Sunday, 20 March 2016

Tanah Turun Ancaman Serius

Perlu Langkah Antisipasi Nyata yang Menyeluruh
JAKARTA, KOMPAS — Laju penurunan muka tanah di daratan Jakarta terus meningkat dari 5-6 sentimeter menjadi 10-11 cm per tahun. Di sisi lain, muka air laut juga terus meningkat 0,1-2,2 meter per tahun [potensi peningkatan permukaan air laut mencapai 0,1-2,2 meter pada periode tahun 2008-2050] akibat pemanasan global. Tanpa upaya pencegahan nyata, dampak buruk bisa terjadi.
Pekerja membangun tanggul laut di pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (30/11). Tanggul laut yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu untuk meminimalisir banjir rob yang terus meluas akibat penurunan muka tanah serta peningkatan muka air laut.
Pekerja membangun tanggul laut di pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (30/11). Tanggul laut yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu untuk meminimalisir banjir rob yang terus meluas akibat penurunan muka tanah serta peningkatan muka air laut. (Kompas/Priyambodo)
Pakar hidrologi Universitas Indonesia, Firdaus Ali, Kamis (17/3), mengatakan, penurunan muka tanah di Jakarta setidaknya dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, laju urbanisasi di Jakarta tinggi sehingga warga membutuhkan ruang-ruang tempat tinggal baru. Pemanfaatan ruang wilayah pun terus meningkat dan tanpa kendali.
Akibatnya, beban daratan Jakarta kian berat dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan timbulnya bencana. Selain itu, pengambilan air tanah yang besar turut berpengaruh terhadap peningkatan laju penurunan tanah.
Di sejumlah titik di Jakarta Utara, penurunan muka tanah bahkan mencapai 26-32 cm per tahun.
”Kini ada sekitar 12 juta penduduk DKI Jakarta. Mereka mengambil air tanah sekitar 210 juta meter kubik per tahun,” ujar Firdaus Ali dalam diskusi bertema ”Penurunan Tanah dan Kenaikan Air Laut, Ancaman terhadap Jakarta” di Gedung OLVEH, Kota Tua, Jakarta Barat, kemarin.
Selain Firdaus, narasumber lain dalam diskusi itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bastary Pandji Indra; pendiri Utarakan Jakarta, Cynthia Boll; dan perwakilan Bappeda DKI Jakarta, Deftrianov.
Selain mendiskusikan isu lingkungan, PT Jakarta Old Town Revitalization Corporation (JOTRC) juga meresmikan gedung OLVEH (Onderlinge Levensverzekering Van Eigen Hulp) yang sudah rampung direvitalisasi. Gedung eks kantor asuransi zaman Belanda itu berada di Jalan Jembatan Batu Nomor 50, Pinangsia, dan menjadi salah satu bangunan yang direnovasi dalam proyek revitalisasi Kota Tua.
Ditinggikan berkali-kali
Direktur Utama JOTRC Lin Che Wei mengatakan, saat gedung dibongkar, pekerja bangunan menemukan fakta bahwa gedung berusia 94 tahun itu ditinggikan berkali-kali. Setelah digali, baru diketahui lapisan lantai asli gedung itu berada 95 cm di bawah permukaan jalan saat ini.
content
Sebagai penanda, PT JOTRC memasang meteran di depan pintu masuk sebagai penunjuk penurunan muka tanah. Rumah-rumah di belakang kantor itu pun rata-rata meninggikan lantai.
Firdaus, yang juga adalah Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan, temuan itu menunjukkan betapa pesatnya laju penurunan muka tanah di DKI Jakarta, khususnya di kawasan pesisir utara. Ia berpendapat, penurunan muka tanah itu belum tentu terjadi sepanjang 95 tahun keberadaan gedung tersebut. Bisa jadi, penurunan muka tanah baru terjadi secara pesat dalam 40 tahun terakhir. Untuk mengetahui hal itu, diperlukan kajian lebih mendalam.
”Salah satu alasan Jakarta harus membangun tanggul laut raksasa atau proyek Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development) adalah untuk melindungi Kota Tua supaya tidak tenggelam. Tak ada pilihan lain, kecuali ada ide yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Firdaus.
Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Haryadi Permana mengatakan, subsidensi Jakarta disebabkan faktor alam dan kerusakan lingkungan. Disebutkan, material penyusun cekungan Jakarta berupa tanah lembek seperti lumpur-lumpur endapan laut dan endapan delta.
”Penyedotan air tanah membuat pori-pori tanah mengecil,” katanya. Selain itu, intrusi air laut pun menambah permasalahan lingkungan.
Penyebab lain, menurut Haryadi, pembangunan gedung-gedung menara dan pencakar langit yang berbeban berat membuat tanah turun. ”Tanpa memperhatikan lingkungan, di Pluit dibangun gedung-gedung besar. Gampangannya, lihat saja sekarang ada genangan-genangan yang mengindikasikan tanah ambles,” katanya.
1214336620X310.JPG
Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara, yang ambrol sepanjang 103 meter menjadi tontonan warga, Kamis (16/9/2010), karena penurunan permukaan tanah. (Kompas/Dhoni Setiawan)
Faktor ekologi
Susi Pudjiastuti berpendapat, Jakarta saat ini sangat mengandalkan sistem manajemen hidrolik yang tak memperhatikan faktor ekologi. Tak ada upaya penyelesaian masalah penurunan muka tanah yang menyeluruh dan berkesinambungan dari hulu hingga hilir.
Pekerja membangun tanggul laut di pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (30/11). Tanggul laut yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu untuk meminimalisir banjir rob yang terus meluas akibat penurunan muka tanah serta peningkatan muka air laut.
Pekerja membangun tanggul laut di pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (30/11). Tanggul laut yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu untuk meminimalisir banjir rob yang terus meluas akibat penurunan muka tanah serta peningkatan muka air laut. (Kompas/Priyambodo)
Yang terjadi justru daerah tangkapan air menjadi bangunan sehingga air kehilangan tempat parkir. Sungai-sungai pun diluruskan sehingga air dari hulu makin cepat sampai ke hilir.
Akibatnya, sungai tak lagi menampung air meski curah hujan stabil. ”Jakarta itu dulu desainnya memang untuk dibanjiri (daerah tangkapan air), tetapi dalam perkembangannya kanal dan reservoir banyak ditutup dan sungai diluruskan. Tidak ada jalan lain, hulu dan hilir harus membuat sesuatu yang berkelanjutan karena kita tidak bisa melawan kehendak alam,” ujar Susi.
Susi juga mendukung upaya pemerintah untuk melestarikan kawasan Kota Tua. Menurut dia, Kota Tua adalah warisan cagar budaya yang sangat indah di Ibu Kota Negara. Indonesia harus berhasil mempertahankan kawasan itu sebagai kekayaan sejarah bangsa.
Ia juga berpendapat, proyek reklamasi pulau di utara Jakarta justru berpotensi membuat Jakarta tenggelam lebih cepat. Ia berharap pihak-pihak terkait bisa menawarkan solusi lain terkait kekurangan lahan di DKI. Ia juga meminta kajian proyek reklamasi bisa dilakukan matang dan rinci.
Terkait rencana pembangunan tanggul raksasa Jakarta sebagai solusi mengatasi subsidensi, Haryadi mengatakan, hal itu masih kontroversi. ”Misal kita tidak setuju, tanggul laut juga akan jalan terus. Ini soal pilihan teknologi,” katanya.
Dia berharap pemerintah konsisten menjalankan perencanaan awal. Ia pernah mendengar paparan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta terkait tanggul. Hal-hal yang disampaikan, menurut dia, sangat ideal apabila benar-benar dilakukan.
Pembenahan menyeluruh
Kepala Subbidang Pengembangan Usaha, Ketenagakerjaan, Pariwisata, dan Kebudayaan Bappeda DKI Deftrianov menuturkan, Pemprov DKI sudah memiliki serangkaian rencana untuk mengatasi tingginya laju penurunan muka tanah. Salah satunya adalah dengan menyetop pengambilan air tanah dan menyediakan air perpipaan kepada warga DKI.
Selain dari Waduk Jatihulur, Pemprov juga berencana mengambil air baku air perpipaan dari beberapa waduk, seperti Waduk Ciawi yang sedang dibangun. Air limbah pabrik dan rumah tangga pun akan didaur ulang oleh PD PAL Jaya supaya kualitas air sungai meningkat. Saat kualitas air meningkat, pemerintah memiliki sumber air cadangan dari kali. (DEA/ICH)
Kompas, Jumat, 18 Maret 2016
Penyebab Dominan Belum Diketahui
JAKARTA, KOMPAS — Penurunan muka tanah di beberapa titik di Jakarta dirasakan warga. Namun, selama ini mereka belum mendapatkan sosialisasi dan penjelasan konkret.
Wahono (65), misalnya, sudah puluhan tahun tinggal di RT 001 RW 003 Kelurahan Roa Malaka, Taman Sari, Jakarta Barat. Kelurahan Roa Malaka berjarak sekitar 2,6 kilometer dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Pada Jumat (18/3), beberapa bangunan baru di wilayah itu retak dan merenggang struktur konstruksinya. Tembok bata retak dan ambles ke dalam tanah. Selain itu, selokan air juga miring dan ambles.
Kondisi serupa ditemukan di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hal tersebut menjadi bukti terjadinya penurunan muka tanah di Jakarta.
Hidrolog Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengatakan, di sejumlah titik di Jakarta laju penurunan muka tanah sampai 18 persen selama lima tahun terakhir. Data itu dihimpun Tim Teknik Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB). ”Tahun ini, penurunan muka tanah di sejumlah titik di DKI 10-11 sentimeter per tahun,” ujar Firdaus.
Banyak faktor
Menurut Firdaus, banyak faktor yang memengaruhi penurunan muka tanah. Kondisi tanah di Jakarta dalam kacamata geologis masih muda sehingga masih mengalami proses pemadatan. Selain itu, beban statis gedung dan kendaraan bermotor, gaya tektonik yang dipicu gempa, dan pengambilan air tanah berlebihan ikut memengaruhi.
Untuk mengatasi ancaman penurunan muka tanah dan juga kenaikan muka air laut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memperkuat dan meninggikan tanggul laut dan menekan penyedotan air tanah dengan memperluas cakupan layanan air perpipaan.
Meski demikian, proyek yang dikerjakan Pemprov DKI saat ini, termasuk pembangunan tanggul, khususnya rencana tanggul laut raksasa dan reklamasi, dinilai bukan solusi. ”Justru itu berpotensi menambah turunnya tanah karena beban ditambah dengan konstruksi baru,” kata Widjo Kongko, ahli kelautan Balai Pengkajian Dinamika Pantai-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Ia mengatakan, penyebab turunnya tanah Jakarta mungkin kompleks, tetapi yang paling dominan belum diketahui. Pengambilan air tanah berlebih biasanya dominan, juga karena kondisi tanahnya yang aluvial.
Ahli gempa dan geodinamika dari ITB, Irwan Meilano, menambahkan, tidak ada bukti bahwa penurunan tanah di Jakarta dipicu adanya tektonik aktif.(DEA/MKN/AIK/C07)
Kompas, Sabtu, 19 Maret 2016
Penyedotan Air Tanah Sulit Dihindari
JAKARTA, KOMPAS — Penyedotan air tanah di Jakarta masih sulit dihindari seiring dengan penyediaan air bersih perpipaan yang belum menjangkau seluruh wilayah. Padahal, penyedotan air tanah diperkirakan menjadi salah satu pemicu utama penurunan muka tanah.
Berdasarkan data PAM Jaya, cakupan layanan air bersih sampai akhir tahun 2015 mencapai 814.000 sambungan atau sekitar 62,08 persen dari total wilayah Jakarta. ”Ada kenaikan 0,6 persen dibandingkan tahun 2014,” kata Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat, akhir pekan lalu.
Kebutuhan air bersih di DKI Jakarta mencapai 29.474 liter per detik. Namun, kapasitas produksi air perpipaan baru 17.875 liter per detik. Sejumlah warga dan pengelola gedung akhirnya menyedot air tanah dan mengolah air secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun pipa utama untuk mengalirkan air baku dari saluran induk Tarum Barat dari daerah Cakung menuju Cilincing dan Kamal Muara. Infrastruktur ini diharapkan menambah produksi air bersih untuk wilayah pesisir yang selama ini kekurangan.
Dalam kesempatan terpisah, Corporate Communication and Social Development Division Head PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) Meyritha Maryanie mengatakan, jumlah air baku dari Waduk Jatiluhur tidak bertambah sejak 1998. Karena itu, perlu diimbangi dengan sumber pasokan air baku lain lewat pemanfaatan air sungai. Kebutuhan air baku ini mendesak dan wajib dipenuhi karena jumlah pelanggan di Jakarta terus meningkat.
”Perlu ada konservasi air sungai yang berkelanjutan agar air permukaan di sungai-sungai di Jakarta bisa diolah menjadi sumber air baku. Dari 13 sungai yang melintasi Jakarta, tidak semua bisa diolah. Harapannya, ketahanan air Jakarta bisa meningkat,” ujar Meyritha dalam acara ”Walk for Water” di Jakarta, Minggu (20/3).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyadari potensi bahaya akibat penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut. Oleh karena itu, selain memperkuat dan meninggikan tanggul laut, pemerintah juga menekan penyedotan air tanah dengan memperluas cakupan layanan air bersih perpipaan untuk meredam dampak buruknya.
Ketua Yayasan Pelestarian Lingkungan Hidup Komunitas Peduli Ciliwung Gema Bersuci Ikmaluddin Haziz mengatakan, di sekitar 112 titik di aliran Sungai Ciliwung masih terdapat penumpukan sampah akibat perilaku masyarakat dan industri yang membuang sampah atau limbah ke sungai. Kondisi ini ikut membuat sungai tidak bisa dijadikan air baku.
Menurut Ikmal, kondisi Sungai Ciliwung di beberapa daerah, khususnya Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, membaik. Banyaknya komunitas peduli sungai dapat menurunkan jumlah sampah lewat susur sungai. Beberapa organisme seperti ikan pun dapat hidup. Sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan. Dari situ, kualitas air sungai berpotensi untuk dapat diolah menjadi air baku. ”Tantangannya, bagaimana terus menyadarkan masyarakat untuk peduli air, membuat sungai jadi halaman rumah mereka,” ucap Ikmal.
Ahli gempa dan geodinamika dari Institut Teknologi Bandung, Irwan Meilano, menuturkan, penurunan muka tanah di Jakarta bisa dikontrol oleh pengambilan air tanah. ”Ini sejalan dengan pola penurunan tanah yang mengikuti pola akuifer yang sirkular. Kalau dipicu sesar, polanya akan memanjang,” katanya.
Muka tanah turun
Ahli kelautan yang juga Lektor Kepala Bidang Oseanografi Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor, Alan Koropitan, menyebutkan, kenaikan muka air laut tidak tepat dijadikan alasan membangun tanggul laut raksasa.
”Kenaikan muka air laut global akibat pemanasan iklim hanya 2-3 mm per tahun. Untuk Laut Jawa sekitar 7 mm per tahun. Jadi, mengaitkan kenaikan air laut dengan tanggul laut raksasa terlalu jauh. Persoalan Jakarta lebih karena penurunan muka tanah,” lanjutnya.
Menurut Alan, dengan adanya penurunan muka tanah, Jakarta membutuhkan dinding penghalang. ”Tetapi, cukup di lokasi-lokasi yang penurunan muka tanahnya ekstrem, misalnya Pluit atau Muara Angke,” ujarnya.
Pembangunan tanggul laut raksasa dan reklamasi pulau baru di Teluk Jakarta, menurut Alan, justru menjadi masalah baru. Misalnya, akan menyumbat aliran air di muara dan menambah sedimentasi sehingga ancaman banjir bertambah akibat limpasan air.
Penurunan muka tanah Jakarta lebih disebabkan faktor antropogenik karena pengambilan air tanah secara berlebih, selain juga struktur tanah yang aluvial. Pembangunan tanggul laut raksasa dan reklamasi di Teluk Jakarta dinilai tidak bisa mengatasi persoalan ini, bahkan bisa menjadi masalah baru.
Widjo Kongko, ahli kelautan Balai Pengkajian Dinamika Pantai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, mengatakan, tanah turun di Jakarta progresif rata-rata 7,5 cm per tahun. Bahkan, berdasarkan penelitian geolog senior Jan Sopaheluwakan, sejak beberapa tahun lalu, daratan Jakarta terus turun dengan laju 4-20 cm per tahun. (AIK/MKN/DEA/C07)
Kompas, Senin, 21 Maret 2016