui bayang-bayang inti atau umbra Bulan hingga menimbulkan suasana gelap gulita 1 menit 53 detik. Sesaat, kepulauan di timur Samudra Hindia itu diliputi kegelapan. Meski langit berawan, sekitar matahari jernih hingga korona matahari tampak jelas.

Seiring rotasi Bumi dan pergerakan Bulan dari barat ke timur, daerah bayang-bayang luar dan inti Bulan itu bergerak ke timur Indonesia. Menyusuri Sumatera bagian selatan, Kepulauan Bangka Belitung, membelah Kalimantan, menembus Sulawesi Tengah, hingga menjangkau utara Kepulauan Maluku.

Maba, di timur Pulau Halmahera, menjadi daratan Indonesia paling timur dilintasi gerhana. Adapun GMT di daerah itu terjadi pukul 09.53 WIT selama 3 menit 20 detik, terlama bisa disaksikan di Indonesia dan daratan Bumi bagi gerhana kali ini, tetapi awan tebal membuat korona matahari saat fase total gerhana hanya bisa disaksikan sesaat sembari berselubung awan.

Warga antusias

Di sejumlah daerah, warga antusias menyaksikan GMT. Puluhan ribu orang, termasuk 1.157 turis asing, memadati pesisir timur Ternate. Sejumlah masjid menggelar shalat gerhana. "Dulu saat gerhana, warga dilarang melihat gerhana. Ternyata, gerhana total amat indah," ujar Saleh Ibrahim, warga Desa Togafo, bersama istri dan 5 anaknya.

Di Palembang, sejak dini hari ribuan orang memadati Jembatan Ampera untuk menyaksikan GMT, tetapi GMT tak tampak utuh karena awan dan asap pabrik menutupi matahari. Warga bersorak ketika matahari muncul. Namun, saat GMT, awan menutup Matahari. Viktor Metz, wisatawan asal Austria, mengaku kecewa karena cuaca dan asap pabrik menjadi kendala mengamati gerhana di kota itu.

Di Palu, sekitar 2.000 warga dari sejumlah daerah dan mancanegara antusias menyaksikan GMT. Mereka memadati tepi Teluk Palu sekitar pukul 06.00 Wita, dan memanjang 3 kilometer dari sekitar jembatan di Sungai Palu sampai kawasan tambak garam di Kecamatan Palu Timur.

Fenomena gerhana matahari total menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Tak terkecuali pemimpin negeri ini. Presiden Joko Widodo menikmati gerhana matahari di halaman Istana Kepresidenan, sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Fenomena alam ini bahkan ikut mendongkrak roda perekomonian di Indonesia. Diprediksi, nilai ekonomi dari peristiwa ini mencapai Rp 600 miliar.

Presiden Joko Widodo menyaksikan gerhana matahari di Istana Bogor. (Liputan6)

Sementara di Balikpapan, ribuan warga memadati Pantai Manggar untuk menyaksikan GMT. Saat awal gerhana, warga bersorak-sorai, dan kian riuh saat matahari sabit terbentuk. Puncaknya, saat GMT, warga bersorak, bertepuk tangan, dan memukul-mukul botol minuman. Mayoritas warga memakai kaca las, bahkan menggunakan klise foto, kacamata hitam, kaca helm, dan label botol minuman kemasan.

Sodiq, warga Samarinda, misalnya, memakai foto rontgen untuk mengamati Matahari. "Tak mendapat kacamata khusus, yang penting lihat matahari di bagian rontgen warna hitam," tuturnya.

Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan Pontianak, Kalimantan Barat, GMT tak bisa diamati penuh karena tertutup awan. Sementara di Belitung, warga bersorak menyaksikan GMT meski awan beberapa kali menghalangi pandangan ke Matahari.

Dari Pagai hingga Maba, area bayang-bayang umbra Bulan membentuk jalur GMT 3.200 kilometer. Proses GMT di Indonesia 38 menit 5 detik. Dari semua proses gerhana, sejak GMS di Pagai hingga GMS berakhir di Maba, gerhana melintasi Indonesia 3 jam 2 menit 47 detik.

Bayang-bayang Bulan lalu melintasi Samudra Pasifik dan berakhir di satu titik di 1.800 kilometer timur laut Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat. Puncak GMT terlama di Samudra Pasifik di Federasi Mikronesia, 560 kilometer tenggara Guam, selama 4 menit 9 detik.

Gerhana sebagian

Warga di sejumlah daerah yang mengalami GMS antusias menyaksikan fenomena alam itu. Ribuan orang, misalnya, berkumpul di Planetarium dan Observatorium Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, untuk menyaksikan GMS. Pengelola menyediakan 4.700 kacamata gerhana, 8 teleskop, dan siaran langsung GMT di Indonesia.

Fenomena gerhana matahari parsial terlihat melalui sekeping kaca di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (9/3/2016). (Kompas/Ferganata Indra Riatmoko)

Proses GMS disaksikan warga di sejumlah daerah, antara lain di Yogyakarta, Bandung, Mataram, Lampung, Surabaya, Malang, Bandung, Solo, Purwokerto, Magelang, Jayapura, dan Serang. Selain mengamati proses gerhana, warga juga menjalankan shalat gerhana. GMT akan kembali melintasi Indonesia pada 2023 di Papua. (TIM KOMPAS)

Kompas, Kamis, 10 Maret 2016

Siamang Berisik, Maleo Terdiam

Siamang (Symphalangus syndactylus) menunjukkan perilaku paling unik di antara satwa teramati di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan, seiring gerhana matahari sebagian, Rabu (9/3). Saat satwa lain tenang, puluhan primata koleksi Ragunan itu justru aktif: menjerit dan terus bergerak di kandang.

Siamang (Symphalangus syndactylus). (Flickr/suneko)

10 Abad Jejak Gerhana di Nusantara

Oleh NAWA TUNGGAL dan M ZAID WAHYUDI

Gerhana matahari total adalah fenomena alam biasa yang mulai terjadi sejak terbentuknya tata surya 4,5 miliar tahun lalu. Namun, peristiwa itu menjadi langka karena hanya sedikit daratan di muka bumi yang bisa menyaksikan dan merasakan dampaknya. Karena itu, tak banyak dokumentasi nenek moyang kita yang merekam gerhana matahari di Nusantara.

Petirtaan Candi Belahan, yang juga disebut Sumber Tetek di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (2/3). (Kompas/Nawa Tunggal)

Candi Belahan di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, diperkirakan menyimpan catatan gerhana matahari tertua di Nusantara. Bangunan peninggalan Kerajaan Mataram kuno itu terletak di lereng timur Gunung Penanggungan pada ketinggian 336 meter di atas permukaan laut.

Bagi masyarakat Jawa kuno, Penanggungan yang juga disebut Pawitra ialah gunung suci. Sesuai studi kepurbakalaan di Gunung Penanggungan 2012-2014, ada 116 situs bersejarah di gunung itu, mulai dari candi, pertapaan, hingga petirtaan yang merupakan peninggalan peradaban Hindu-Buddha di Jawa Timur.

Catatan gerhana di Candi Belahan berupa relief, menggambarkan sosok raksasa Batara Kala hendak menelan medalion atau bulatan. Di bawah bulatan itu, ada dua sosok ditafsirkan sebagai Dewa Surya atau Dewa Matahari dan Dewi Candra atau Dewi Bulan. Bulatan itu diduga sebagai matahari atau bulan.

Berdasarkan pengamatan Kompas, Rabu (2/3), relief itu ditemukan di batu pipih, di samping kanan depan petirtaan atau pemandian di kompleks candi. Batu pipih dari batuan andesit itu menjadi prasasti yang hanya menunjukkan gambar timbul, tanpa tulisan ataupun hiasan.

Batu prasasti itu patah sehingga merusak sedikit relief di atasnya. Bagian atas prasasti dipenuhi gambar Batara Kala berambut ikal. Raksasa itu tidak punya tubuh atau kaki, tetapi memiliki dua tangan menggenggam bulatan yang berlubang di tengahnya. Bulatan itu pun digigit sang Kala. Lubang di bulatan itu diduga berfungsi sebagai saluran air petirtaan.

Namun, prasasti itu luput dari perhatian pengunjung. Mereka lebih tertarik memperhatikan dua patung perempuan bertelanjang dada, salah satunya memancarkan air dari payudaranya.

Pancuran dari payudara itu membuat warga menyebut petirtaan Candi Belahan sebagai ”Sumber Tetek”. Air yang memancur dimanfaatkan warga sebagai sumber air bersih yang tak pernah kering hingga kini.

Gambar di relief memunculkan dugaan para ahli, relief itu menunjukkan catatan gerhana bulan, gerhana matahari, atau keduanya. Sebab, ada Dewa Surya dan Dewi Candra di bawah medalion.

Namun, ahli arkeoastronomi yang juga kurator Museum Nasional di Jakarta, Trigangga, menilai, prasasti itu ialah rekaman dua gerhana sekaligus, gerhana bulan dan gerhana matahari.

Sengkalan

Relief Batara Kala itu sebagai sengkalan memet atau cara menyembunyikan angka berbentuk gambar, relief, patung, atau ornamen. Bentuk relief Kala menggigit Bulan itu ditafsirkan sebagai kalimat Kala anahut Candra (Kala menggigit Bulan) atau bisa juga Candra sinahut Kala (Bulan digigit Kala).

Kata-kata pada kalimat Candra Sinahut Kala itu lalu diubah menjadi kode angka. Candra merujuk angka 1, sinahut angka 3, dan Kala menunjuk angka 9. Karena aturan sengkalan dibaca terbalik dari belakang, relief itu merujuk angka tahun 931 Saka, bertepatan dengan tahun 1009 Masehi.

Itu berarti, gerhana bulan yang direkam di prasasti Candi Belahan merujuk pada gerhana tahun 1009 Masehi. ”Dari penghitungan, gerhana bulan yang melintasi Jawa tahun itu terjadi pada 7 Oktober,” kata Trigangga.

Sepanjang tahun 1009, ada 6 kali gerhana, terdiri dari 4 kali gerhana matahari dan 2 gerhana bulan. Keempat gerhana matahari itu adalah gerhana matahari sebagian pada 29 Maret, 27 April, 21 September, dan 21 Oktober.

Sebuah prasasti ada di petirtaan Candi Belahan, yang juga disebut Sumber Tetek di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (2/3). Prasasti itu ditafsirkan memuat sengkalan memet (cara menyembunyikan angka berbentuk gambar, relief, patung, atau ornamen) untuk mendokumentasikan peristiwa gerhana bulan pada 7 Oktober 1009 di Jawa sekaligus memuat pengetahuan gerhana matahari melalui relief sosok Batara Kala yang akan menelan bulan serta sosok Dewa Surya dan Dewi Candra. (Kompas/Nawa Tunggal)

Dua gerhana bulan yang terjadi ialah gerhana total pada 12 April dan 7 Oktober. Gerhana bulan 7 Oktober bisa diamati di Jawa saat bulan terbenam atau bersamaan terbitnya matahari. Gerhana dimulai pukul 04.08 pagi, puncaknya pukul 06.00, dan berakhir pukul 08.45 atau saat bulan tak tampak lagi.

Gerhana matahari

Menurut Trigangga, gambar timbul Dewa Surya di prasasti Candi Belahan kemungkinan penanda, selain ada gerhana bulan, saat itu juga ada gerhana matahari.

Menurut dosen astronomi Institut Teknologi Bandung, Moedji Raharto, gerhana matahari dan bulan tak mungkin bersamaan. ”Gerhana bulan dan gerhana matahari bisa terjadi berselang 14-15 hari,” katanya.

Namun, ada pertanyaan, apakah gerhana matahari pada prasasti itu merujuk pada peristiwa gerhana tertentu atau hanya pengetahuan warga saat itu bahwa ada gerhana matahari.

Jika merujuk pada gerhana tertentu, waktu yang memungkinkan dengan gerhana bulan 7 Oktober ialah gerhana matahari 21 September di Antartika atau 21 Oktober yang terjadi di Kanada dan Alaska. Dua gerhana matahari sebagian yang sulit diamati itu tak terjadi di Jawa.

Karena itu, Trigangga menilai, gerhana matahari yang terekam di prasasti Candi Belahan itu hanya menunjukkan masyarakat Jawa masa itu mengetahui ada fenomena gerhana matahari, tak hanya gerhana bulan. ”Prasasti itu tak merujuk atau merekam peristiwa gerhana matahari tertentu, hanya penanda ada gerhana matahari,” katanya.

Karena itu, prasasti Candi Belahan dianggap sebagai catatan gerhana matahari tertua di Nusantara. Adapun catatan tertua gerhana bulan ada lebih dulu, seperti pada prasasti Sucen yang ditemukan di Temanggung, Jawa Tengah. Gerhana bulan di prasasti itu terjadi pada Selasa, 20 Maret 843 selama 5 jam 11 menit, terjadi selepas tengah malam.

Langka

Sulitnya mencari rekaman gerhana matahari di Nusantara bisa dimaklumi. Katalog gerhana matahari selama 5 milenium milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) menunjukkan, pada 1-3000, hanya ada 9 kali gerhana matahari total dan 11 kali gerhana matahari cincin di Jawa (titik acuan Yogyakarta).

Bandingkan dengan frekuensi gerhana bulan. Dalam 300 tahun, pada 800-1100, katalog gerhana bulan 5 milenium NASA menyebut ada 160 gerhana bulan total disaksikan di Jawa, baik yang bisa disaksikan semua prosesnya maupun hanya sebagian.

Saat gerhana bulan total, permukaan bumi yang mengalami malam turut menyaksikannya. Sementara gerhana matahari total hanya tampak di daerah lintasan jalur umbra matahari.

Jalur umbra matahari melintasi permukaan bumi selebar 90-160 kilometer dan sepanjang hingga 16.000 kilometer. Jalur itu melintasi lautan sehingga kian kecil peluang bisa diamati.

Meski jarang, pencatatan gerhana matahari dan bulan di sejumlah prasasti menunjukkan, ada budaya merekam dan mencatat peristiwa alam sejak dulu. Namun, pemaknaan fenomena alam secara rasional butuh waktu panjang. Bahkan, di zaman digital, upaya mengedepankan rasionalitas menjadi pekerjaan rumah besar bangsa Indonesia.

Kompas, Senin, 7 Maret 2016

Di Lasem, Para Leluhur Tanamkan Keberagaman

REMBANG, KOMPAS — Daerah Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sebagai kota kecil di pesisir ternyata memiliki sejarah panjang dalam menjaga dan mengelola keragaman budaya dan etnis. Di kota yang berjaya dalam perdagangan ini, etnis Tionghoa, santri keturunan Arab, dan warga setempat berbaur serta berjuang bersama melawan anti keragaman.

Suasana Kelenteng Cu An Kiong yang berada di tengah-tengah Kampung Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Minggu (5/10/2014). Kelenteng ini selalu dikunjungi wisatawan dari sejumlah kota. Kelenteng yang diperkirakan dibangun tahun 1450—diakui tertua di Jawa—ini berada di perkampungan santri dan dikelilingi delapan pondok pesantren. Hal ini menjadi bukti warga Lasem menjaga keberagaman dalam kehidupannya. (Kompas/Winarto Herusansono)

Hal itu disampaikan peneliti kota Lasem, Munawir Azis, pada diskusi buku bertajuk ”Lasem, Kota Tiongkok Kecil” di rumah Semar, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Rembang, Minggu (5/10/2014). Diskusi dihadiri pengasuh Pondok Pesantren Kauman, Karangturi, Lasem, KH Zaim Achmad Mas’shoem (Gus Zaim); budayawan Karangturi, Lasem, Sie Hwie Djan alias Gandor; Camat Lasem Kukuh Purwasana; penggiat sejarah Lasem, Yon Suprayoga; tokoh masyarakat Lasem, dr Tonny; serta sejumlah aktivis budaya dan santri Lasem.

Munawir mengatakan, buku tentang Lasem ini merupakan tesis yang diperluas. Ketika studi pascasarjana di Center for Religious and Cross-cultural Studies Universitas Gajah Mada, ia melakukan riset tentang sejarah Lasem di Jerman dan Belanda. ”Dari riset itu, saya baru tahu bahwa peranan Lasem menjaga dan mengelola keberagaman, baik itu suku, etnis, maupun agama, sudah terbentuk sejak daerah ini masih dalam wilayah Kerajaan Majapahit. Ketika Lasem menjadi bagian kekuatan maritim Majapahit,” ujar Munawir.

Gus Zaim menilai, sebutan Lasem sebagai ”Kota Tiongkok Kecil” menjadi tantangan sekaligus kebanggaan. Para ulama dan pejuang Tionghoa selama ini telah memberikan teladan yang baik bagi generasi saat ini, tidak ada perbedaan etnis dan agama dalam menjalani kehidupan ini.

Dari sejarahnya, solidaritas antar-etnis di Lasem tercatat sejak Perang Kuning (1740-1743), saat penguasa Batavia menindas kaum Tionghoa. Di Lasem tumbuh perjuangan yang dipelopori ulama besar, Kyai Baidlawi, bersama Oei Ing Kiat dan Raden Panji Margono untuk menggerakkan laskar Lasem melawan VOC.

Penggiat budaya Yon Suprayoga menjelaskan, selain kearifan mengelola keberagaman, Lasem juga memiliki situs-situs budaya dan sejarah yang layak dilestarikan, misalnya bende becak Sunan Bonang dan Kelenteng Cu An Kiong yang dibangun tahun 1450 di tengah perkampungan yang terdapat delapan pesantren. ”Begitu banyak situs sejarah dan budaya yang layak dilestarikan. Setiap jengkal tanah di Lasem merupakan ilmu pengetahuan,” kata Yon. (WHO)

Kompas, Senin, 6 Oktober 2014